Minggu, 27 November 2022

PT Reki Rugi Rp 800 Juta

SAD Surati Bupati Batanghari, Minta Ketegasan

Senin, 21 Juni 2021 | 07:28:44 WIB


Salah satu bangunan milik PT Reki yang dirusak warga
Salah satu bangunan milik PT Reki yang dirusak warga / dokumentasi - Metrojambi.com



“SAD meminta kepada Bupati Batanghari untuk menertibkan sekelompok orang yang dianggap sebagai perusak rimbo,” ujar Adam kepada Metro Jambi, Minggu (20/6). Menurut Adam, ada empat poin permintaan Batin Sembilan.

Selain meminta Bupati menertibkan para pendatang yang dituduh merusak hutan, mereka juga meminta agar warga yang menculik anggota mereka dihukum potong tangan. Lalu, warga yang mengusir dan memaki SAD diminta dihukum potong lidah.

“Keempat, meminta agar kejadian (pembakaran, perusakan dan penculikan, red) diproses secara hukum yang berlaku,” tambah Adam.

Sebagai informasi tambahan, warga SAD dan Batin di dalam kawasan PT Reki tidak hanya Kelompok Rusman. Di Simpang Macan Dalam, misalnya, ada Kelompok Ruslan dan Herman sedangkan di Simpang Macan Luar ada kelompok Hasan Badak.

Ada pula kelompok Tanding di Kilometer 45 dan Gelinding dekat Sungai Kelompng, dan Kelompok Maliki di Sungai Beruang.

Kelompok lainnya berada di kawasan Pangkalan Ranjau dan Sungaijerat, yakni Kelompok Jufri. Kelompok-kelompok lain menyebar di Kunangan Jaya, Alam Sakti, Tanjung Mandiri hingga ke batas Sumsel. Ada pula kelompok nomaden, yakni Mat Kecik dan Mat Liar.

Sekretaris Daerah Batanghari Muhammad Azan mengaku sudah diberitahu akan adanya laporan dari SAD itu. "Kita tunggu suratnya terlebih dahulu. Jika sudah masuk, maka sesuai dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati, akan ditindaklanjuti,” katanya.

PT Reki, yang menguasai areal hutan seluas 98.555 hektare di Jambi-Sumsel, menduga pelaku penyerangan pada pekan lalu itu adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan warga RT 36 Dusun Kunangan Jaya 2, Desa Bungku.

Sejak mendapatkan izin penguasaan hutan di wilayah Sumsel pada 2007 dan wilayah Jambi pada 2010, PT Reki telah beberapa kali diserang massa, terutama perambah.

Menghabiskan dana ratusan miliar rupiah, hingga kini perusahaan yang didirikan oleh sejumlah NGO ini belum memampu menekan laju perambahan, klaim dan okupasi lahan oleh masyarakat.

Setiap tahun angka deforestrasi di areal konsesi PT Reki terus bertambah. Areal yang diklaim dan diokupasi masyarakat kini menembus angka 20 ribu hektare.


Penulis: chy/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments