Sabtu, 4 Desember 2021

KUA-PPAS APBD Provinsi Jambi Tahun 2022 Dialokasikan Rp4,6 Triliun

Senin, 18 Oktober 2021 | 13:47:33 WIB


/ istimewa

JAMBI - DPRD Provinsi Jambi Menggelar Rapat Paripurna dalam Agenda penjelasan KUPA dan PPAS P Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Jambi Al Haris. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto serta dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPRD Rocky Candra serta kepala OPD dilingkup Pemprov Jambi 

Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan penjelasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Jambi tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi, Senin (18/10/2021).

Al Haris menyatakan bahwa tahun 2022, akan menjadi tahun pertama penerapan program Jambi Mantap dan DUMISAKE (Dua Miliar Satu Kecamatan) yang dilaksanakan melalui dua mekanisme yaitu belanja pada Perangkat Daerah dan Bantuan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa.

 “2022 merupakan tahun pertama implementasi visi Jambi mantap, rancangan KUA-PPAS yang disampaikan ini juga telah mengakomodir program pendukung pendukung, antara lain program DUMISAKE," jelasnya.

Menurut Al Haris, 2022 masih merupakan tahun pemulihan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada kisaran 3,1 persen sampai dengan 4,3 persen. "Asumsi ini dibuat dengan melihat beberapa indikator atau baseline di tahun 2021, dimana ekonomi Jambi dapat tumbuh pada kisaran minus 0,25 persen sampai dengan 2,01 persen," katanya.

Untuk itu terdapat prasyarat wajib untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut pada tahun 2021, antara lain keberhasilan penanganan Covid-19, dukungan pemulihan dan pemulihan ekonomi global. Sementara untuk laju inflasi, dengan terus melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi serta mengefektifkan TPID, inflasi pada tahun 2022 akan dijaga pada kisaran 3 persen.

"Sedangkan asumsi indikator makro daerah lainnya seperti tingkat penurunan ringan sebesar 4,12 persen sampai dengan 5,11 persen dengan tingkat kemiskinan pada kisaran 7,05 persen sampai dengan 7,10 persen," terangnya.

Al Haris menjelaskan rancangan KUA-PPAS APBD 2022, rencana target pendapatan daerah yaitu sebesar Rp4.134 Triliun rupiah. Jumlah tersebut berkurang Rp159,8 Miliar (M) jika dibandingkan dengan APBD murni TA 2021 yang ditetapkan sebesar Rp4,294 Triliun atau menurun sebesar 3,72 persen.

Menurutnya, penurunan target pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh penurunan transfer pendapatan Pemerintah Pusat berdasarkan Surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor S-170/PK/2021 pada tanggal 1 Oktober 2021.

“Adapun rencana rencana PAD pada tahun 2022 tersebut berjumlah Rp1,7 T, jumlah tersebut bertambah sebesar Rp193,01 M atau naik sebesar 12,81 persen dari target APBD murni 2021," katanya.

Adapun proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 41,12 persen, meningkat dibandingkan dengan proporsi tahun 2021 yang tercatat 35,09 persen. Peningkatan nilai nominal terbesar pada target PAD Tahun 2022 terdapat pada Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp1.437 T.

 

Jumlah tersebut bertambah Rp198,87 M atau naik 16,06 persen dari APBD 2021. Target pajak daerah tersebut berkontribusi sebesar 84,54 persen terhadap target PAD tahun 2022.

"Kami terus berupaya untuk meningkatkan dan mencapai target PAD yang telah ditetapkan dengan mengambil langkah-langkah strategi dan pengembangan sistem pelayanan perpajakan bagi masyarakat,"nya.

Al Haris menyatakan pendapatan yang berasal dari transfer pendapatan pusat adalah sejumlah 2,4 T, terdiri dari Dana Perimbangan Rp2,397 T dan Dana Insentif Daerah sebesar 2,425 M. Dana perimbangan tersebut bersumber dari Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil Rp471,753 M atau naik sebesar 52,35 persen dibandingkan target pada APBD 2021 dan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp1.284 T atau turun 3,2 persen dibandingkan target APBD murni 2021. 

"Selain Dana Transfer Umum, Dana Perimbangan juga memuat komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun non fisik. "DAK Fisik pada tahun 2022 adalah sebesar Rp232.156 M atau meningkat sebesar 20.089 M dari target tahun 2021," sebutnya.

Sedangkan DAK Non Fisik mengalami penurunan sebesar Rp509.224 M atau turun 55,45 persen dibandingkan target tahun 2021.Selanjutnya untuk pendapatan lain daerah yang sah, pada tahun 2022 diperoleh Rp34.371 M atau bertambah Rp32.763 M dibandingkan target pada APBD 2021.

"Peningkatan ini salah satunya bersumber dari hibah luar negeri yang dihibahkan untuk program BioCF ISFL sebesar Rp1,707 M," ujarnya.

Untuk kebijakan Daerah Tahun Anggaran 2022, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.671 T, yang mencakup belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer Belanja. Belanja operasional, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja bansos.

"Dimana, berupanya dialokasikan pada belanja pegawai yang merupakan belanja wajib dan mengikat, belanja gaji dan tunjangan, pengeluaran tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya.

Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Insentif pemungutan pajak daerah, tunjangan profesi guru, tunjangan penghasilan guru dan tunjangan khusus," jelasnya.

Sementara, pelaksanaan program DUMISAKE yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), melalui bantuan keuangan pemerintah Kab/Kota/Desa dengan besaran Rp100 juta per desa/kelurahan atau secara keseluruhan sebesar Rp156,2 M

"Komponen yang dibiayai melalui bantuan keuangan ini adalah bantuan operasional Lembaga Adat Desa/Kelurahan, honorarium imam masjid, marbot, pegawai syara' dan guru mengaji/TPA, bantuan bagi kaum perempuan, fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, insentif pengelola dana bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi serta pembangunan infrastruktur pedesaan," tuturnya.

"Dalam kesempatan ini kami sampaikan pula bahwa kami mengusulkan beberapa sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam bentuk tahun jamak," bebernya.

 

Selain mempertimbangkan kemampuan anggaran, hal ini juga didasarkan pada pertimbangan pekerjaan yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari 12 bulan. "Adapun rencana sub kegiatan tahun jamak yang kami usulkan adalah penanganan jalan pada, ruas jalan Simpang Talang Pudak–Suak Kandis, ruas jalan Simpang Pelawan–Sungai Salak–pekan Gedang/Batang Asai dan, ruas jalan Sungai Saren–Teluk Nilau-Parit 10/ Senyerang serta pembangunan stadion dan Islamic Center," jelasnya.

Meski demikian, Al Haris mengatakan bahwa itu akan dibahas oleh DPRD Provinsi Jambi, TAPD dan Badan Anggaran (BANGGAR). "Intinya adalah, dengan anggaran yang minim, kita ingin lebih efektif sehingga dana ini untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Terkait dengan itu juga, kata Al Haris saat mencoba ini tetap merujuk pada penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi."Ada beberapa persen yang fokus untuk pandemi ini," tulisnya.

Jika dibandingkan dengan APBD sebelumnya menurut Al Haris ada yang naik, ada pula anggaran yang turun."Dana DAU kita turun, dana DAK juga turun, karena kondisi negara juga sedang sulit, penerimaan negara sedang tidak stabil," terangnya.

Terlepas dari itu, Al Haris mengklaim tetap optimis, apalagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi dapat menghemat."Ini bisa insyAllah, yang penting kami akan fokus, dengan program program yang memang untuk kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.


Penulis: ***
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments