Selasa, 26 Oktober 2021

Rapat Pembahasan PETI Ricuh, Wakil Ketua DPRD Bungo Sebut Hanya Miskomunikasi

Dinas LH: Anggaran Penertiban Setahun Rp 40 Juta

Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:39:43 WIB


/ Metrojambi.com

MUARABUNGO - Rapat DPRD Bungo dan sejumlah pihak membahas penambangan emas ilegal pada Selasa(12/10) berujung ricuh. Anggota DPRD dan aktivis LSM nyaris adu jotos. Pemicunya adalah tudingan legislatif terlibat penambangan emas tanpa izin.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Martunis awalnya berjalan lancar. Sejumlah pihak yang hadir menyampaikan pendapat masing-masing.

Baca juga : Anggota DPRD Bungo Nyaris Adu Jotos Saat Rapat Bahas Penambangan Emas Ilegal

Namun, saat aktivis dari Forum Hamba Allah (Forhama) Debi Krismanto berbicara, suasana mulai memanas. Ia menyebut semua lembaga yang ada di Bungo tidak serius menyelesaikan masalah penambangan emas tanpa izin alias PETI yang kian marak.

Debi menyebut anggota DPRD Bungo ikut terlibat. Pernyataan Debi ini memancing emosi anggota DPRD. “Kamu jangan bawa-bawa lembaga. Sebut saja oknum, jangan lembaga DPRD,” kata Darwandi, Ketua Komisi III.

Baca juga : Anggaran Razia PETI Pemkab Bungo Kosong

Namun Debi bersikeras menyebut DPRD Bungo ikut terlibat. “Saya mengkritik lembaga, bukan mengkritik oknum,” balas Debi dengan nada keras.

Suasana nyaris ricuh ketika keduanya saling kejar untuk adu jotos. Suasana di dalam ruangan riuh. Untung ada peserta rapat lainnya yang langsung menahan Debi dan Darwandi. Adu jotos dapat dihindari.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Martunis menyebut kejadian tersebut hanya kesalahpahaman biasa. “Ada miskomunikasi. Salah satu ada yang terpancing. Namun sudah kita redam,” ujarnya.

Dia menegaskan, anggota DPRD Bungo dilarang terlibat aktivitas PETI. Jika ada masyarakat yang mengetahui anggota DPRD terlibat bermain kegiatan ilegal, kata dia, segera laporkan. “Silahkan buktikan. Kita ada Badan Kehormatan di sini,” tegas Martunis.

Debi Krismanto sendiri mengaku kaget bisa terlibat kericuhan itu. Katanya, dia hanya mengkritik semua lembaga yang ada di Bungo, termasuk DPRD. Namun, dia malah dibentak.

“Waktu mengkritik Dewan, langsung Ketua Komisi III seperti itu. Makanya saya bilang, Anda adalah wakil kami,” ujar Debi.



Aktivitas PETI di Bungi semakin marak terutama di kawasan Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat.  Pemkab Bungo menyebut upaya penertiban terkendala anggaran.

“(Anggaran) sudah kosong. Terakhir kita turun saat sosialisasi bersama Kapolda di Tanjung Menanti,” kata Kabid Konservasi SDA Dinas LH Bungo Alfianto.  Parahnya, pada APBD 2021, dana untuk penindakan PETI hanya Rp 40 juta.

Alfianto mengatakan  dana sebesar Rp 40 juta itu hanya mampu melakukan penindakan satu sampai dua kali. Sebab, setiap kali menurunkan anggota, Pemkab harus mengeluarkan biaya makan, transportasi dan honor. “Minimal sekali turun Rp 10 juta,” kata dia.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj



comments