Kamis, 18 Agustus 2022

Pelapor Minta Stop Kasus E-KTP Palsu

Bukan Delik Aduan, Polda Tetap Lanjutkan

Kamis, 30 September 2021 | 09:14:41 WIB


Direktur Reskrimsus Polda Jambi Konbes Pol Sigit Dany Setiyono menunjukkan barang bukti E-KTP palsu
Direktur Reskrimsus Polda Jambi Konbes Pol Sigit Dany Setiyono menunjukkan barang bukti E-KTP palsu / dokumentasi - Metrojambi.com

 JAMBI - Polda Jambi mengaku sudah mengantongi nama calon tersangka kasus pemalsuan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi. Namun, perjalanan kasusnya terkesan lamban.

Informasi terbaru, pelapor kasus ini, mantan Kepala Dinas Dukcapil M Mulyadi Yatub, disebut-sebut meminta kasusnya dihentikan. Namun permintaan penghentian disampaikan melalui para terlapor dan sejumlah staf kontrak di Dinas Dukcapil.

Surat permintaan penghentian dilayangkan ke Polda Jambi oleh Deddy Yuliansyah, kuasa hukum delapan tenaga kerja kontrak (TKK) Dinas Dukcapil. Mereka adalah Taufik Atmawijaya, Putra Pratama, Febriansyah, Lukman Nurhakim, Apriyanto, Apdi Saputra, Eko Permana dan Eka Vidya Nugraha.

Kepada Metro Jambi, Rabu (29/9), Deddy mengatakan bahwa permintaan penghentian dilakukan dengan memanfaatkan restorative justice (keadilan restoratif). Dasarnya adalah adanya surat perdamaian antara Mulyadi Yatub selaku pelapor dan Taufik Atnawijaya bersama Febriansyah selaku terlapor.

Sejalan dengan perdamaian itu, kata Deddy, pelapor juga mencabut laporannya ke Polda Jambi. Dalam pengajuan itu, dia juga memasukkan poin perlunya perlindungan terhadap delapan staf kontrak tersebut karena terampil dan diperlukan di Dinas Dukcapil.

Oleh karena itu, menurut dia, penyelesaian dengan diskresi restorative justice dinilai sangat berkeadilan. “Mereka ini panik, terperiksa karena ikut mencetak KTP. Makanya kita minta restorative justice,” katanya.

Namun Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jambi memastikan tetap melanjutkan kasus ini. “Bukan delik aduan, jadi gak bisa dicabut,” ungkap Kasubdit V Cyber Crime Ditkrimsus Polda Jambi AKBP Wahyu Bram.

Kasus ini mencuat setelah polisi menerima laporan adanya korban KTP palsu yang dikeluarkan oleh staf Dinas Dukcapil. Laporan tersebut didalami oleh tim Cyber Crime Polda.

Modusnya, pelaku mencetak KTP di kantor Dinas Dukcapil di luar jam dinas, yakni sekitar pukul 04.00 WIB. Saat menjalankan aksinya, pelaku diduga mematikan kamera pengintai CCTV (closed-circuit television). 

Kemudian, pelaku melakukan illegal acces terhadap komputer dan sistem pencetakan KTP di Dinas Dukcapil. Modus ketiga, menggunakan material KTP bekas untuk mencetak KTP palsu tersebut.

Menurut polisi, pelaku membersihkan bagian identitas pada KTP asli bekas dengan cara diamplas lalu dicuci. Setelah bersih, pelaku mencetak identitas baru di atasnya.

Dengan demikian, bahan KTP adalah asli, tapi data identitas yang tertulis tidak sesuai dengan data yang tersimpan di chip KTP tersebut.

KTP-E menggunakan chip yang isinya bisa dicocokkan dengan data yang tertulis di fisik KTP dan dalam sistem kependudukan. Pelaku akan dijerat dengan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 UU ITE dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda sekitar Rp 700 juta.

Sayangnya, Mulyadi Yatub belum bisa dikonfirmasi terkait permintaan penghentian kasus yang disebut-sebut datang darinya. Karena itu, belum diketahui apa penyebab dia meminta penghentian kasus tersebut.


Penulis: ria/nov
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments