Sabtu, 12 Juni 2021

Kasus Pemukulan Wartawan Berakhir Damai, Praktisi Hukum : Pencabutan Laporan Tidak Menghilangkan Pidana

Jumat, 04 Juni 2021 | 14:06:17 WIB


Dua orang wartawan korban pengeroyokan menjalani perawatan di IGD RSUD Hanafie Muarabungo /
Dua orang wartawan korban pengeroyokan menjalani perawatan di IGD RSUD Hanafie Muarabungo / / dok/metrojambi.com

MUARABUNGO - Kasus pemukukan dua wartawan oleh pelangsir minyak di SPBU 23.372.13 Di Jaan Lingkar, Dusun (Desa) Sungai Mengkuang, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo dikabarkan berakhir damai.

Kedua korban mencabut laporan mereka di Polres Bungo. Perdamaian dan pencabutan laporan ini diduga karena unsur pemaksaan dan di bawah tekanan. Pihak SPBU dikabarkan menekan keluarga korban dan membujuk agar korban mencabut laporannya di Polres Bungo.

Informasi perdamaian ini juga diperkuat foto yang beredar di group WhatsApp wartawan Bungo. Dua korban bertemu dengan utusan dari pengusaha SPBU di ruangan penyidik Polres Bungo.

Dalam foto yang beredar, tampak korban dan orang kepercayaan SPBU memegang sebuah kertas yang diduga surat perdamaian. Dalam foto itu juga terlihat seorang yang diduga sebagai penyidik Polres Bungo.

Kapolres Bungo AKBP M Lutfi ketika dikonfirmasi membenarkan ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak.

Kata Kapolres, saat ini pihaknya tengah memproses penghentian penyidikan. Hal itu berdasarkan kesepakatan perdamaian dan pencabutan laporan. "Dasar perkap Kapolri Restoratif justice," kata Lutfi.

Praktisi hukum Abu Djaelani meminta Polres Bungo berhati-hati jika ingin menghentikan kasus ini. Karena jika salah, akan berakibat fatal.

Menurut Abu, kejadian pemukulan tersebut merupakan tindakan kriminal murni. Jika mengikuti undang-undang, kejadian tersebut melanggar pasal pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan.

"Ini merupakan delik biasa atau laporan, dan bukan delik aduan.  Artinya, apabila para pelaku dan korban telah berdamai dan mencabut laporan maka perdamaian tersebut tidak menghilangkan pidananya dan proses hukum harus tetap berjalan," kata Abu, Jumat (4/6).

Ditambahkannya, yang bisa dicabut berkasnya atau dikeluarkan SP3 (surat penghentian penyidikan perkara)  itu jika merupakan delik aduan, seperti pencemaran nama baik, penghinaaan dan sebagainya. Dalam delik aduan ini harus ada pihak yang dirugikan atau korban yang melaporkan langsung kepada pihak  berwajib.

"Jadi Kapolres harus hati-hati dalam mengambil keputusan ini," ungkapnya.

Alumni UIN STS Jambi ini menyebut, jika kepolisian mengambil kebijakan dengan menerapkan keadilan restoratif justice berdasarkan perkapolri nomor 6 tahun 2019, maka harus ada syarat materil dan formil. Salah satunya tidak ada lagi pihak yang menolak dengan dihentikan perkara tersebut atau tidak ada gejolak.

"Sementara kasus ini masih bergejolak. Sepertinya masih ada masyarakat yang tidak setuju dengan penghentian kasus ini," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Bungo (PWB) Azroni menyebut pihaknya akan terus menggiring kasus ini hingga ke meja persidangan.

"Kami komitmen akan mengawal kasus ini. Kami minta polisi serius menanganinya sesuai janji Kapolres saat kita demo kemarin," kata Azroni.

Pria yang ditunjuk sebagai koordinator aksi damai ini berharap Polres Bungo benar-benar menangani kasus ini sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jika tidak, maka mereka akan meminta  Polda Jambi untuk mengambil alih perkara ini, sebab kasus ini telah menjadi sorotan awak media se-Provinsi Jambi, bukan hanya di Kabupaten Bungo.

"Ini sudah menyangkut profesi kami. Kami tidak ingin dikemudian hari ada oknum-oknum yang semena-mena terhadap kami," kata Azroni.

"Sesuai dengan aturan, perdamaian tidak menggugurkan tindak pidana. Perdamaian hanya menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara di persidangan nantinya. Jadi kami minta polisi tangkap dan adili pelaku pengeroyokan wartawan," tegasnya.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments