Selasa, 19 Oktober 2021

Gubernur Tak Surut, Tetap Ajukan Tambahan Modal Bank Jambi Rp 40 M

Rabu, 15 September 2021 | 08:50:38 WIB


Gubernur Jambi, Al Haris
Gubernur Jambi, Al Haris / dokumentasi - Metrojambi.com

 JAMBI - Walau memicu kisruh di DPRD, Gubernur Jambi Al Haris tetap mengajukan anggaran tambahan modal ke Bank Jambi senilai Rp 40 miliar. Haris khawatir, bila tak mendapat suntikan modal, maka grade Bank Jambi bisa turun setara bank perkreditan rakyat (BPR).

Berbicara di Kantor Gubernur usai melantik Pengurus KONI secara virtual pada Selasa (14/9), Haris menegaskan bahwa Bank Jambi adalah milik pemerintah daerah. Jika bukan pemerintah daerah yang mendukung, ujarnya, siapa lagi.

“(Bank Jambi adalah) perseroda. Kalau tidak didukung modal oleh bupati, wali kota dan Pemprov, nantinya Bank Jambi bisa berubah menjadi BPR,” jelasnya.

Usai menyampaikan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD Perubahan 2021 di gedung DPRD, Senin (13/9), Haris diprotes Ahmad Fauzi, anggota Fraksi Demokrat.

Fauzi menyinggung soal penyertaan modal ke Bank Jambi senilai Rp 40 milliar yang menurut dia belum ada regulasi atau payung hukumnya. Katanya, Ranperda penyertaan modal Bank Jambi sudah ditunda.

Haris lalu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi dari Bank Jambi.  Fauzi yang dikenal dengan panggilan Ojie pun menimpali, bila belum ada kepastian hukum, seharusnya penyertaan modal ke Bank Jambi ditunda.

Tiba-tiba anggota DPRD lainnya, Kamaluddin Havis, menginterupsi Ojie dan menudingnya sedang mencari panggunglah. Emosi Ojie pun meledak. Usai sidang, dia sempat hendak melabrak Kamaludin sebelum dilerai beberapa pejabat dan anggota DPRD lainnya.

Menurut Al Haris, rencana penyertaan modal ke Bank Jambi telah dibahas sejak masa Pj  Gubernur Hari Nur Cahya Murni. “Tentu dalam APBD Perubahan kita masih memasukkan itu. Pemerintah tetap memasukkan itu,” tegasnya.

Apakah nantinya akan diterima DPRD atau tidak, itu tergantung komunikasi antara DPRD dengan Tim Anggaran Pemprov Jambi. “Ini akan tetap dibahas di DPRD, dan perdanya apakah diteruskan atau tidak itu tinggal komunikasi antara DPRD dan Tim Anggaran kita,” tegasnya.

“Namun ini wajib saya laporkan. Kenapa? Bahwa dalam APBD murni sudah ada dana sebesar Rp 18 miliar untuk penyertaan modal,” imbuh Haris.

“Kita tetap ajukan karena tugas kita untuk menyiapkan kerangka apa saja yang kita bawa dalam APBD Perubahan. Persoalan nantinya uang ini jadi atau tidaknya tinggal pembahasan di Dewan,” pungkasnya.

Aktivis LSM Sembilan Jamhuri menyebut penyertaan modal adalah hak prerogatif Gubernur. Hanya saja, di balik hak prerogatif itu ada kebijakan publik yang harus berdasarkan kajian.

“Pertanyaannya, apakah Gubernur mengetahui secara detail dasar keuangan Provinsi Jambi di era pandemi Covid-19 ini,” ujarnya. Di berharap Gubernur tidak mengambil kebijakan berdasarkan  laporan “asal bapak senang”.


Penulis: chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments