Rabu, 22 September 2021

Gubernur Batalkan Peresmian Jembatan Rantau Limau Manis

Kamis, 29 Juli 2021 | 20:26:49 WIB


Gubernur Jambi Al Haris
Gubernur Jambi Al Haris / dokumentasi - Metrojambi.com

 JAMBI - Gubernur Jambi Al Haris mendadak membatalkan peresmian jembatan Rantau Limau Manis di Tabirilir, Kabupaten Merangin. Sebelumnya, Gubernur dijadwal meresmikan jembatan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan itu pada Kamis (29/7) ini.

Seorang sumber di Pemprov Jambi menyebutkan, peresmian jembatan itu batal karena Gubernur melihat masih ada permasalahan yang harus diselesaikan. Gubernur meminta permasalahan itu diselesaikan terlebih dulu, baik oleh kontraktor pelaksana maupun Dinas PUPR.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi Tetap Sinulingga dikonfirmasi Metrojambi.com membenarkan pembatalan peresmian jembatan tersebut. “Ya, ditunda,” katanya singkat ketika dihubungi melalui telepon, Kamis sore.

Ditanya alasan penundaan, Tetap mengaku tidak mengetahui pasti karena jadwal dibuat oleh protokoler Gubernur. “Nanti saya cari informasinya dulu, karena saya sedang tidak di Jambi,” kilahnya. Dia juga tidak mengetahui ditunda untuk berapa lama.

Sebelumnya, Senin (26/7), Tetap menyatakan bahwa Gubernur memang dijadwal meresmikan jembatan yang dikerjakan oleh oleh PT Wijaya Kesuma Mandiri (WKM) milik Oscar Wibisono Ong alias Awi.

“Menurut jadwal, iya, Kamis ini. Tetapi saya belum menerima undangan (dari protokoler),” ujar Tetap ketika dihubungi Metro Jambi via telepon, Senin lalu.

Proses penganggaran dan pembangunan jembatan Rantau Limau Manis sempat dipertanyakan karena belum memiliki status legal atas tanah lokasinya. Dalam laporan hasil pemeriksan, auditor BPK Perwakilan Jambi menyorot jembatan yang realisasi pembangunannya baru mencapai 85 persen itu.

Diketahui, jembatan sepanjang 90 meter itu dibangun tanpa didului pembebasan lahan. Saat mulai dikerjakan pada 2020, semua lahan di lokasi proyek adalah tanah garapan dan kebun warga setempat. Jadi, statusnya bukan jalan.

“Pembangunan di lokasi tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi,” tulis auditor BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2020 yang salinannya didapat Metro Jambi. Ternyata, Pemkab Merangin juga tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan jembatan itu.

Pemprov juga tidak menganggarkan dana ganti rugi atas lahan jembatan Rantau Limau Manis ini. Karena sudah dibangun, warga terpaksa menyerahkan lahan tanpa diganti rugi. Ada kesan pembangunan jembatan ini dipaksakan untuk memenuhi janji politik Gubernur terdahulu.

Tetap mengakui ada dua temuan BPK yang perlu ditindaklanjuti oleh kontraktor dan Dinas PUPR. Pertama, kelebihan pembayaran karena keterlambatan kerja. Kedua, denda atas keterlambatan kerja dengan total sejumlah Rp 1 miliar. Denda ini pun belum dibayar.

Jembatan sepanjang 90 meter itu dibangun tanpa didului pembebasan lahan. Saat mulai dikerjakan pada 2020, semua lahan di lokasi proyek adalah tanah garapan dan kebun warga setempat. Jadi, statusnya bukan jalan.

“Pembangunan di lokasi tersebut bukan kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi,” tulis auditor BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPD 2020 yang salinannya didapat Metro Jambi. Ternyata, Pemkab Merangin juga tidak pernah mengajukan permohonan pembangunan jembatan itu.

Pemprov juga tidak menganggarkan dana ganti rugi atas lahan jembatan Rantau Limau Manis ini. Karena sudah dibangun, warga terpaksa menyerahkan lahan tanpa diganti rugi. Ada kesan pembangunan jembatan ini dipaksakan untuk memenuhi janji politik Gubernur terdahulu.


Penulis: mrj/ria
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments