Minggu, 13 Juni 2021

“Beri Kami Tempat Hidup”

Kamis, 10 Juni 2021 | 10:03:38 WIB


/ dokumentasi - Metrojambi.com

 JAMBI - Mata Mariau tampak berkaca-kaca kala menceritakan kehidupan anggota kelompoknya, Orang Rimba yang tinggal di Air Hitam Ulu, Kecamatan Air Hitam, Sarolangun, Jambi. Suku asli marginal ini, sejak 30 tahun terakhir tinggal terlunta-lunta di perkebunan sawit perusahaan PT Sari Aditya Loka, Astra Agro Lestari (PT ASTRA Internasional).

Perusahaan yang  memperoleh izin konsesi Hak Guna Usaha perkebunan cdengan pola Inti-Plasma pada 1988 dengan luasan mencapai 19 ribu ha, dengan rincian inti 5.075 ha, plasma 13.221 ha dan Kredit Koperasi Primuer untuk Anggota seluas 1.060 ha.

Di areal yang dibuka inilah hidup 11 kelompok Orang Rimba yang terdiri dari 217 kepala keluarga dengan 900 jiwa. Hingga kini kehidupan suku ini masih belum ada kejelasan, yang terus mengalami pengusiran dan perlakukan yang tidak menyenakkan.

“Kami tinggal di sini sejak nenek moyang kami, tapi kami diusir terus, tidak peduli istri kami melahirkan, tidak peduli sedang hujan, kami diusir. Ditandulah istri itu untuk pindah,” ujar Mariau (50).

Tidak hanya itu, hidup dikebun mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pasokan makanan. Kadang suku ini memungut buah sawit yang jatuh, namun sangat beresiko dikejar aparat keamanan perusahaan. Pun demikian untuk air bersih.

“Air kami mano ado, ado kubangan babi, yo dari kubangan itu kami ambil, ado sungai kecil-kecil kami ambil, macam mano lagi tidak ado lagi sungai yang jernih seperti waktu akeh bujang kecil dulu, sebelum hutan kami jadi sawit,” ujarnya.

Keluhan serupa juga di sampaikan oleh Tumenggung Kecinto dan berubah nama menjadi Afrizal sejak menganut agama Islam. Menurutnya, Orang Rimba kesulitan untuk melanjutkan hidup karena tidak ada tempat berusaha.

“Seperti kami kami ditempatkan di perumahaan sosial, tapi kami tidak ado tempat untuk berusaho, di depan kami tempat kebun orang, di belakang kami ladang orang. Mau ambil jernang, rotan, balam sudah hilang semua, macam mano anak cucu kami akan hidup ke depan,” katanya.

Orang Rimba menuntut agar tanah hutan mereka dikembalikan. Meski sekarang kondisinya sudah tidak hutan lagi. Mereka akan menerima meski tidak semuanya dikembalikan. Ini berpatok pada seloko adat Orang Rimba.

“Tanoh Cilako Tamon. Kalo saloh ambik dikembalikan, saloh makon dimuntahkan kalau saloh pakai dilepaskan (urang yang punyo tanah itu yang bertuah, urang yang menanam yang celaka. Kalau salah ambil kembalikan, kalau salah makan dimuntahkan, kalau salah pakai dilepaskan)". Seloko Orang Rimba ini disampaikan Tenggung Kecinto, Orang ityamba yang tinggal di perumahan Air Panas Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Sarolangun.

Mereka berharap tanah adat mereka dikembalikan oleh perusahaan. Hal  ini disampaikan Orang Rimba  di depan Wakil Mentei Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Surya Candra, Komisi Hak Azazi Manusia Sandra Moniaga, Deputi II Kantor Staf Presiden Abet Nego Tarigan yang datang berkunjung ke Kelompok Orang Rimba Air Hitam Ulu, Sarolangun, Jambi. 

Orang Rimba berharap penyelesaian konflik yang Orang Rimba Hitam Ulu dengan Perusahaan Saro Aditya Loka, bisa segera diselesaikan.

Kunjungan ini merupakan lanjutan dari Laporan Orang Rimba ke Komnas HAM pada 2019 lalu.

Hingga kini Orang Rimba  belum mendapatkan kepasatian nasib di areal perusahaan itu. Orang Rimba tersingkir dari tanah leluhurnya.

Mereka hidup tersebar dalam kelompok-kelompok kecil biasanya 5-15 rumah per kelompok di areal perkebunan ini. Mereka berpindah- pindah untuk mendapatkan hasil berburu dan meramu.

Menanggapi Orang Rimba, Sandra Moniaga menyebutkan, Komnas HAM akan mengupayakan penyelesaian terbaik untuk Orang Rimba. “Komnas kan sifatnya mediasi, jadi ini kita lakukan dalam rangka mencari penyelesaian masalah Orang Rimba,” katanya.

Wamen ATR BPN Surya Candra menyebutkan pihaknya akan mendiskusikan lebih lanjut keluhan-keluhan yang disampaikan oleh Orang Rimba. “Mungkin tidak semuanya bisa dipenuhi, tapi kami berkomitmen untuk mencari jalan terbaik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Sepulang dari sini saya akan laporkan ke Mentri dan juga mendiskusikannya dengan bupati dan Gubernur Jambi,” kata Surya.

Wakil Bupati Sarolangun Hillalatur Badri yang juga hadir dalam kunjungan tersebut mengatakan bahwa Sarolangun merupakan konsentrasi terbesar Orang Rimba. Sejak kunjungan Presiden ke Air Hitam 2015 silam pihaknya terus beupaya untuk menyelesaian persoalan Orang Rimba.

“Kami sudah bangunkan rumah untuk mereka, lengkap dengan sarana prasaranya, tapi itu baru untuk 52 kk,” kata Hilal menyebutkan pembangunan perkampungan di Lubuk Jering dan lokasinya cukup jauh dari kelompok yang meminta tuntutan dan saatbini sudah dihuni oleh Orang Rimba lainnya. Bukan oleh Orang Rimba yang mengajukan tuntutan pada PT SAL.

“Karena keterbatasan kami, maka hari ini kita minta pandangan dari Pak Wamen bagaimana baiknya dengan masyarakat kita suku anak dalam,” lanjut Hilal.

Hidup memprihatinkan

Keberadaan Orang Rimba di bawah sawit PT SAL sangat memprihatinkan. Berburu untuk memenuhinkebutuhan hidup tidak lagi mencukupi.

“Walau hasil buruan mereka tidak seperti dulu lagi dan hasil hutan yang dikumpulkan juga sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan hidup mereka,” kata Robert Aritonang Manager Program Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, lembaga yang aktif mendampingi Orang Rimba.

Orang Rimba yang tinggal di dalam perkebunan ini, saat ini kondisinya memprihatinkan, sebagian dari mereka bertahan dalam sudung-sudung, pondok beralas pelepah sawit dan beratas terpal plastik. Sebagian masuk program perumahan pemerintahan.

“Namun kehidupan mereka tetap marginal karena ketidaan tempat berusaha, memungut hasil hutan sudah tidak ada lagi, mengambil brondolan sawit dianggap melakukan pencurian dan dikriminaliasi perusahaan,” kata Robert.

Terkait dengan ini, Orang Rimba telah menyampaikan persoalannya ke sejumlah pihak termasuk ke perusahaan. Dalam hal ini PT SAL pernah mengirimkan konsultan  independent Daemeter untuk menelisik persoalan Orang Rimba dengan perusahaan.

Hasil kajian Daemeter menyebutkan terjadinya pengabaian hak masyarakat adat yang tinggal di dalam kawasan perusahaan, sehingga merekomendasika perusahaan untuk mengambil langkah pendekatan penyelesaian konflik dengan Orang Rimba secara keseluruhan.

Kajian dan analisis serupa juga dilakukan oleh tim Human Right Watch, lembaga independent yang mengdorong pengakuan hak azazi manusia. Selama penelitiannya 2018-2019 HRW berkesimpulan, kehilangan hutan yang beralih menjadi perkebunan kelapa sawit telah menghancurkan kehidupan Orang Rimba.

“Kelaparan merupakan hal yang  umum ditemukan, karena hampir tidak mungkin menemukan bahan pangan di kawasan perkebunan. Orang Rimba memakan rebusan biji sawit sangat mudah ditemukan,” kata Robert.

Para perempuan rimba, atau yang disebut juga induk-induk, kerap mengumpulkan biji sawit yang terlepas dari tandannya, untuk direbus dan disajikan guna menahan tangis lapar anaknya. Fisik anak-anak yang kurus dan masai secara cepat bisa mengindikasikan buruknya kesehatan dan  asupan gizi mereka, sangat mudah ditemukan pada kelompok yang tinggal tidak lagi di hutan ini.

Sumber air bersih sangat buruk dan kerap dilanda kekeringan. Anak-anak bermain di bawah sawit dengan kondisi sangat kumal dan amis. Lalat dan bau kotoran tercium menyengat.

Tinggal di satu lokasi dengan kondisi demikian, sering mendapat pengusiran. Baik dari security perusahaan maupun petani plasma. Beberapa kasus di perkebunan perusahaan lain, rumah-rumah dan harta-harta Orang Rimba dibakar security perusahaan.

Beberapa anak yang menginjak dewasa keluar-masuk transmigrasi sambil mencari barang bekas. Tak jarang mereka mengambil buah-buahan tanaman warga desa. Posisi Orang Rimba semakin terpojok, mana kala sering disebut mencuri.

Persepsi negatif ke Orang Rimba telah menjadi sikap laten yang sewaktu-waktu meletup dalam bentuk konflik. Menurut catatan Warsi dalam 20 tahun terakhir ini sudah ada 13 Orang Rimba meninggal secara tidak wajar akibat konflik yang akar masalahnya sangat remeh.

Kemarginalan Orang Rimba dalam areal perusahaan ini bukan tidak diketahui perusahaan. Hanya saja lemahnya posisi Orang Rimba, baik secara ekonomi, politik dan sosial menyebabkan pengabaian dan pembiaran berlangsung lama. Akses yang sangat terbatas ke fasilitas pendidikan dan kesehatan semakin membuat komunitas ini terpuruk.

“Dengan kelemahan ini, perjuangan Orang Rimba untuk mempertahankan dan merebut kembali tanah mereka juga  mendorong lemahnya posisi tawar mereka kala berhadapan dengan perusahaan,” kata Robert.

Beberapa perwakilan Orang Rimba didampingi Warsi telah berjuang mendapatkan hak hidupnya di PT SAL. Pertemuan demi pertemuan mulai dari level paling bawah hingga ke tingkat tertinggi di Astra Agro Lestari induk PT SAL telah dilakukan. Perusahaan ini merespon saja dalam bentuk CSR perusahaan.

“Respon ini tidak menyentuh sedikitpun masalah substansial Orang Rimba, yaitu kehilangan hak penghidupan berupa hutan dan lahan,” kata Robert.

Orang Rimba juga sudah minta perlindungan ke pemerintah. Pengaduan telah dilakukan ke Bupati dan Gubernur. Pengaduan Orang Rimba ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi. Sampai pengaduan ke ke Kantor Staf Presiden (KSP) dan Komnas HAM yang mengurus konflik agraria. Perjuangan panjang  dan berliku menghadang Orang Rimba. 

Tuntutan  Orang Rimba ini, masih terus berjalan. Tindak lanjut tuntutan Orang Rimba ini, Wakil Menteri ART BPN Surya Candra, Komnas HAM Sandra Moniaga dan Deputi II KSP Abet Nego Tarigan melihat langsung kondisi Orang Rimba guna mencari solusi fundamental untuk menyelesaikan persoan Orang Rimba dalam perusahaan ini.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments