Selasa, 3 Agustus 2021

Terpidana Korupsi 'Uang Ketok Palu' Minta KPK Usut Seluruh Anggota DPRD Provinsi Jambi

Selasa, 08 Juni 2021 | 14:51:06 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / istimewa

JAMBI - Kisruh 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior tidak lulus TWK memantik kekhawatiran bagi terpidana korupsi uang ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 yang kini tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi.

Dimana diantara 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK, tiga diantaranya adalah penyidik kasus ketok palu RAPBD Provinsi Jambi yang menjerat 13 orang anggota legislatif DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.

Mereka adalah Cornelis Buston, Ar Syahbandar, Chumaidi Zaidi, Tadjudin Hasan, Parlagutan Nasution, Cekman, Efendi Hatta, Zainal Abidin, Muahamadiyah, Gusrizal, Supardi Nurzain Ellhelwi dan Supriyono. Sedangkan empat diantaranya masih berstatus tersangka.

Tidak hanya dari legislatif, pihak eksekutif yaitu gubernur Jambi Zumi Zola, Plt Sekda Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Arfan dan Asisten II Saifuddin dan satu dari pihak pengusaha yaitu Joe Fandy Yoesman alias Asiang berstatus terpidana dan tengah menjalani hukuman.

Namun kisruh yang terjadi di internal KPK ikut menyita perhatian dari para terpidana. Mereka khawatir, kasus ketok palu ini tidak diusut tuntas. Oleh karena iru demi kesamaan di mata hukum dan rasa keadilan, mereka meminta seluruh anggota dewan yang terlibat diusut tuntas.

Para terpidana mengirim surat yang ditujukan kepada pimpinan KPK dengan tembusan dewan pengawas KPK, Deputi Bidang Penindakan KPK dan Direktur Penyidikan KPK di Jakarta. Surat tersebut dikirim tertanggal 03 Juni 2021, perihal mohon keadilan.

"Demi adanya kesamaan di mata hukum dan terhindar dari KPK tebang pilih, kami meminta seluruh yang terlibat dalam perkara ini seperti yang tertuang dalam dakwaan maupun dalam putusan hakim agar segera diproses," demikian bunyi surat yang dikirim ke KPK.

Dalam surat tersebut, dikatakan bahwa sebagian besar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 telah mengakui menerima uang suap ketok palu bahkan sebagian sudah mengembalikan ke KPK. Sebagian disebutkan juga ada juga yang tidak mengakui dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh hukum.

Dalam surat tersebut dilampirkan pula 35 nama anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2029. Dari Fraksi Partai Demorat Nasri Umar, Hasani Hamid, Rahima, Suliyati, Karyani, Nurhayati. Kemudian Fraksi Golkar, M Juber, Poprianto, Ismet Kahar dan Tartiniyah.

Fraksi PDI, Luhut Silaban, Mesran, Melly Hariya, Hilalatul Badri, Syamsul Anwar. Dsri Fraksi PAN Agus Rama, Hasyim Ayub, Bambang Bayu Suseno. Fraksi PKB Syofyan Ali, Eka Marlina, Muntalia dan Sainudin. Fraksi Gerindra Budiyako, Yanti Maria Susanti, M Khairi dan Bustami Yahya.

Fraksi PPP Mauli, Hasan Ibrahim dan Syofyan. Terakhir Fraksi Restorasi Nurani, Salam HD, Edmon, Kusnindar, Jamaludin, Muhammad Isroni dan Rudi Wijaya. Sebagian mereka disebut mengakui dan telah mengembalikan uang, dan ada juga yang tidak mengakui.

Syahlan Samosir, Kuasa hukum Effendi Hatta, membenarkan adanya surat yang ditandatangani oleh 11 terpidana ketok palu. "Ya pada intinya klien-klien kita yang sudah masuk (penjara,red) minta keadilan, minta persamaan di depan hukum. Jadi yang belum diproses agar segera diproses, apalagi nama-namanya sudah lengkap semua dalam dakwaan, " kata Syahlan.

Syahlan juga mengatakan masalah gonjang-ganjing soal penyidik KPK ini juga membuat para terpidana ketok palu meminta keadilan. Apalagi sudah hampir dua tahun kasus ini tidak jalan dengan alasan Covid-19. "Masa sudah dua tahun ini alasannya Covid, padahal janji penyidik KPK semua yang terindikasi akan diproses, jadi sekarang mereka menagih itu, " sebutnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments