Selasa, 30 November 2021

13 Tahun Kabur ke Malaysia

Koruptor Tunjangan Kesejahteraan DPRD Kerinci Ditangkap

Rabu, 21 Juli 2021 | 07:55:13 WIB


Yusuf Sagoro saat ditangkap Tim Tabur Kejari Sungai Penuh
Yusuf Sagoro saat ditangkap Tim Tabur Kejari Sungai Penuh / Metrojambi.com

 KERINCI - Setelah kabur selama 13 tahun, mantan anggota DPRD Kerinci Yusuf Sagoro akhirnya tertangkap. Terpidana kasus korupsi tunjangan kesejahteraan DPRD periode 1999-2004 itu ditangkap petugas Kejari Sungaipenuh di kediamannya, Senin (19/7) lalu.

Yusuf kabur dan masuk daftar pencarian orang (DPO) setelah divonis melakukan korupsi bersama anggota DPRD lainnya pada 2008. Dia sempat kabur ke Malaysia sebelum akhirnya pulang dan ditangkap di kediamannya, Desa Tanjungtanah, Kecamatan Danaukerinci. 

“Putusan dikeluarkan pada 2008. Terpidana ini sempat lari ke Malaysia selama 13 tahun. Kami berhasil menangkapnya pada Senin pukul 12.30 WIB di kediamannya tanpa perlawanan,” ungkap Kajari Sungaipenuh Ristopo Sumedi, Senin.

Kasi Intel Kejari Sungaipenuh Soemarsono menjelaskan, perbuatan Yusuf dipidani bersama tujuh rekannya yang bersama-sama menyebabkan kerugian negara. “Terpidana telah divonis 1,6 tahun dan langsung kita eksekusi ke rutan Klas II B Sungaipenuh,” ujar Soemarsono, Senin.

Anggota DPRD Kerinci periode 1999-2004 lainnya yang dihukum sama dengan Yusuf adalah Sawir Ahmad,  H Baharudin By,  Rusli Daud,  Firmansyah, dan Khadijah. Sedangkan Aminuddin dan H Mansyurdin Sani dipidana dengan hukuman 2 tahun penjara.

Tidak hanya delapan orang itu, keseluruhan 35 anggota DPRD Kerinci 1999-2004 diproses hingga ke meja hijau dengan berkas terpisah. Akibat perbuatan para terdakwa, negara mengalami kerugian hingga Rp 1,2 miliar.

Ditanya soal konstruksi kasusnya, Soemarsono hanya menyatakan bahwa tunjangan kesejahteraan bagi anggota DPRD Kerinci diberikan dalam bentuk uang tunai.  Awalnya, kata dia, pada RAPBD Perubahan 2003 dana itu tidak dianggarkan.

Namun, Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif menambah anggaran pada Pos Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD Kerinci. Tunjangan itu dicairkan tunai kepada semua anggota DPRD Kerinci periode itu. Padahal, peraturan tidak membolehkan.

 

Awalnya Minta Naik Gaji

Kasus korupsi dana tunjangan kesejahteraan DPRD Kerinci 1999-2004 ini sempat banding hingga kasasi ke Mahkamah Agung. Dari berkas putusan kasasi diketahui bahwa kasus ini bermula saat anggota DPRD Kerinci meminta kenaikan penghasilan sebagaimana dilakukan DPRD daerah lain.

Ketika Bupati Kerinci kala itu, Fauzi Siin, membacakan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD 2003 pada 31 Oktober 2003, tidak ada rencana penambahan penghasilan bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Dalam rapat pembahasan RAPBD Perubahan yang dilakukan Panitia Anggaran Legistlatif bersama Tim Anggaran Eksekutif, anggota DPRD kembali mengusulkan tambahan penghasilan itu. Namun, Tim Anggaran Eksekutif keberatan.

Belakangan, muncul usulan menaikkan anggaran melalui Pos Tunjangan Kesejahteraan dari semula sebesar Rp 23 juta setahun menjadi Rp 1,4 miliar. Pada tahun sebelumnya, Tunjangan Kesejahteraan Rp 23 juta itu dibayarkan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada PT Askes.

Nah, dana Rp 1,4 miliar itulah yang kemudian dibagi-bagi tunai secara merata kepada seluruh anggota DPRD Kerinci. Masing-masing menerima Rp 35 juta setelah dipotong pajak.

Padahal, Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No 16 Tahun 2003 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci, Pasal 26 ayat (3) beserta penjelasannya menyebutkan bahwa Tunjangan Kesejahteraan diberikan dalam bentuk tunjangan asuransi kesehatan.

Namun, realisasinya diberikan dalam bentuk uang tunai.


Penulis: pia/mrj
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments