Minggu, 28 November 2021

Polda Jambi Susun Program Penertiban dan Pencegahan Aktivitas Pengeboran Minyak Ilegal

Jumat, 23 Juli 2021 | 14:34:21 WIB


/ istimewa

JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol A Rachmad Wibowo memimpin rapat dengan agenda penyusunan tim koordinasi penanggulangan aktivitas pengeboran minyak bumi oleh oknum masyarakat Provinsi Jambi melalui zoom meeting, Jumat (23/7).

Rapat diikuti Gubernur Jambi Al Haris, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Karo Ops Kombes Pol Heri Handoko Soenarso, Dirreskrimum Kombes Pol Kaswandi Irwan, dan Wadir Reskrimsus AKBP M Santoso.

Gubernur Jambi Al Haris dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melaksanakan kegiatan penertiban terhadap tambang minyak ilegal yang ada di sekitar wilayah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

"Pemerintah daerah akan melakukan penertiban terhadap pengeboran minyak di Desa Bungku berikut infrastruktur yang menyebabkan perusakan lingkungan, termasuk upaya-upaya pencegahan dan menyiapkan jaring pengaman atau pemberdayaan masyarakat," kata Al Haris.

Sementara itu, Kapolda Jambi mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun program pengamanan, penertiban dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi secara ilegal oleh masyarakat.

"Kami siap membantu penegakan hukum dan pencegahan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat dan menyusun rekomendasi penegakan hukum aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat," kata Rachmad.

Dalam pelaksanaannya, Rachmad menyebutkan akan menyelenggarakan rapat koordinasi internal bidang pengamanan dan memberikan laporan lelaksanaan tugas kepada ketua tim koordinasi penanganan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat.

Kemudian, menyusun konsep regulasi yang dibutuhkan, termasuk menyusun dan menyampaikan laporan akhir tim koordinasi penanganan aktivitas pengeboran sumur minyak bumi oleh masyarakat, dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bidang pengamanan.

Sementara itu, Dirjen Migas dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penanggulangan Aktivitas Pengeboran Minyak Bumi, Pemerintah telah membentuk Tim terpadu yang terdiri bdari Kementerian ESDM, SKK Migas, K3S, KLHK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, TNI, Polri, Akademisi, dan LSM (Walhi)

"Dalam kegiatannya Tim Terpadu ini telah melakukan patroli gabungan, kegiatan pembuatan portal-portal, pos penjagaan dan pemasangan CCTV di lokasi untuk mencegah akses masuk-keluar para oknum masyarakat, kemudian apabila ditemukan pelanggaran akan dilakukan Law enforcement oleh POLRI, PPNS Kementerian ESDM, PPNS Kementerian LHK dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Rapat ini digelar dalam rangka menindaklanjuti usulan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya tim gabungan lintas sektoral guna mengatasi masalah sumur minyak dan gas bumi (migas) Ilegal.

Asisten Deputi II (Bidang Kamtibmas) Kemenko Polhukam Brigjen Pol Dr. Eriadi S.H, M.Si mengungkapkan perkembangan kegiatan pemboran sumur ilegal hulu migas mencemaskan karena selama tiga tahun terakhir, jumlahnya semakin meningkat.

Pendataan yang dilakukan di Kemenko Polhukam menunjukkan pada tahun 2018 terdata 137 kegiatan, kemudian pada tahun 2019 menjadi 195 kegiatan dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi 314 kegiatan.

Terdapat 8 (delapan) provinsi yang selama ini menjadi titik-titik utama kegiatan ilegal yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.


Penulis: Novri
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments