Rabu, 20 Oktober 2021

DPRD Tunda Bahas Modal Bank Jambi

Kamis, 16 September 2021 | 08:24:43 WIB


Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto
Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto / - Metrojambi.com

 JAMBI - DPRD Provinsi Jambi menyatakan menunda pembahasan usulan tambahan penyertaan modal Pemprov ke Bank Jambi sebesar Rp 40 miliar. Ketua DPRD Edi Purwanto menyatakan penyertaan modal pemerintah itu harus dilegalkan melalui peraturan daerah.

“Kita sepakat ditunda karena payung hukumnya harus jelas,” ujar Edi Purwanto kepada Metro Jambi, Rabu (15/9) sore. 

Pro kontra pembahasan penyertaan modal Bank Jambi ini sempat membuat dua anggota DPRD nyaris adu jotos pada Senin (13/9) lalu.

Gubernur Jambi Al Haris sendiri menyatakan  tetap mengajukan anggaran tambahan modal tersebut karena khawatir Bank Jambi akan turun grade  setara bank perkreditan rakyat (BPR). 

Berbicara di Kantor Gubernur usai melantik Pengurus KONI secara virtual pada Selasa (14/9), Haris menegaskan bahwa Bank Jambi adalah milik pemerintah daerah. Jika bukan pemerintah daerah yang mendukung, ujarnya, siapa lagi.

“(Bank Jambi adalah) perseroda. Kalau tidak didukung modal oleh bupati, wali kota dan Pemprov, nantinya Bank Jambi bisa berubah menjadi BPR,” jelasnya. Soal apakah akan diterima atau ditolak, kata dia, tergangtung komunikasi DPRD dengan Tim Anggaran Esekutif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 12 /POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum memperketat syarat minimum modal bank. Soal ini diatur dalam Pasal 8.

Pada Ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa bank wajib memenuhi modal inti minimum Rp 3 triliun  paling lambat 31 Desember 2022. Khusus untuk bank pemerintah, seperti Bank Jambi, modal minimum itu wajib dipenuhi paling lambat 31 Desember 2024.

Ada dua kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Bank Jambi menjelang 2024. Pertama meminta tambahan modal dari para pemegang saham, yakni pemerintah daerah Provinsi Jambi bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ini harus melalui DPRD.

“Alternatif kedua, menjual saham kepada investor strategis atau menerbitkan saham perdana (IPO),” ujar seorang praktisi perbankan kepada Metro Jambi. 

Ranperda penyertaan modal ke Bank Jambi sudah masuk ke DPRD sejak lama, namun pembahasannya terhenti. Kini, DPRD juga menunda usulan penambahan modal sebesar Rp 40 miliar yang dimasukkan ke dalam RAPBD Perubahan.

Menurut Edi Purwanto, tanpa perda tentang penyertaan modal itu maka penambahannya tidak mungkin dilakukan. “Maka dua kemungkinannya. Ini dijadikan SILPA atau dibelanjakan,” tambahnya.

Dia menyarankan dana tersebut dibelanjakan untuk keperluan yang lebih serius, seperti penanganan Covid-19 dan infrastruktur.

“Cari program yang prioritas, masukkan ke sana (APBD Perubahan). Misalnya kondisi jalan yang sudah banyak berlubang, dalam hal ini Dinas PU harus merumuskan. Kemudian masalah kesehatan, misalnya, vaksinasi atau BTT lainnya,” kata dia.

Apakah ada kemungkinan penyertaan modal ini dibahas di APBD murni 2022?  “Selama tidak ada kepastian soal perda itu dilanjutkan atau apa, maka sulit untuk dianggarkan,” pungkasnya.


Penulis: Chy
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments