Selasa, 9 Agustus 2022

Polda Usut Galian C Anak Usaha PTPN 6

Tanah dan Batu PT Bukit Kausar Diduga Diangkut ke Sungaibahar

Senin, 11 Oktober 2021 | 08:15:59 WIB


/ PTPN 6

 JAMBI - Polda Jambi dikabarkan sedang menelisik dugaan aktivitas tambang galian C ilegal oleh PT Bukit Kausar, anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara 6, di Tanjung Jabung Barat. Aktivitas penambangan batu dan tanah di lokasi tersebut sudah berlangsung bertahun-tahun.

Informasi pengusutan kasus ini diketahui setelah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi turun ke areal perusahaan tersebut di Renah Mendaluh beberapa waktu lalu. “Ya, ada yang terkait pidana juga, itu ranahnya Polres,” ungkap Evi Sahrul, Kabid Penataan DLH kepada Metro Jambi, pekan lalu.

Polres Tanjab Barat belum memberikan pernyataan resmi. Seorang sumber menyebutkan bahwa pengusutan dilakukan oleh Polda. Direktur Reskrimsus Polda Jambi Kombes Pol Sigit Dany Setiyono menyatakan belum bisa menjelaskan soal kasus tersebut.

“Saya belum bisa cerita. Besok saya infokan ya. Saya tanya dulu sama subdit-nya yang pegang perkara,” ungkap Sigit yang dikonfirmasi Metro Jambi melalui pesan WhatsApp, Minggu (10/10)/

DLH turun ke lokasi setelah mendapat laporan masyarakat tentang dugaan aktivitas galian C ilegal oleh PT Bukit Kausar. Penambangan dilakukan sudah sekitar 10 tahun lamanya, dengan cara mengeruk tanah dan batu di Bukit Taman, nama bukit dalam areal konsesi perusahaan perkebunan sawit tersebut.

Aktivitas ini dilakukan diduga tanpa mengantongi izin dari pemerintah daerah dan tanpa kelengkapan dokumen lingkungan. Dan karena itu, perusahaan ini diduga tidak memberikan kontribusi ke kas daerah dari aktivitas pengerukan tanah dan batu.

Evi Syahrul mengatakan, manajemen PT Bukit Kausar mengaku tidak ada larangan menambang galian C bagi perusahaan perkebunan selagi dipakai untuk keperluan sendiri. Metro Jambi mencoba mengkonfirmasi langsung manajemen PT Bukit Kausar dan mendapat jawaban serupa.

“Hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri, jadi tidak perlu izin galian C sesuai Permen ESDM,” ujar Direktur PT Bukit Kausar Andi Fauzi Siregar, Kamis (7/10) pekan lalu. Namun, ditanya nomor peraturan menteri dimaksud, Andi Fauzi meminta menanyakan ke asistennya di bagian humas, Syahril Ichlas.

Informasi lain yang didapat Metro Jambi, sebagian tanah dan batu dari areal konsesi PT Bukit Kausar diangkut ke luar. Seorang sumber mensinyalir, antara 2014-2015 tanah dan batu dari PT Bukit Kausar dilangsir hingga ke kebun PTPN 6 di Bunut, Sungaibahar, Kabupaten Muarojambi.

Di Bunut, tanah dan batu tersebut digunakan untuk perawatan jalan kebun sawit. Aktivitas itu dilakukan di masa kursi direktur utama PTPN 6 diduduki oleh Iskandar Sulaiman. Dirut PTPN 6 saat ini, M Iswan Achir, patut diduga juga mengetahui ini karena saat itu dia menjabat di Bagian Keuangan PTPTN 6.

Ditanya soal ini, Syahril Ichlas belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Wah, kalau ini saya baru tahu, Pak. Nanti coba saya kroscek lagi lah infonya,” ujarnya menjawab pertanyaan Metro Jambi melalui pesan WhatsApp.

Soal penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Jambi, Syahril tidak menampiknya. Dia membenarkan ada pihak perusahaan yang sudah dipanggil. “Sudah, Pak. Pak Herdiwan yang memberikan keterangan ke Polda,” ungkap Syahril.

Sementara indikasi pidana pada aktivitas hasil tambang galian C ini ditangani polisi, DLH sendiri tetap menyiapkan sanksi bagi PT Bukit Kausar. “Sedang kita siapkan sanksinya. Banyak. Saya tidak hapal, ke kantor saja,” ujar Evi Syahrul.

Aktivis lingkungan Husni Thamrin meminta PT Bukit Kausar terbuka dengan usaha dan pengelolaan lingkungannya. Direktur Eksekutif LSM Pinang Sebatang ini menyatakan, walau berlindung pada Permen ESDM, setiap pengerukan sumber daya alam di daerah harus memberikan kontribusi ke daerah.

“Pertanyaannya, apakah mereka (PT Bukit Kausar, red) membayar retribusi atau pajak galian C ke daerah?  Dinas LH juga harus lebih ketat mengawasi ini,” ujar pria yang akrab disapa Ook dan juga masuk anggota Komisi Penilai Amdal Provinsi Jambi ini.

Pertanyaan lain, apakah aktivitas penambangan galian C cukup dengan permen tanpa dokumen lingkungan? Ada dokumen analisa masalah lingkungan (AMDAL) dan dokumen upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL dan UPL) yang harus dilengkapi.


Penulis: mrj/eko/nov
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments