Kamis, 21 Oktober 2021

Peredaran dan Legalitas Kayu Dipantau Secara Online

Jumat, 30 Juli 2021 | 20:59:02 WIB


Diskusi tim KKI Warsi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
Diskusi tim KKI Warsi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. / istimewa

JAMBI - Peredaran dan legalitas kayu di Provinsi Jambi kini dipantau secara online melalui website yang bisa diakses masyarakat luas. Cara ini diharapkan mampu mencegah peredaran produk hutan secara ilegal.

Kadishut Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengungkapkan, dari 2,1 juta hektar kawasan hutan di Provinsi Jambi, 52 persen di antaranya adalah hutan produksi atau penghasil hasil hutan kayu. Pemerintah memastikan peredaran dan legalitas kayu dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

“Permasalahan dalam industri kayu di Jambi adalah kayu yang sebenarnya ilegal, tanpa dokumen, oleh oknum-oknum ini dibuat kayu itu seolah-olah legal,” kata Ahmad Bestari.

“Untuk mengendalikan tindakan ilegal ini, selain menindak pelaku, kita harus segera memperbaiki sistem pemantauannya, termasuk dalam pemantauan lacak balak,” kata Bestari.

Terkait ini, KKI Warsi bersama sembilan KPHP dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi telah melakukan diseminasi, pemantauan, implementasi peredarakan kayu berdasarkan standar SVLK.

Data yang dihimpun KKI Warsi, terdapat 121 unit pengolahan kayu yang beroperasi di Provinsi Jambi. Tetapi implementasi SVLK baru mencapai 40 persen. Usaha kayu yang memiliki kelengkapan dokumen rata-rata adalah perusahaan besar.

Salah satu upaya pemantauan peredaran kayu adalah menyiapkan data utama kawasan hutan dan pengolahan kayu. Data dikumpulkan ke website informasi kehutanan Provinsi Jambi yang juga dihasilkan dari kerja sama ini.

Website bisa diakses pada alamat https://kehutanan.jambiprov.go.id/. Situs yang didukung oleh FAO EU FLEGT Programme itu memuat informasi kehutanan Provini Jambi. Situs ini kini menjadi salah satu alat untuk memantau peredaran dan legalitas kayu di Provinsi Jambi.

“Industri kayu kini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Ada badan usaha milik rakyat seperti gapoktan (gabungan kelompok tani) dan koperasi,” kata Firdan Grita Sukma, Koordinator Program KKI Warsi.

Kayu yang dihasilkan oleh badan usaha itu harusnya bisa dipantau dengan baik oleh instansi yang berwenang, yakni KPHP dan Badan Pengelola Hutan Produksi (BPKH) Wilayah IV Jambi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan dipastikan menerapkan SVLK.

“Harapannya seluruh unit managemen industri kayu memiliki informasi yang sama memiliki SVLK dan memiliki akses untuk mendaftarkan usaha mereka untuk mendapatkan dokumen SVLK,” kata Firdan.

Dalam diskusi dengan Ahmad Bestari, Jumat (30/7), Direktur KKI Warsi Rudi Syaf menyebutkan bahwa data di website informasi kehutanan Provinsi Jambi dapat diperbarui secara berkala dan menghasilkan laporan pemantauan legalitas kayu.

“Kita bisa melakukan rilis kegiatan bersama sehingga terjadi transparasi dalam pengelolaan industri kayu di Provinsi Jambi,” kata Rudi.

Hasil kerja sama KKI Warsi dengan KPHP yang menghasilkan website informasi kehutanan Jambi akan diserahkan pengelolaannya pada Dinas Kehutanan. Dalam waktu dekat Warsi akan melakukan coaching clinic untuk pengelolaan situs tersebut bersama person in charge yang akan diutus oleh sembilan KPHP dan Dishut Jambi.

Ahmad Bestari menyambut baik hal ini dan menyatakan bahwa satu permasalahan legalitas kayu di Jambi sudah menemukan solusinya. Indutri kayu harus kita tata dari hulu ke hilir. Kini saatnya kita memperbaiki hulunya.

Perbaikan sistem dan pemantauan legalitas kayu ini sangat penting untuk dituntaskan karena tutupan hutan Jambi yang terus menyusut.

Illegal logging masih menjadi sorotan sebagai penyebab terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Analisis KKI Warsi, pada 2020 tutupan hutan Jambi tinggal 882,272 hektar atau hanya 18 persen dari luas wilayah Jambi.(*)


Penulis: mrj
Editor: mrj


TAGS:


comments