Minggu, 20 Juni 2021

DPRD Minta Usut Tuntas, Sekda Hormati Kejaksaan Proses Kasus Pungli Retribusi Terminal

Rabu, 21 April 2021 | 09:56:49 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 MUARABULIAN  - Berbagai kalangan meminta Kejaksaan Negeri Muarabulian mengusut tuntas indikasi pungutan liar (pungli) dan penyimpangan pengelolaan dana retribusi Terminal Bus dan truk Muarabulian. Pemkab Batanghari menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Selagi ada penyimpangan dan merugikan, maka saya dukung penuh pihak kejaksaan mengusut tuntas kasus ini," ujar anggota DPRD Batanghari Aminuddin, Selasa (20/4). Katanya, kejaksaan harus mengusut tuntas karena ini menyangkut keuangan dan kas daerah.

Aminuddin mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi II DPRD Muhammad Zaki untuk melakukan uji petik di Terminal Muarabulian. “Agar jelas dan hitungannya tidak ngawur, sebaiknya dilakukan uji petik,” sebutnya.

Kejari Muarabulian telah memanggil empat staf Dinas Perhubungan yang selama ini bertugas di Terminal Muarabulian. Pemanggilan dilakukan terkait adanya laporan indikasi ketidaksesuain setoran retribusi terminal ke kas daerah dengan pendapatan riil sehari-hari.

Wakil Ketua Komunikasi Angkutan Batubara (Kotura) Jambi Toni memperkirakan 1.500 mobil setiap harinya membayar retribusi di terminal tersebut. Jumlah cukup banyak adalah truk angkutan batubara. Besaran retribusi bervariasi dari Rp 5.000 hingga Rp 10 ribu.

Dengan jumlah sebanyak itu, maka per hari akan didapat retribusi sekitar Rp 7,5 juta atau Rp 225 juta sebulan atau Rp 2,7 miliar setahun. Namun Kabid Penataan Lalu Lintas dan Terminal Dinas Perhubungan Batanghari Dwi Wasto Asmi memiliki angka berbeda.

Katanya, pendapatan dari Terminal Muarabulian sesuai target yang telah ditetapkan, yakni  Rp 896,78 juta untuk tahun 2021. “Dengan tarif untuk truk batubara Rp 5.000, maka sehari sekitar Rp 2,8 juta,” ujarnya. Ada perbedaan ratusan juta rupiah, yang belakangan memancing kecurigaan banyak kalangan.

Pejabar Sekretaris Daerah Batanghari Mulawarmansyah menyatakan akan memperbaiki penetapan target retribusi Terminal Muarabulian tersebut. “Jika memang ada data terbaru terkait retribusi di Terminal Muarabulian, maka ke depan akan kita perbaiki lagi targetnya," ujarnya, Selasa (20/4).

Sebenarnya, kata dia, target PAD itu dievaluasi pada setiap rapat teknis dan dalam pembahasan di Banggar TAPD Batanghari. “Selalu dievaluasi," katanya.

Disinggung soal pemeriksaan empat pegawai Dinas Perhubungan oleh kejaksaan, Mulawarman mengatakan ia tidak bisa banyak komentar karena sudah memasuki ranah hukum. “Sudah ditangani kejaksaan maka tinggal ikuti prosesnya saja,” ujarnya.

Ketua LSM Gempur Bambang berharap Kejaksaan Batanghari serius menindaklanjuti kasus dugaan pungli ini. “Saya dukung penuh. Mudah-mudahan ada titik terangnya dalam masalah ini," tegasnya.

Bambang berharap retribusi terminal ditertibkan sehingga tidak dipungli. “Kalau dilihat dari target dan capaian realisasi, memang tidak ada masalah. Namun kalau kita kaji dari sisi jumlah armada, nilai setorannya tidak seimbang,” katanya.


Penulis: Achy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments