Selasa, 19 Oktober 2021

Disorot BPK, Jembatan Rantau Limau Manis Tetap Diresmikan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:11:05 WIB


Ilustrasi
Ilustrasi /

 JAMBI -  Walau menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah Provinsi Jambi tetap akan meresmikan jembatan Rantau Limau Manis di Kecamatan Tabir Ilir, Kabupaten Merangin. Jembatan senilai Rp 24 miliar ini menurut jadwal akan diresmikan pada Kamis (26/7) lusa.

Rencana peresmian jembatan ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tetap Sinulingga. “Menurut jadwal, iya, Kamis ini. Tetapi saya belum menerima undangan (dari protokoler),” ujar Tetap ketika dihubungi Metro Jambi via telepon, Senin (26/7).

Proses penganggaran dan pembangunan jembatan Rantau Limau Manis sempat dipertanyakan karena belum memiliki status legal atas tanah lokasinya. Dalam laporan hasil pemeriksan, auditor BPK Perwakilan Jambi menyorot jembatan yang realisasi pembangunannya baru mencapai 85 persen itu.

Diketahui, jembatan sepanjang 90 meter itu dibangun tanpa didului pembebasan lahan. Saat mulai dikerjakan pada 2020, semua lahan di lokasi proyek adalah tanah garapan dan kebun warga setempat. Jadi, statusnya bukan jalan.

“Pembangunan di lokasi tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi,” tulis auditor BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2020 yang salinannya didapat Metro Jambi. Ternyata, Pemkab Merangin juga tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan jembatan itu.

Pemprov juga tidak menganggarkan dana ganti rugi atas lahan jembatan Rantau Limau Manis ini. Karena sudah dibangun, warga terpaksa menyerahkan lahan tanpa diganti rugi. Ada kesan pembangunan jembatan ini dipaksakan untuk memenuhi janji politik Gubernur terdahulu.

Menurut Tetap, pembangunan jembatan tersebut tidak harus dilakukan dengan mengganti rugi tanah warga. Sebab, jembatan dibangun di atas dan pada sempadan sungai.

“Setahu saya, di pinggir sungai itu tidak pernah ada ganti rugi. Dasar diganti ruginya apa? Alas haknya tidak ada,” katanya.

Hanya saja, lanjut Tetap, kompensasi diberikan kepada masyarakat yang tanaman atau bangunannya dirusak untuk pembangunan jembatan itu. “Mungkin dulu ada tanaman, ada warung dia, itu dikasih kompensasi, boleh. Tapi ganti rugi tidak ada,” ujarnya.

Ditanya soal jembatan yang dibangun bukan di tanah milik Pemprov, sehingga menjadi temuan BPK, Tetap menganggapnya tidak masalah. “Tidak masalah, selagi itu fungsinya untuk masyarakat dan selama pembangunannya tidak ada yang komplain,” jelasnya.

Ditanya soal sebagian masyarakat yang sempat protes karena tanah kas desa dipakai buat ganti rugi sebagian tanah di jembatan itu, Tetap meminta menanyakan lagi ke desa itu.

“Kalau setahu saya, kita tidak pernah maksa-maksa desa untuk ganti rugi itu. Malah saya dengar, si kontraktor yang mengasih kompensasi,” katanya.

Hanya saja, Tetap enggan menyebut jumlah kompensasi yang ditanggung kontraktor. Dia juga membantah adanya pemaksaan, baik oleh PPK atau kontraktor, untuk melakukan ganti rugi agar pembangunan jembatan itu bisa berjalan mulus.

Konflik pembangunan tanpa didului kejelasan lahan di Merangin pernah terjadi dan hingga saat ini masih berlarut-larut. Yakni, pembangunan jalan jalur dua Kodim yang diblokir warga akibat tidak adanya kejelasan status tanah dan ganti rugi.

Padahal, pembukaan dan pembangunan jalan tersebut menghabiskan dana miliaran rupiah. Ditanya apakah Dinas PUPR tidak khawatir kejadian serupa  menimpa jembatan Rantau Limau Manis, Tetap mengatakan tidak masalah.

“Karena itu tadi, dasar masyarakat menuntut itu apa? Alasnya ada nggak? Ada nggak sertifikat lahan yang dibuka?” tanyakan. Tetapi kalau kompensasi, lanjut dia, memang ada masyarakat yang dapat, yang diketahui oleh aparat desa.

“Jadi, kita tidak khawatir,” tegas dia. Apalagi, aku Tetap, pembangunan jembatan tersebut memang atas direktif Gubernur Jambi terdahulu, Fachrori Umar, untuk memenuhi janji politiknya.

Tetap mengatakan, atas pembangunan jembatan itu ada dua temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti. Pertama, soal kelebihan pembayaran karena keterlambatan kerja. Kedua, denda atas keterlambatan kerja dengan total sejumlah Rp 1 miliar.

Diakui Tetap, denda ini memang belum dibayar oleh kontraktor. Namun, karena Dinas PUPR baru mencairkan pembayaran sebesar 90 persen dari total pekerjaan, maka saat pelunasan nanti tinggal dipotong saja. Katanya, pelunasan akan dianggarkan pada APBD Perubahan.

Jembatan Rantau Limau Manis dikerjakan oleh PT Wijaya Kesuma Mandiri (WKM) milik keluarga Oscar Wibisono Ong alias Awi. Ketua Komisi III Fauzi Ansori termasuk gigih memperjuangkan anggaran jembatan ini agar tidak menjadi sasaran pemangkasan saat refocusing untuk anggaran Covid-19.

Auditor BPK meminta Kepala Dinas PUPR tidak lagi mengulang kejadian ini, yakni menganggarkan pembangunan di atas tanah yang bukan milik Pemprov Jambi.


Penulis: mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments