Minggu, 28 November 2021

Dewan Dukung Rencana Pemerintah Daerah Naikkan Sewa Ruko di Pasar Sarolangun

Rabu, 09 Juni 2021 | 21:51:41 WIB


DPRD Sarolangun saat melakukan sidak ke Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kamis (9/6)
DPRD Sarolangun saat melakukan sidak ke Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun, Kamis (9/6) / Metrojambi.com/Mario Dwi Kurnia

 SAROLANGUN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kawasan Pasar Atas, Kecamatan Sarolangun. Sidak dilakukan terkait rencana pemerintah daerah untuk menaikkan tarif atau sewa ruko di pasar tersebut.

Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari mengatakan, pihaknya mendukung rencana kenaikan sewa ruko milik pemerintah di Pasar Atas. Bahkan Tantowi mengatakan rencana tersebut telah ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

"Alhamdulillah hari ini kita dapat turun langsung ke Pasar Sarolangun. Perlu kita klarifikasi dengan para penyewa, bahwa ini adalah Perda yang telah ditetapkan antara eksekutif dan legislatif," ujar Tantowi, Rabu (9/6/2021).

Menurut Tantowi, peraturan daerah yang telah ditetapkan itu bukanlah tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pemerintah. "Makanya saya selaku ketua DPRD didampingi wakil ketua dan anggota DPRD lainnya ingin mengecek langsung apakah ini sudah wajar harga segini atau seperti apa," katanya.

Setelah melakukan kroscek langsung di lapangan, ternyata ditemukan perbedaan jauh antara harga sewa ruko milik pemda dan harga sewa ruko milik masyarakat pribadi. Perbedaan pun ditemukan hingga mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya.

"Kalau yang di depan 40, kita baru di harga 20. Jadi rasanya ini nanti kita tinggal menetralisir isu-isu yang ada di masyarakat," katanya.

Lebih lanjut,  menghimbau kepada pihak terkait agar mampu menjelaskan lebih hati-hati dan teliti kepada para pedagang yang menyewa ruko tersebut.

"Setelah kita kompetir dengan pedagang beserta penagih pajak, ini bukan semena-mena dari Pemerintah berdasarkan kesepakatan yang telah kita buat didalam peraturan daerah," ungkapnya.

Selain itu, upaya tersebut juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah melalui sektor pajak.

"Itupun atas temuan BPK yang jauh beda antara milik pribadi dan milik pemda, pemda menaikkan supaya jangan nampak terlalu jauh perbedaan antara penyewa pribadi dan ruko pemda ini," tutupnya.


Penulis: Mario Dwi Kurnia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments