Jumat, 22 Oktober 2021

Kerumunan, PPKM, Kemiskinan dan Inkonsistensi Pemerintah

Kamis, 26 Agustus 2021 | 19:03:26 WIB


/

 Oleh: Dr. Dedek Kusnadi, MSi, MM *)

SEJAK diresmikan Walikota Jambi Syarif Fasha 19 Mei 2019 lalu, Transmart belum mampu menggeser kedigdayaan Jamtos. Saya belum memperoleh informasi apa penyebabnya. Entah karena tim marketingnya yang lemah. Ataukah karena faktor lain.

Sampai sekarang belum ada penelitian yang spesifik memotret pertarungan dua raksasa pusat perbelanjaan itu. Yang lebih menyedihkan, nama Transmart malah kian tenggelam kala pagebluk datang menyergap.

Nah...

Baru kemarin, Rabu 25 Agustus 2021, jaringan bisnis milik konglomerat Chairul Tanjung itu ramai lagi dibincangkan. Tapi, tunggu dulu. Transmart viral bukan karena punya wahana baru. Bukan karena hendak bagi-bagi sembako gratis. Bukan pula karena keberhasilannya menggeser kedigdayaan Trona Grup.

Lalu apa?

Jawabannya anda pasti sudah lebih tahu dari saya. Ya! Keviralan Transmart dipicu karena terjadi kerumunan orang di sana.

Memang tidak ada yang menghitung berapa angka pasti kerumunan massa itu. Teman-teman media juga tidak sampai detil menyebutkan angka. Kalau kita lihat nyinyiran netizen, ada yang bilang ratusan orang. Adapula yang meyakini lebih seribu orang. Perhitungannya tidak ada yang tunggal. Satu saja yang pasti, jumlahnya buuanyakkk.

Orang-orang itu berjubel, berdesak-desakan tanpa jarak. Tidak ada rasa takut akan terjadi transmisi virus Covid-19. Jangan tanya apakah mereka mencuci tangan atau tidak. Beberapa orang malah sempat dilaporkan pingsan karena pengap.

Mereka datang dari berbagai wilayah. Laki-laki dan perempuan, hampir sama banyak jumlahnya. Mereka ke situ bukan untuk berbelanja. Tapi, memenuhi undangan alumni Akpol 1994, yang menggelar vaksinasi gratis. Yang datang antusias sekali. Sayangnya, kegiatan mulia itu tercoreng oleh praktik kerumunan massa.

Sudah dapat ditebak. Video manusia berjubel dan berdesak-desakan itu langsung viral. Alat milik Mark Zuckerberg itulah yang mempercepat keviralannya.

Jangankan orang Jambi. Video kerumunan massa itu menyebar ke berbagai penjuru. Bapak Presiden Jokowi jangan-jangan sudah nonton.

Semua orang menghela nafas. Tidak sedikit yang geleng-geleng. Kok bisa begini? Kemana Satgas yang berwajah garang itu? Kok kerumunan itu tidak dibubarkan? Kok tidak ada sanksi?

Berbagai pertanyaan, narasi, argumentasi langsung berseliweran. Ada yang mencibir. Ada yang mengumpat. Tidak sedikit yang meluapkan kekesalan. Macam-macam.

Saya awalnya menonton video kerumunan itu di jejaring Facebook. Karena penasaran, saya buru-buru menghidupkan kendaraan, lalu secepatnya meluncur ke lokasi. Saya ragu jangan-jangan video itu editan. Atau video lama yang kembali direproduksi. Saya tak ingin menjadi korban hoax.

Cusss.... 20 menit berkendara, saya tiba di lokasi. Dari tepi jalan, kerumunan orang itu sudah kelihatan. Setelah memarkirkan kendaraan, saya bertanya ke beberapa orang di situ.

Dari beberapa yang saya tanya, ada dua motif mereka datang ke acara itu. Pertama, didorong oleh keinginan untuk memperoleh voucher belanja Transmart yang dijanjikan panitia vaksinasi. Motivasi kedua karena ingin mendapatkan sertifikat vaksin.

Dari sekitar 15 orang yang saya tanya, tidak satupun jawabannya menggambarkan bahwa mereka ikut vaksin karena memahami urgensi vaksin. Mereka sama sekali tidak peduli dengan vaksin. Yang mereka pedulikan cuma voucher dan sertifikat. Bahkan, dari 15 orang itu, 10 orang diantaranya menjawab karena ingin mengejar voucher belanja.

Fenomena ini saya kira menggaris bawahi beberapa hal. Pertama, betapa kemiskinan makin akut di tengah masyarakat kita. Ini warning. Coba tengok, demi memburu voucher belanja, konon nilainya Rp 100 Ribu, mereka tak peduli lagi dengan bahaya Covid.

Mereka berjubel, berdesakan, ingin menjadi yang pertama mengisi absen, supaya memperoleh voucher. Apalagi, voucher yang disediakan panitia memang terbatas. Artinya, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hanya 100 pendaftar pertama lah yang berhak memperoleh voucher. Inilah yang memicu antusiasme.

Kedua, kerumunan terjadi justru di hari kedua penerapan PPKM. Padahal, hari kedua, sebagaimana janji pemerintah, adalah kebijakan berupa sanksi penindakan. Kasus kerumunan di Transmart mengusik rasa keadilan siapapun. Seakan-akan kerumunan yang diciptakan pemerintah atau aparat dibolehkan. Sementara kerumunan yang diciptakan warga di warung-warung tidak boleh. Kondisi itu sepertinya meligitmasi asumsi publik “hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah”.

Ketidaktegasan Satgas Covid-19 dalam kasus kerumunan Tranmasrt menunjukkan inkositensi pemerintah. Kalau mau fair, panitia termasuk Transmart sebagai tuan rumah yang telah memicu kerumunan, mestinya disanksi.

Jangan sampai publik kehilangan trust kepada pemerintah. Ini berbahaya.

Kita semua sepakat bahwa agenda vaksinasi itu mulia. Antusiasme itu menunjukkan bahwa publik merespon positif program vaksinasi. Namun, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, antusiasme itu semu. Motivasi mereka datang bukan karena vaksin, tapi demi voucher dan sertifikat.

Program vaksinasi gratis ini mestinya dilakukan secara serius, terstuktur dan sistematis. Bukan seperti agenda sunatan massal. Pemerintah punya intrumen Puskesmas, Camat, Lurah dan RT. Libatkan mereka. Vaksinasi tak perlu jadi ajang narsisme. Yang seolah-olah hendak menunjukkan empati dan kepedulian.

Mempertontonkan narsisme di tengah pandemi ini bukan sikap yang bijak. Pandemi ini telah membuat hidup publik sengsara. Jangan tambah lagi kesusahan dan beban mereka dengan hal-hal yang merepotkan dan membingungkan. Semoga kita berbenah!


*) Penulis adalah Dosen Kebijakan Publik UIN STS Jambi. Juga sebagai Direktur puskaspol Jambi


Penulis: Dr. Dedek Kusnadi, MSi, MM
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments