Selasa, 19 Oktober 2021

Sorot Uang Makan Titian Teras

Dianggarkan Miliar Rupiah Walau Siswa Belajar di Rumah

Kamis, 22 Juli 2021 | 07:36:13 WIB


/

JAMBI - Pengelolaan biaya makan dan minum di SMAN Titian Teras H Abdurrahman Sayuti Jambi dan SMAN Titian Teras Bungo pada 2020 dipertanyakan. Ketika melakukan audit pada awal 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kelebihan bayar sebesar Rp 300 juta lebih.

Pengadaan makan minum di SMAN TT dilaksanakan oleh pihak ketiga, yakni PT Global Prima Bhakti, yang beralamat di jalan Yulius Usman, Telanaipura. Kepada perusahaan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mengalokasi biaya makan dan minum pada dua sekolah itu sebesar Rp 5,3 miliar.

Masa kerja terhitung sejak Februari 2020. Namun, uang muka baru dibayar pada April 2020, yakni sebesar Rp 1 miliar lebih (20 persen) dari nilai perjanjian.

Baru beberapa bulan berjalan, pandemi Covid-19 merebak. Pimpinan SMAN TT HAS dan SMAN TT Bungo memulangkan sebagian siswa dari asrama. Mulai Maret 2020, siswa kelas X dan XI belajar mandiri dari rumah.

Pengadaan makan dan minum di dua SMA negeri unggulan itu pun terhenti. Per Maret, diketahui bahwa nilai makan dan minum yang telah diadakan oleh PT GPB mencapai Rp 748 juta.

Sisanya sekitar Rp 300 juta tidak ada laporan. Sampai audit dilakukan, dana tersebut belum dikembalikan ke kas daerah.

Hanya saja, Kepala SMAN TT HAS Pahtin Winardian tidak menjawab permintaan wawancara Metro Jambi, baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Kepala Bidang Bina SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Misrinadi juga tidak menjawab permintaan wawancara.

Sementara Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Bukri mengatakan bahwa temuan BPK itu bukan kelebihan bayar, akan tetapi kelebihan uang muka.

“Perusahaan pemenang tender mengambil uang muka. Setelah uang dicairkan, wabah Covid-19 datang sehingga anak-anak diliburkan dan makan minum siswa TT tidak terealisasi,” katanya.

Dia tidak menyebutkan kenapa hingga saat auditor melakukan pemeriksaan PT GPB tidak mengembalikan kelebihan uang muka itu. Namun, dia mengaku bahwa masalah itu memang menjadi temuan BPK.

“Direkomendasikan agar pemenang tender mengembalikan ke kas daerah,” jelasnya. Apakah telah dikembalikan? Bukri mengaku tidak mengetahuinya. “Belum dapat informasi saya, apakah sudah dibayar atau belum,” ujarnya singkat.

Ketua DPRD Provinsi Jambi menyayangkan temuan BPK di Dinas Pendidikan itu. Dia meminta pihak-pihak terkait menindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah penyerahan LHP BPK. “Harus dikembalikan, 60 hari setelah LHP BPK,” tegasnya, Rabu (21/7).

Sebagian orang tua siswa mempertanyakan banyaknya temuan di SMAN TT. Terkait uang makan, dengan banyaknya siswa belajar di rumah sejak 2019, maka seharusnya biaya makan dan minum juga turun drastis. Tetapi ternyata dalam laporan masih cukup besar.

Selain soal uang makan dan minum, auditor BPK juga menemukan kejanggalan lain pemanfaatan dana APBD 2020 di SMAN TT HAS dan SMAN TT Bungo. Di antaranya adalah pembayaran insentif dan jasa narasumber/instruktur yang bermasalah sebesar Rp 970,6 juta.

Insentif itu antara lain tercatat diberikan kepada pamong tata usaha sebesar 397,4 juta, satuan pengamanan Rp 40,5 juta dan pamong asrama 25,9 juta. Kemudian, insentif dokter jaga Rp 19 juta dan pamong disiplin Rp 67,5 juta.

Kepala Dinas Pendidikan diminta untuk  memproses temuan-temuan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan kembali dananya ke kas daerah.


Penulis: mrj/chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments