Pengamat: Nasdem Strategis Pilih Fasha

 JAMBI – Dipilihnya Syarif Fasha sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi akan berpengaruh besar terhadap peta perpolitikan menjelang 2024. Apalagi, Nasdem ditarget mengejar dua kursi untuk DPR RI dan mengajukan kader internal sebagai calon Gubernur Jambi pada 2024.

Pengamat politik dari Jalan Tengah Institute, Dr Dori Efendi, menilai Partai Nasdem mengambil kebijakan strategis dengan menunjuk Fasha. Kemampuan Wali Kota Jambi itu, kata dia, akan teruji saat dia mampu menaikkan elektabilitas Nasdem dan maju sebagai calon Gubernur Jambi.

“Ya, akan berpengaruh terhadap 2024, efek elektoral. Efek ini akan membawa dampak bagaimana Nasdem bisa dikenal luas di Provinsi Jambi, kadernya mampu mencalonkan diri sebagai gubernur. Itu yang ditargetkan oleh Nasdem,” ujar doktor lulusan Universitas Putra Malaysia (UPM) ini, Minggu (15/8).

Dia menilai, Fasha memiliki pengaruh yang luar biasa di dalam kontestasi politik karena sedang berkuasa di eksekutif dan selain menjabat ketua partai.

Kenapa Fasha yang langsung diangkat menjadi Ketua DPW Nasdem? “Pertama, Fasha itu memiliki kekuasaan di eksekutif, sebagai wali kota Jambi. Kedua, partai politik ingin berkembang melalui kharisma kepemimpinannya,” ujarnya.

Mantan dosen Fisipol Universitas Jambi ini menilai, pimpinan DPW Nasdem sebelumnya tidak memiliki pergerakan yang bagus. Tidak mampu mendudukkan kadernya di legislatif sesuai target.

Di kabupaten dan kota juga dinilainya masih lemah. “Padahal saat itu Nasdem juga memiliki kader di eksekutif yang juga berkuasa. Tetapi tidak memberi impact yang baik bagi partai,” pungkasnya.

Anggota DPR RI yang ditunjuk sebagai Sekretaris DPW Partai Nasdem Hasbi Ansori mengatakan Fasha akan membawa pengaruh besar bagi partainya. “Nama besarnya sebagai wali kota berefek terhadap elektabilitas partai yang cukup bagus. Apalagi wali kota dua periode," ujarnya, Minggu (15/8).

Nasdem, lanjut dia, akan membawa nama besar Fasha untuk meningkatkan elektabilitas dan mencapai target. “Minimal dua kursi DPR RI, dan posisi ketua di DPRD provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya.