Minggu, 26 Juni 2022

BPJN Jambi Di-deadline 12 Hari

Selesaikan Protes Warga Pada Proyek Jembatan Parit Gompong

Kamis, 30 September 2021 | 07:14:41 WIB


Wakil Bupati Tanjabbar Hairan
Wakil Bupati Tanjabbar Hairan / Metrojambi.com

KUALATUNGKAL - Gejolak warga sekitar proyek jembatan Parit Gompong, Kualatungkal, terus berlanjut. Wakil Bupati Tanjab Barat Hairan memberi waktu 12 hari kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Hari ini kita mengundang Balai untuk dapat mencarikan solusi. Bahwa jembatan tetap jalan, masyarakat tidak terdampak,” ujar Hairan yang kembali mengunjugi lokasi proyek, Rabu (29/9). Kali ini, dia didampingi Kepala BPJN Bosar H Pasaribu dan kontraktor.

Baca juga : Wabup Stop Proyek Jembatan

Hanya saja, diskusi antara Hairan dengan Bosar dan kontraktor untuk mencari solusi atas proyek tersebut deadlock. “Balai minta waktu sampai 11 Oktober, nanti mereka akan datang kembali,” katanya. Dia berharap, saat itu sudah ada solusi terbaik.

Tender pembangunan jembatan Parit Gompong di Jalan Sri Soedewi, Kualtungkal, dimenangkan oleh PT Jambi Energi Cemerlang dengan nilai  Rp18 miliar yang bersumber dari APBN 2021. Proyek ini diprotes warga karena opritnya, segmen penghubung dari jalan ke jembatan, terlalu tinggi.

Akibatnya, akses jalan ke rumah warga, masjid, dan puskesmas di sekitar lokasi tertutup. Selain itu, akibat pekerjaan jembatan, banyak bangunan rumah yang rusak. Usaha warga sekitar juga terpaksa ditutup karena terhalang aktivitas proyek.

Wabup Hairan yang mendapat pengaduan langsung turun ke lokasi dan memerintahkan penghentian sementara. Hairan berharap  masyarakat melihat pemerintah membangun bertujuan baik. Namun, pekerjaan juga harus mempertimbangkan warga sekitar.

“Ini yang harus kita cari jalan keluarnya. Insyallah, bapak dari Balai nanti pada tanggal 11 Oktober, ada solusinya,” ungkapnya.

Apakah  ada indikasi kesalahan perencanaan dan kajian teknis? Hairan mengaku tidak memahami kajian itu. Yang penting, tegasnya, ada solusi.  “Kalau kita bicara ke belakang, nanti rentetannya terlalu panjang,” katanya.

Kepala BPJN Jambi Bosar H Pasaribu mengatakan bahwa sejak awal desain jembatan dan oprit sudah dikomunikasikan dengan warga. Kemungkinan, kata dia, ada salah komunikasi saja.

“Ada miskomunikasi antara desainer ke kami, desainer ke masyarakat. Itu mungkin di situ letaknya. Kalau kita tarik ke belakang lagi, gak selesai urusan,” katanya. “Kita berharap ada solusi ke depannya,” tambahnya.

Sementara Ketua RT 01 Sungai Nibung, Tungkalilir, Wahyu, mengaku tidak pernah diajak bicara oleh BPJN Jambi dan kontraktor. Namun dia tidak membantah ada warganya yang diajak rapat soal jembatan ini di kantor lurah.

Dia menyebutkan, jika pekerjaan oprit jembatan dilanjutkan, maka ada tiga lorong di kanan dan kiri jalan yang akan tertutup. “Warga tidak bisa keluar jika ini tetap dibangun,” ujarnya.

Kontraktor proyek ini, Gusrian Wirianto, mengaku hanya menjalankan pekerjaan sesuai permintaan BPJN.  Dia mengaku memahami dampak sosial yang timbul dan tidak akan  menyakiti masyarakat. “Kita akan tetap koordinasi dengan pemilik pekerjaan,” tutupnya.


Penulis: eko
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments