Gubernur Jambi Minta Kepala Daerah Prioritaskan Laporan Keuangan

JAMBI - Provinsi Jambi telah mendapat penghargaan WTP beberapa kali secara berturut- turut. Dengan demikian Gubernur Jambi, Al Haris meminta kepada Kepala Daerah, Bupati dan Wali Kota se provinsi Jambi untuk memprioritaskan sistem laporan keuangan dengan baik.

"Walaupun Jambi termasuk 5 kali, akan tetapi Jambi telah menerima WTP 9 kali. Penilaian itu ada kriterianya, kita mendorong agar Bupati Wali Kota untuk betul- betul membuat sistem laporan keuangan dengan baik," kata Al Haris, Selasa (14/9).

Hal ini dilakukan agar semua kabupaten/ kota yang ada di provinsi Jambi dapat meraih WTP. Karena menurut Al Haris, segala sisi pada pemerintahan akan dinilai oleh BPK.

"Secara akuntable semua akan dinilai secara rinci, baik itu belanja daerah maupun soal pembiayaan apa pun itu. Ini akan dipantau dan dibina oleh BPK," jelas Al Haris.

Jika aspek dalam pembiayaan berbenturan dengan aturan maka tidak akan meraih WTP. Selain itu ada delapan kabupaten seprovinsi Jambi yang juga menerima WTP 5 kali berturut- turut salah satunya kabupaten Batanghari.

"Ada delapan daerah yang juga menerima WTP 5 kali. Sementara kabupaten yang belum itu Tanjabbar, Tanjabtimur dan Bungo," tutup Al Haris.

Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Ardiansyah membenarkan hal itu. Namun menjelaskan sejak LKPD tahun 2020 Provinsi Jambi sudah menerima WTP sebanyak sembilan kalo secara berturut- turut.

"Iya provinsi Jambi sudah meraih opini WTP ke-9 pada LKPD 2020, hanya opini WTP masih dengan catatan," singkatnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto merespon baik dan memberi apresiasi atas kinerja pemerintah provinsi Jambi. Katanya, WTP juga harus dijadikan momentum Gubernur Jambi, Al Haris untuk mewujudkan visi misinya.

"Tentunya kita mengapresiasi kerja pemerintah dari zaman Pak HBA, Pak Zumi Zola, Pak Fachrori, Pak Restuardi Daud, Bu Nur dan sekarang Pak Haris. Semua komponen harus bergerak bersama untuk membangun Jambi bukan hanya dari keuangan tapi indikator kinerja utama pemprov ke depan harus lebih terukur dan dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.