Selasa, 26 Oktober 2021

Studi Banding Kades Tak Terarah, Dinas PMD Ngaku Tak Terlibat Langsung

Kamis, 07 Oktober 2021 | 09:02:38 WIB


/ Metrojambi.com/ist

 MUARATEBO – Pasca amburadulnya studi banding dan workshop kepala desa, perangkat serta tokoh desa se-Kabupaten Tebo, Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tebo menutup diri. Tak satu pun pengurus bisa dihubungi untuk memberi penjelasan.

Informasi yang dihimpun Metro Jambi, sebanyak 202 (sebelum tertulis 180) kepala desa, perangkat dan tokoh desa dijadwal studi banding ke daerah wisata Lombok, Nusa Tenggara Barat. Acara dikoordinir oleh Apdesi, diketahui Dinas PMD bahkan atas seizin Bupari Tebo Sukandar.

Namun, diduga karena persiapan tidak matang, keberangkatan para kades dan perangkatnya yang sudah menganggarkan dana dari APBDes itu tidak terarah. “Tidak jelas apakah mau melakukan studi banding atau bimtek,” ujar seorang sumber Metro Jambi, Rabu (6/10).

Akhirnya mereka tertahan di Jakarta, dilanjutkan ke Bandung. Pada 30 September-4 Oktober, mereka dikumpulkan dan mengikuti acara di Hotel Orchardz Jakarta sebelum  diboyong ke Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Bandung.

Terungkap, kades dan perangkat desa dalam Kecamatan Tebo Ilir dan beberapa desa dalam Kecamatan VII Koto dan Sumay tidak mengikuti kegiatan ini. Sebagian mereka tidak ikut karena memiliki agenda kunjungan ke Yogyakarta pada Oktober ini.

Diberitakan, selain terkendala berangkat ke Lombok, usai acara di Bandung sebagian kades dan perangkat desa tersebut tertahan di Jakarta. Pada Senin (4/10), hanya sekitar separo dari 202 orang yang bisa pulang ke Jambi. Sisanya harus pulang dengan penerbangan esok harinya atau menggunakan jalur darat.

Kasus ini disorot DPRD Tebo karena dilakukan di masa pandemi Covid-19. Wakil Ketua DPRD Tebo Syamsurizal mengatakan sejah awal sudah meminta agar kegiatan itu ditunda. Namun, kegiatan tersebut berlanjut.

Iday –demikian panggilan Syamsurizal, meyakini kegiatan tersebut atas izin Dinas PMD Tebo. Apdesi, menurut dia, hanyalah tameng  . Untuk itu, DPRD akan memanggil Dinas PMD Tebo dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dikonfirmasi kembali, Kepala Dinas PMD  Tebo Nafri Junaidi mengaku tidak mengetahui detail teknis keberangkatan para tokoh dan perangkat desa itu. “Saya tidak tahu, apakah studi banding atau bimtek dan bagaimana keberangkatannya,” ujarnya.

Dia hanya mengatakan bahwa rencana studi banding ke Lombok sudah lama diagendakan. Tetapi teknis pelaksanaan, lanjut dia, bukan dari PMD, melainkan dari Apdesi. Katanya, ada kerja sama antara Apdesi Pusat dengan Apdesi Tebo.

Dijelaskan, Dinas PMD hanya mengetahui rencana itu, termasuk perubahan lokasi dari Lombok ke Jakarta dan Bandung. Menyangkut anggaran, kata dia, penanggungjawabnya adalah pihak desa endiri. “Jadi sifatnya, dari desa untuk orang desa,” ujarnya.

Inforasi didapat,  per peserta membayar Rp 10 juta. Dengan 202 peserta yang ikut, maka kegiatan tersebut menghabsikan sekitar Rp 2 miliar.

Nafri mengaku akan segera memanggil Ketua Apdesi  untuk mengetahui kebenaran duduk perkara masalah tersebut. “Kita tunggu mereka pulang. Karena kami butuh laporan pelaksanaan kegiatan mereka,” pungkasnya.


Penulis: suci
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments