Rabu, 4 Agustus 2021

Hanya Rp 50 Ribu per Hari, Diskepora Jambi Diminta Tinjau Ulang Besaran Insentif Atlet PON

Jumat, 18 Juni 2021 | 09:25:32 WIB


/ ponxx2020papua.com

JAMBI - Besaran insentif yang diberikan kepada atlet Jambi yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua sempat menjadi polemik.

Betapa tidak, insentif sebesar Rp 50 ribu per hari untuk atlet yang melaksanakan pemusatan latihan dirasa terlalu kecil. Itupun atlet tidak menerima penuh, hanya Rp 47.500 karena harus dipotong pajak.

Terkait hal ini, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Diskspora) Provinsi Jambi diminta untuk meninjau kembali besaran insentif bagi atlet yang saat ini menjalani pemusatan latihan untuk persiapan PON.

Baca juga : Porserosi Jambi Fokus Genjot Fisik Atlet PON

"50 ribu untuk atlet rasanya seperti apa gitu. Masa atlet yang akan mengharumkan nama Jambi cuma dihargai segitu. Jadi besaran insentif ini perlu ditinjau ulang," kata Sekretaris Pengprov Porserosi Jambi Irawadi Kopli, Jumat (18/6).

Dengan kondisi ini, Kopli mengatakan sulit untuk menargetkan medali kepada atlet. Kopli menyebutkan, agar atlet bisa tampil maksimal di PON nanti, semuanya harus dipersiapkan, baik fisik, gizi, maupun teknik.

“Bicara target, artinya kita bicara program. Kalau targetnya emas, tentu atlet harus digenjot. Dengan Rp 50 ribu untuk atlet dan Rp 100 ribu untuk pelatih per hari, gimano nak digenjot,” tegas Kopli, yang saat ini juga menjabat Pelaksana Tugas Ketua Umum PB Porserosi.

“Tidak usah lah kita bicara DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Jawa Timur. Bengkulu saja Rp 150 ribu per hari. Pelatih dan atlet dapatnya sama,” ujarnya menambahkan.

Ditambahkan Kopli, untuk mempersiapkan atlet cabor juga terkendala aturan hanya boleh melakukan try out ke Jakarta. Jika try out dilakukan di daerah lain, maka biayanya ditanggung sendiri oleh cabor.

Tidak hanya itu, bonus yang disiapkan untuk peraih medali di PON Papua informasinya juga tidak ada peningkatan, tetap sama dengan bonus PON XIX/2016 Jawa Barat, yakni 250 juta untuk peraih emas, Rp 150 juta perak, dan Rp 75 juta perunggu.

"Jadi, kendala kita ada di dana pembinaan. Birokrasinya tidak bisa fleksibel," pungkas Kopli.


Penulis: Ikbal
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments