Selasa, 19 Oktober 2021

Subhi Terus Melawan

Kejari Janji Maksimalkan Upaya Penangkapan

Rabu, 21 Juli 2021 | 08:45:22 WIB


/

JAMBI - Kejaksaan Negeri Jambi mengimbau mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi, kooperatif menjalani proses hukum dalam kasus korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak 2017-2019. Setelah kabur dari penangkapan, kalah praperadilan, Subhi kini masih terus melawan.

“Kita mengimbau agar Subhi kooperatif karena pengadilan sudah menguji, ternyata penetapan tersangkanya sah,” kata ketua tim penyidik kasus ini, Gempa Alwijon, Selasa (20/7).

Baca juga : Permohonan Praperadilan Subhi Tidak Diterima

Bila Subhi masih menghilang, kata Gempa, Kejari akan memaksimalkan upaya penangkapan terhadap tersangka yang sudah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang (DPO) itu.

Hakim Pengadilan Negeri Jambi menyatakan permohonan praperadilan Subhi tidak dapat diterima alias NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada Senin (19/7). Hakim tunggal Partono menilai, permohonan praperadilan cacat formil.

Partono menyatakan, apa yang dilakukan penyidik Kejari sudah sesuai aturan perundang-undangan. Dalam amar putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah alat bukti dan keterangan ahli dari pemohon dan termohon praperadilan.

Baca juga : Tak Terima, Pengacara Subhi akan Gugat Kembali dan Laporkan Hakim ke KY

Terutama barang bukti surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka, serta surat panggilan terhadap Subhi. Termohon atau Kejari juga sudah melakukan pemanggilan sebagai tersangka sebanyak tiga kali, namun pemohon tidak hadir.

“Mengadili, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan pemohon tidak dapat diterima. Dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah, nihil,” kata Partono.

Kuasa hukum Subhi, Indra Cahaya, menilai putusan hakim keliru. “Pengadilan bukan sepihak begitu, nggak benar itu. Tidak ada putusan NO (tidak dapat diterima) dalam pidana. Putusan NO adalah dalam perdata,” kata Indra, Senin (19/7).

Indra mengatakan akan kembali menggugat penetapan tersangka kepada kliennya. “Kami akan gugat lagi. Jelas-jelas dalam penetapan tersangkanya nggak ada. Itu yang kita persoalkan. Maka saya akan lawan,” tegas Indra.

Menurut dia, hakim menggunakan surat edaran MA sebagai pertimbangan, yaitu larangan prapradilan bagi tersangka yang melarikan diri atau masuk DPO. Menurut Indra, aturan itu tidak bisa diterapkan pada Subhi karena dia mengajukan praperadilan terlebih dulu sebelum penyidik memasukkannya ke dalam DPO.

“Subhi mengajukan praperadilan pada 24 Juni, sementara penyidik mengumpulkan bukti pada 25 Juni. Artinya, duluan Subhi mengajukan prapedilan. Itu hak asasi,” ungkapnya.

Indra juga mengatakan akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial (KY). 

Indra memastikan Subhi akan datang, tetapi pihaknya masih menunggu salinan putusan praperadilan.

“Kalau ada putusan, kita datang ke kejaksaan. Kita gentle kok. Pak Subhi itu pejabat tinggi negara. Saya ini penegak hukum, nggak akan mau saya seperti itu. Nanti kalau kami datang, kami gugat lagi praperadilan,” kata Indra.

Subhi ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mengkorupsi dana insentif petugas pemungut pajak Kota Jambi sebesar Rp 1,2 miliar. Sayangnya, saat hendak ditahan, Subhi kabur dari rumahnya hingga saat ini.


Penulis: ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments