Kamis, 28 Oktober 2021

Pemilu Serentak 2024: Menuju Kampanye Digital

Rabu, 15 September 2021 | 19:41:51 WIB


/

 Oleh: Ahmad Jumadil

JAUH di zaman dahulu, ketika masyarakat masih mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin belum ada yang bisa membayangkan kemudahan yang dirasakan seperti apa yang kita rasakan hari ini. Dahulu untuk berpergian dari suatu tempat ketempat yang lain orang-orang akan berjalan kaki, naik keledai, unta ataupun kereta kuda. Untuk menempuh jarak ratusan kilometer akan diperlukan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

Lalu setelah kereta kuda, zaman pun bergeser. Periode 1750 - 1850 lahirlah istilah revolusi industri yang menandai babak baru kehidupan masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi terus melaju pesat. Kemajuan teknologi mendapatkan momentum dengan berkembangnya kapal tenaga uap, rel kereta api, mesin pembakaran dan pembangkit tenaga listrik.

Hingga sekarang telah berkembang kendaraan-kendaraan seperti mobil sampai dengan pesawat. Siapa sangka jarak ratusan kilometer yang pada zaman dahulu harus ditempuh berbulan-bulan sekarang bisa ditempuh dengan beberapa jam saja dengan mobil, kereta maupun pesawat.

Tahap selanjutnya kita bertemu dengan era informasi. Era ini ditandari dengan ditemukannya komputer dan internet. Di era ini manusia tak lagi memegang peranan yang signifikan. Namun digantikan program komputer yang dapat menjalankan teknologi secara otomatis. Di era ini pula perkembangan media massa semakin pesat. Radio dan televisi semakin populer dan digandrungi masyarakat. Pola pikir dan opini masyarakat pada era ini sangat dipengaruhi oleh informasi yang disajikan media massa.

Kemudian hari ini, kita pun telah dihadapkan pada era baru ketika internet telah berinovasi sangat jauh menjadi teknologi cerdas yang merambah disegala bidang kehidupan. Hal itu ditandai dengan munculnya media sosial, smart phone, aplikasi daring serta perusahaan-perusahaan startup seperti go-jek, bukalapak, traveloka. Model ini juga telah merambah ke dunia kesehatan (dengan adanya aplikasi halodoc), fashion (zalora), musik (spotify), pendidikan (ruangguru) dan lain sebagainya.

Kemajuan tersebut telah merubah sebagian besar cara bertindak berbagai lini seperti perusahaan, institusi, organisasi, komunitas serta masyarakat umum. Itulah yang diistilahkan dengan disrupsi yang secara umum dapat di artikan sebagai 'inovasi yang akan menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru'.

Efek besar disrupsi ini harus ditangkap dan dikaji oleh pemerintah dan perangkatnya. Pemerintah harus mulai mengkaji pola-pola baru di era disrupsi untuk menggantikan pola-pola lama. Merebaknya virus Covid-19 telah mempercepat perubahan pola-pola baru. Bahkan di beberapa instansi pemerintah sudah mulai melaksanakan pola-pola baru tersebut seperti dengan penerapan Work From Home (WFH), rapat-rapat daring, sidang daring, e-kontrak, e-learning dan lain sebagainya.

Meleburnya Media Massa ke Media Sosial

Dunia media massa pun kini telah berubah sejak adanya media sosial seperti facebook, twitter, instagram, tiktok dan youtube. Sejatinya media massa adalah ruang publik. Tempat dimana masyarakat berdiskusi dan beropini mengenai isu-isu yang menjadi perhatian bersama.

Namun sejak lahirnya media-media sosial tadi, ruang publik pun bergeser ke media sosial tersebut. Bahkan media massa yang sejatinya merupakan ruang publik. Kini malah ikut menempati ruang publik baru yaitu media sosial. Berita dan informasi pada media massa kini ikut menghiasi ruang di media sosial. Hari ini, Tak ada media massa yang tidak memiliki akun media sosial.

Media sosial kini telah menyedot perhatian masyarakat dunia. Ia telah menjadi ruang publik utama. Di media sosial orang memperoleh informasi, berdiskusi dan berdebat. Hampir semua orang berkerumun di media sosial setiap harinya. Hal ini membuat media sosial menjadi tempat yang seksi untuk  mempengaruhi opini masyarakat. Karena itu pihak-pihak yang berkepentingan akan berbondong-bondong menjadikan media sosial target kepentingan mereka.

Demokrasi Digital

Demokrasi digital tidak memiliki defenisi yang baku. Dalam buku Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement (2017) oleh Simon dkk, demokrasi digital menitik beratkan pada peran teknologi dan perangkat digital dalam praktik-praktik demokrasi. Simon juga mengatakan ada yang mendefinisikan demokrasi digital sebagai penggunaan perangkat digital untuk menyediakan informasi dan mendorong transparansi serta partisipasi warga negara.

Pentingnya peran platform media sosial, dan platform-platform digital lainnya di era disrupsi ini turut disadari oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai penyelenggara pemilu. KPU menjadikan media sosial dan platform digital sebagai target segmentasi sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pada 13 Agustus 2021 KPU RI melalui Surat Keputusan nomor 524/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjung Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjadikan platform media sosial dan platform digital lainnya sebagai alat penyebarluasan informasi, pembangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi pemilih, menyosialisasikan kebijakan serta program KPU, membangun opini publik yang positif dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, serta menjadi penyedia data dan informasi yang terdepan.

Kondisi ini adalah momentum bagi penyelenggara untuk merumuskan model kampanye yang tepat seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Penyelenggara dapat memaksimalkan model kampanye digital seperti platform media sosial dan platform digital lainnya.

Data dari We Are Social-Hootsuite pada Januari 2020 menunjukkan pengguna internet di Indonesia telah mencapai 175,4 juta orang dari total jumlah penduduk 272,1 juta. Dari 175,4 juta pengguna internet, sebanyak 160 juta orang merupakan pengguna aktif media sosial atau 59% dari penduduk Indonesia. Lima besar media sosial yang digunakan oleh pengguna internet di Indonesia adalah YouTube, Whatsapp, Facebook, Instagram dan Twitter. Setiap hari mereka menghabiskan waktu sekiter 7 jam 59 menit untuk berada di ruang daring. 96 % orang Indonesia mengakses internet melalui smartphone (sumber: buku Demokrasi di Era Digital oleh Budi Gunawan dan Barito Mulyo Ratmono 2021).

Sejak tahun 2012 platform media sosial sudah mulai digunakan sebagai alat kampanye oleh calon kepala daerah. Yang sangat menonjol adalah saat Pilkada DKI Jakarta 2012. Lalu di ikuti Pileg dan Pilpres 2014, Pilkada 2017 dan 2018,  Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada 2020.

Meski telah mulai digunakan untuk kampanye pada tahun 2012 namun belum ada regulasi yang spesifik mengenai hal tersebut pada tahun-tahun itu dan beberapa pemilu setelahnya. Barulah pada tahun 2018 KPU RI membuat aturan mengenai kampanye di media sosial melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilu. Akan tetapi peraturan tersebut hanya mengatur sebatas pendaftaran akun milik peserta pemilu. Belum ada aturan mengenai tata cara penyebaran konten kampanye di media sosial oleh orang atau kelompok diluar tim kampanye dan peserta pemilu.

Tantangan Kampanye Era Digital

Berkembangnya teknologi komunikasi di era disrupsi ini memiliki masalah dan tantangan tersendiri. Teknologi informasi yang berkembang di ikuti oleh berlimpahnya informasi yang berseliweran ditengah masyarakat. Bukannya bertambah baik, informasi yang didapat cenderung berlebih (overload) dan membuat masyarakat makin bertambah bingung. Karena tidak semua informasi tersebut benar. Setidaknya ada tiga jenis kategori. Yaitu informasi yang benar, informasi yang setengah benar dan informasi yang tidak benar.

Era ini dikenal dengan era post-truth yaitu suatu kondisi dimana fakta objektif tidak lagi memberikan pengaruh dalam membentuk opini masyarakat melainkan keyakinan pribadi dan keterikatan emosional. Era post-truth biasanya diikuti dengan fenomena hoax dan fake news. Inilah yang terjadi sepanjang Pemilu 2014 dan 2019 yang lalu.

Istilah post truth sebenarnya telah digunakan pertama kali pada tahun 1992. Istilah itu di ungkapkan oleh Steve Tesich di majalah The Nation ketika merefleksikan perang teluk. Pada Tahun 2016 disebut-sebut sebagai era kelahiran post truth saat dilaksanakannya pemilihan brexit dan pemilihan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat dimana banyak bermunculan berita-berita hoax dan palsu.

Hoax ditargetkan dapat menakut-nakuti mayoritas masyarakat lewat penyebarannya yang terstruktur sistematis dan masif dengan berita menggunakan teknis clickbait atau sensasional. Hoax mengenai pemilu sudah terjadi dalam pemilu di berbagai negara di dunia diantaranya Brazil (2018),  Inggris (2016), Perancis (2017), Slovakia (2019) dan lain-lain.

Masif, terstruktur dan sistematisnya hoax harus dilawan dengan sesuatu masif, terstruktur dan sistematis pula. Secara umum ada beberapa upaya untuk memerangi hoax. Upaya pertama ialah dengan penegakan hukum melalui undang-undang terkait seperti undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pada pemilu 2019 lalu sudah banyak oknum penyebar hoax yang ditangani oleh pihak yang berwajib. Yang paling viral adalah ditangkapnya aktivis Ratna Sarumpaet.

Kedua dengan memberikan sanksi pada perusahaan penyedia platform yang membiarkan tersebarnya hoax dan fake news. Ketiga melakukan literasi secara masif dan terus-menerus oleh seluruh pihak dalam melawan hoax. Upaya melawan hoax dengan literasi harus dilaksanakan oleh berbagai pihak terkait baik dari pemerintah, masyarakat umum serta berbagai elemen organisasi dan instansi disemua bidang yang memiliki kesadaran tentang bahaya hoax.

Keempat mengembangkan aplikasi atau platform penguji fakta. Kelima menggandeng organisasi masyarakat melakukan gerakan anti hoax. Keenam mendorong media massa sebagai klarifikator hoax dan black campaign.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi memudahkan dan menarik minat masyarakat kelas menengah dan bawah untuk ikut berperan memberikan suara dan pendapatnya dalam ruang publik yang terbebas dari sekat-sekat birokrasi sehingga dapat langsung berkomunikasi dua arah dengan pemilik kekuasaan.

Namun di sisi lain teknologi ini telah melahirkan berbagai kegaduhan dan kekhawatiran dan polarisasi masyarakat yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Diharapkan sebelum berlangsungnya pertarungan politik 2024 seluruh pihak yang berkepentingan bisa mendapatkan solusi terbaik terhadap tantangan-tantangan demokrasi digital ini. (Wallahu'alam)


Penulis: Ahmad Jumadil
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments