Minggu, 13 Juni 2021

Kejagung Periksa Dua Saksi Kasus IUP Batubara Sarolangun

Selasa, 08 Juni 2021 | 09:58:45 WIB


Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka kasus IUP batubara di Sarolangun
Kapuspenkum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak saat memberikan keterangan pers terkait penahanan tersangka kasus IUP batubara di Sarolangun / Metrojambi.com/Puspen Kejagung

 JAMBI – Tim jaksa penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara di Kabupaten Sarolangun.

Setelah melakukan penahanan terhadap lima tersangka, tim penyidik kembali melakukan pemeriksaan saksi. Tim jaksa penyidik Senin (07/06/2021) kemarin melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, dua saksi yang diperiksa adalah HJ, selaku mantan Komisaris Independen PT Antam Tbk tahun 2010, dan MH mantan Komisaris Independen PT Antam Tbk tahun 2010.

Ia menjelaskan bahwa kedua saksi ini diperiksa terkait mekanisme/Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

“Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proses pengalihan IUP batubara,” katanya.

Kejagung sendiri sejak Rabu (02/06/2021) menahan lima tersangka kasus korupsi pengalihan IUP batubara di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Salah satunya adalah komisaris PT TMI Matlawan Hasibuan.

Tersangka lainnya yang ditahan adalah Alwinsyah Lubis/AL (direktur PT Antam Tbk periode 2008-2013), Hari Widjajanto/HW (mantan direktur operasional PT Antam Tbk), dan Bachtiar Manggalutung/BM (direktur utama PT ICR  periode 2008-2014).

Satu tersangka lagi ditahan sehari setelahnya, yakni Ady Taufik Yudisia alias ATY (direktur operasional PT ICR). Sedangkan tersangka lainnya yang belum ditahan adalah Muhamad Toba/MT (mantan direktur PT Citra Tobalindo Sukses Perkasa/CTSP dan PT Riang Gemilang Surya Reteh/RGSR).

Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak menjelaskan duduk perkara kasus IUP Batubara yang diduga merugikan keuangan negara senilai Rp 92,5 miliar.

Eben Ezer menjelaskan, Bachtiar Manggalutung selaku Direktur Utama PT ICR periode 2008-2014 mengakuisisi PT TMI yang memiliki izin usaha pertambangan batubara di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun.

Akuisisi dilakukan sebagai bagian dari ekspansi akhir tahun PT ICR. PT ICR adalah anak perusahaan PT Antam.

Setelah mendapat hasil laporan, Bachtiar bertemu Muhamad Toba dari Citra Tobalindo Sukses Perkasa (CTSP) selaku penjual (kontraktor batubara) pada 10 November 2010. Mereka menentukan harga pembelian yaitu Rp 92,5 miliar, padahal belum dilakukan.

Pada 19 November 2010 di Jakarta dilaksanakan MoU antara PT ICR, PT CTSP, PT TMI dan PT RGSR (Riau Gemilang Surya Reteh) untuk akuisisi saham PT CTSP sebagai pemegang IUP seluas 400 hektar.

Karena PT ICR tidak memiliki dana untuk akuisisi PT CTSP, AA yang menjabat selaku Komisaris Utama PT ICR meminta penambahan modal kepada PT Antam sebesar Rp 150 miliar.

Setelah dilakukan kajian internal oleh PT Antam, yang dikoordinir tersangka HW, AL selaku direktur utama mengeluarkan keputusan menyetujui penambahan modal disetor kepada PT ICR sebesar Rp 121,97 miliar.

Kejagung menduga kajian internal oleh PT Antam tidak dilakukan secara komprehensif. Ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangun No 32 Tahun 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT TMI (KW.97 KP.211210) tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif.

Sebab, kenyataannya IUP pada lahan 201 hektar masih berstatus eksplorasi. Lalu, pada lahan 199 hektar lainnya, yang memiliki IUP OP, hanya dilakukan pada areal 30 hektar saja karena itu disimpulkan tidak komprehensif.

Diketahui, Bachtiar dan Ady Taufik tidak pernah menunjukkan IUP asli atas lahan tambang batubara yang menjadi objek akuisisi. Setelah dilakukan perjanjian jual beli saham pada 12 Januari 2011, Matlawan mendapat pembayaran Rp 35 miliar. Sedangkan tersangka lainnya, Muhamad Toba mendapatkan pembayaran Rp 56,5 miliar.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments