Selasa, 15 Juni 2021

Main Pangkas Dana Desa, BPK Sebut Dinas PMD dan TAPD Sarolangun Langgar Undang-Undang

Rabu, 10 Maret 2021 | 10:56:40 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

SAROLANGUN - Pemerintah Kabupaten Sarolangun akhirnya menyesuaikan kebijakan soal alokasi dana desa (ADD) pada 2020 dan 2021 setelah sebelumnya disorot auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi. Pada 2019, BPK menemukan adanya pelanggaran karena pengurangan ADD hingga Rp 12 miliar.

Aksi sunat dana jatah desa tersebut terungkap dalam laporan audit BPK 2020 atas APBD 2019 Kabupaten Sarolangun yang salinannya didapat Metro Jambi. Diketahui, pemangkasan dana yang menjadi hak desa itu dilakukan sejak 2018 dan berulang pada 2019.

Baca juga : Setiadi: Beda Perhitungan

Pada 2018, auditor menemukan kekurangan penganggaran ADD Rp 33,85 miliar. "Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemkab Sarolangun memberikan sanksi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD)," tulis BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2020.

Belum diketahui apa sanksi yang diberikan yang diberikan kepada TAPD dan Kadis PMD. Yang jelas, pada 2019 ADD dianggarkan sebesar Rp 43,96 miliar. Jumlah ini masih kurang karena seharusnya ADD dianggarkan sebesar 10 persen dari dana perimbangan Sarolangun setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).


Penulis: rio
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments