Minggu, 25 Juli 2021

Al Haris akan Reshuffle Pejabat Jilid II

Kamis, 22 Juli 2021 | 08:19:25 WIB


Gubernur Jambi Al Haris
Gubernur Jambi Al Haris / dokumentasi - Metrojambi.com

JAMBI - Setelah mengukuhkan ratusan pejabat eselon I, II, dan III pada Senin (19/7) lalu, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan akan kembali me-reshufle pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi.

"Setelah ini akan dievaluasi, yang berkompetensi pasnya dimana? Kita atur sesuai dengan kondisi mereka, cocoknya dimana ilmunya apa, nanti kita atur. Mungkin dalam dua bulan kedepan nanti kita lantik untuk mengisi yang kosong tadi," kata Al Haris usai pengukuhan pejabat.

Baca juga : Al Haris Kurban untuk Para Mantan Gubernur

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Hambali kepada Metro Jambi menyebutkan, ada 12 pimpiman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemrpov Jambi yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

Dijelaskan Hambali, 12 OPD yang jabatan pimpinan tinggi pratama kosong tersebut diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Badan Kepegawaian Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakatan, Asisten Administrasi Umum, Inspektorat, Biro Umum serta Biro Kesejahteraan Rakyat.

Ditambahkan Hambali, lamanya jabatan Plt hanya tiga bulan, dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan. Ini berdasarkan Surat Edaran (SE) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 2/SE/VII/2019 tentang kewenangan pelaksanaan harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian.

Baca juga : Gubernur Sebut Muarojambi Daerah Pertumbuhan Baru Ekonomi Jambi

Dalam SE pun tertuang yang mana berdasarkan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

"Aturan tertuang dalam SE Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019," kata Hambali, Rabu (21/7).

Untuk diketahui, dengan adanya SE BKD tersebut, dapat menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan penunjukan Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) sehingga proses kerja dapat tetap berjalan efektif meskipun pejabat definitif berhalangan. Serta dapat menentukan batas kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas.


Penulis: Achy
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments