Minggu, 19 September 2021

Jembatan Rp 24 M di Kebun Warga

Ngotot Sedot APBD, Proyek Dinas PUPR Terancam Total Lost

Kamis, 15 Juli 2021 | 08:14:06 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi / SerayuNews

 JAMBI - Proses penganggaran dan pembangunan jembatan Rantau Limau Manis di Kabupaten Merangin dipertanyakan. Di tengah pandemi Covid-19, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi ngotot mengalokasikan Rp 24 miliar untuk jembatan tersebut.

Anehnya, jembatan sepanjang 90 meter itu dibangun di atas tanah yang secara legal belum bestatus jalan dan bukan milik Pemprov Jambi. Kini, proyek tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jambi dan terancam total lost.

Jembatan Rantau Limau Manis dibangun oleh PT Wijaya Kesuma Mandiri (WKM) dengan nilai kontrak Rp 24,27. Kontrak dibuat pada 4 Juni 2020 dengan realisasi hanya 85,07 persen atau Rp 20,6 miliar.

Kejanggalan muncul karena jembatan dibangun tanpa didului pembebasan lahan. Saat mulai dikerjakan pada 2020, semua lahan di lokasi proyek adalah tanah garapan dan kebun warga setempat --statusnya bukan jalan.

“Bahkan, tiang abutmen jembatan dibangun di atas tanah warga yang belum diganti rugi,” kata warga Rantau Limau Manis kepada Metro Jambi. 

Pemprov tidak menganggarkan dana ganti rugi atas lahan jembatan Rantau Limau Manis ini. Akibatnya, sementara pembangunan berjalan, warga diminta menghibahkan tanahnya begitu saja atau diganti rugi menggunakan dana kas desa.

Sebagian warga memprotes permintaan itu, namun tak bisa berbuat banyak. 

Belakangan, proyek yang dananya diambil dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan (JIJ) itu disorot BPK. “Pembangunan di lokasi tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi,” tulis auditor BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2020 yang salinannya didapat Metro Jambi.

Ditegaskan, Pemkab Merangin juga tidak pernah mengajukan  proposal pembangunan jembatan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jambi. Diperoleh informasi, Pemprov Jambi ngotot menganggarkan dana proyek tersebut diduga demi memenuhi kepentingan politik

Kepala Dinas PUPR Muhammad Fauzi kepada auditor BPK mengakui bahwa pembangunan jalan di atas tanah pihak lain itu atas petunjuk Gubernur Jambi, yang di masa itu dijabat oleh Fachrori Umar. 

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Tetap Sinulingga yang dihubungi melalui telepon menolak memberikan komentar. “Nanti dihubungi lagi, ya,” elaknya saat ditelpon pada Senin (12/7) lalu. Ketika dibubungi kembali, dia tidak merespon lagi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi Ahmad Fauzi disebut-sebut sangat gigih memperjuangkan anggaran proyek tersebut. Saat sekian banyak proyek Pemprov dicoret demi penanganan Covid-19, Fauzi memperjuangkan agar anggaran jembatan ini tidak diberangus.

Kesannya, Komisi III dan Dinas PUPR lebih mementingkan proyek jembatan dari pada penanganan Covid-19.

Dihubungi Metro Jambi, Ahmad Fauzi membantah tegas tudingan dirinya menjadi “pengawal” proyek  tersebut. “Tidak benar, itu fitnah dan bisa dituntut, bahwa itu pencemaran nama baik. Saya tidak pernah berproyek sebagai Ketua Komisi III. Itu tolong dicatat, saya jaga integritas,” tegasnya, Selasa (13/7).

Disinggung soal lahan di lokasi pembangunan yang menjadi temuan BPK, Fauzi menepisnya. “Sesungguhnya tidak ada temuan BPK, kecuali dua hal. Pertama, denda keterlambatan 50 hari kerja yang ditetapkan sekitar Rp 1 miliar. Itu menjadi ranah Dinas PUPR untuk menagih,” bebernya.

“Yang kedua, ingat, bahwa perencanaan itu 2019. Saya menjadi anggota DPRD 2019 dan itu sudah diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Jadi, tidak ada kaitan dengan saya. Kebetulan saja lokasinya ada di Merangin,” tepis anggota DPRD asal dapil Merangin-Sarolangun ini.

Namun, Fauzi mengaku sempat ikut membahas anggarannya di Komisi III dan di Banggar. “Jadi jangan membuat fitnah baru," tambahnya lagi.

Fauzi, yang sebelum menjadi anggota DPRD menjabat Kepala Bappeda Provinsi Jambi, mengaku tak tahu-menahu mengapa jembatan itu dibangun. 

Namun, setelah meninjau lokasi dia berpendapat bahwa jembatan itu dibutuhkan. “Dibutuhkan karena mengakses tiga kabupaten, Merangin, Tebo dan Bungo,” ucapnya.


Penulis: mrj/chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments