Minggu, 28 November 2021

Bank Muamalat Bersedia Kembalikan Sertifikat Jaminan Asal Seluruh Piutang Telah Dilunasi

Jumat, 23 Juli 2021 | 21:33:26 WIB


/

 JAMBI - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun Endang Abdul Naser belum lama ini mengatakan, Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tanah perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hingga saat ini belum ada kejelasan.

Endang juga mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat kepada pihak ketiga, yaitu Bank Muamalat, untuk menyerahkan kembali sertifikat tersebut.

"Jadi kita sudah surati Bank Muamalat nya juga dan minta bantu ke KPK. Jadi secara hukum itu harus diserahkan ke pemerintah daerah karena itu aset negara dan tidak boleh digadai," kata Endang belum lama ini.

Menanggapi hal ini, pihak Bank Mualamat dalam keterangan tertulisnya kepada Metrojambi.com, Jumat (23/7), dengan mengutip nama Sekretaris Perusahaan Bank Muamalat, menyampaikan benar bahwa Bank Muamalat memberikan pembiayaan pada proyek pembangunan perumahan PNS Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kontraktor (nasabah) proyek tersebut bernama PT Nasaliasyah Permata dengan plafond pembiayaan awal sebesar Rp 20 miliar, dan yang telah dicairkan sebesar Rp 15 miliar. PT Nasaliasyah Permata mendapatkan kontrak pembangunan perumahan tersebut dari Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Pemkasa. Adapun pembiayaan ini telah jatuh tempo pada bulan Mei 2014.

Kemudian, agunan (jaminan) atas fasilitas pembiayaan tersebut adalah sertifikat tanah seluas 245.487 meter persegi atas nama KPN Pemkasa.

Bank Muamalat telah menjawab surat dari Bupati Sarolangun yang meminta pengembalian aset tanah milik pemkab Sarolangun tersebut. "Kami menyampaikan bahwa dokumen/sertifikat yang kami terima adalah atas nama KPN Pemkasa selaku pemegang hak, dan dokumen tersebut telah dijadikan jaminan dalam pembiayaan proyek pembangunan perumahan tersebut".

Pada prinsipnya Bank Muamalat bersedia mengembalikan sertifikat jaminan tersebut kepada pemegang haknya. Namun, dengan syarat seluruh piutang yang dijamin dengan objek hak tanggungan tersebut telah dilunasi.


Penulis:
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments