Senin, 6 Desember 2021

Lima Fraksi Golkan Pansus

DPRD Sorot Kerjasama dengan Pihak Ketiga dan Konflik Agraria

Selasa, 31 Agustus 2021 | 07:27:36 WIB


Dewan membahas usulan pembentukan panitia khusus (pansus) menyikapi sejumlah permasalahan di Provinsi Jambi.
Dewan membahas usulan pembentukan panitia khusus (pansus) menyikapi sejumlah permasalahan di Provinsi Jambi. / Metrojambi.com

JAMBI - Lama tidak terdengar melakukan manuver politik, ketegangan terjadi di DPRD Provinsi Jambi, Senin (30/8). Ini terjadi ketika Dewan membahas usulan pembentukan panitia khusus (pansus) menyikapi sejumlah permasalahan di Provinsi Jambi.

Tidak seperti biasa, sekitar pukul 09.30 WIB, gedung Dewan di kawasan Telanaipura sudah ramai anggota DPRD. Mereka diundang Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto. 

Menurut jadwal, rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, walau sudah banyak yang hadir, sebagian anggota belum terlihat. “Ada indikasi (rapat) dibatalkan karena ada oknum yang berharap tidak kuorum,” ungkap seorang sumber di gedung Dewan pagi itu.

Tidak lama muncul lagi pesan yang mengungkapkan,  ada upaya sebagian pihak menggagalkan usulan pembentukan pansus. “Ada fraksi yang mengusulkan pansus, namun beberapa fraksi berupaya membatalkan,” ungkapnya.

Rapat paripurna akhirnya benar-benar molor sekitar dua jam –baru  dimulai sekitar pukul 12.10 WIB. Rapat berlangsung alot.

Salah satu pendorong pansus, Fraksi PDIP, mengutus Akmaludin, anggota asal Batanghari, membacakan penjelasan dan usulan. Fraksi ini mendorong pembentukan empat pansus, yakni Pansus Konflik Lahan, Pansus BOT dan Pansus Karhutla dan Pansus ASN.

Mengutip laporan Komisi Pembaruan Agraria, fraksi ini menyorot banyaknya konflik lahan yang melibatkan perusahaan, seperti PT Wirakarya Sakti (WKS). Konflik di Jambi terjadi di atas lahan seluas 14.286 hektare di Batanghari, Tebo, Muarojambi, Tanjungjabung Barat dan Tanjungjabung Timur.

“Dari 24 konflik agraria di Jambi yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian besar disebabkan aktivitas PT WKS,” tegas Akmal.

Konflik PT WKS dan masyarakat yang terbaru melibatkan Petani Terusan Bersatu di Kabupaten Batanghari terkait lahan 2.620 hektare.

Sedangkan soal BOT (built, operate, transfer/bangun, guna, serah), fraksi ini menyorot tidak jelasnya penyelesaian dan tindakan terhadap PT Eraguna Bumi Nusa (EBN), pengelola Pasar Angsoduo, yang menunggak kontribusi ke kas daerah miliaran rupiah.

Senada dengan PDIP, Fraksi Golkar juga mendorong terbentuknya pansus konflik agraria dan pansus pengelolaan aset. Selain menyebut PT WKS, Golkar menyorot konflik di PT Mendahara Agro Jaya Industri, PT Lestari Asri Jaya (LAJ), PT BSU/PT Asiatic Persada, dan PT Kumpeh Karya Lestari (KKL).

Sumber Metro Jambi di kalangan legislatif menyebutkan bahwa perubahan politik di gedung DPRD sepanjang Senin sangat dinamis. Diketahui, pada rapat pimpinan fraksi yang diadakan Juni lalu, delapan fraksi sepakat mengusulkan pansus.

Hanya Fraksi PKS yang meminta permasalahan yang mengemuka di Provinsi Jambi dibahas di komisi saja. Sedangkan Gerindra sempat meminta masalah ini dibahas terlebih dulu melalui badan musyawarah (bamus).

Belakangan, tiga fraksi mencabut komitmen mendorong pansus, yakni Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB. Mereka beralasan sebaiknya pansus dibentuk tahun depan karena agenda DPRD saat ini sangat padat.

Namun, empat fraksi jalan terus, yakni Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Praksi PPP Berkarya, dan Fraksi Hanura Nasdem plus Gerindra.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto yang diwawancara usai rapat mengatakan, rapat berakhir dengan kesepakatan untuk tetap membentuk dua pansus, yakni Pansus BOT dan Pansus Konflik Agraria.

Kesepakatan diambil tanpa voting karena dengan lima fraksi mendukung pansus sudah lebih dari 50 persen suara mendukung. “Intinya, sudah kesepakatan 50 persen lebih dari sembilan fraksi di DPRD, dengan sendirinya pansus bisa kita laksanakan,” lanjut Edi.

Susuan pengurus pansus pun dibentuk. Informasi yang didapat Metro Jambi, Pansus 1 Bidang BOT diketuai oleh Bustami Yahya (Gerindra) dengan Wakil Ketua Rusli Kamal Siregar (PAN), dan Sekretaris Akmaludin (PDIP). Masuknya nama Rusli Kamal mengindikasikan PAN juga mendukung pansus.

Sedangkan Pansus 2 Bidang Konflik Agraria diketuai oleh Wartono Triyan Kusumo (PDIP), dengan Wakil Ketua Abunyani (Gerindra), dan Sekretaris Ivan Wirata (Golkar).

Edi menjelaskan, melalui pansus diharapkan masalah kerjasama Pemprov Jambi dengan pihak ketiga bisa didalami dan dijelaskan secara terang benderang. Katanya, Pansus BOT tidak hanya membahas soal PT EBN, tetapi juga kerja sama pengelolaan WTC Batanghari, Hotel Ratu, dan Jambi Bisnis Center.

Pansus, kata Edi, juga akan mendalami persoalan konflik lahan secara menyeluruh. “Sehingga beberapa rekomendasi kita akan dorong ke aparat penegak hukum, dan sebagainya, menjadi konsesus bersama,” kata Ketua DPD PDIP Provinsi Jambi ini. 

Anggota Fraksi PKD Raden Fauzi mengatakan fraksinya tidak menolak pansus. Katanya, PKS menghargai keputusan  terbentuknya pansus melalui dinamika perdebatan yang sehat pada rapat paripurna.

“Dari awal kita tidak menolak. Hanya perbedaannya, PKS meminta Dewan memaksimalkankan komisi. Sedangkan yang lain meminta menyelesaikan dengan pansus,” katanya.

Terpisah, anggota Fraksi Golkar Ivan Wirata menyebutkan, pansus pengelolaan aset atau BOT didasarkan pula pada hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Jambi yang mengungkapkan 38 temuan soal aset pada 35 perangkat daerah.




Penulis: chy/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments