Kamis, 9 Desember 2021

Minimalisir Dampak Negatif, Tambang Rakyat Solusi Penyelesaian Persoalan Illegal Drilling

Kamis, 25 November 2021 | 21:38:49 WIB


Pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal
Pemadaman kebakaran sumur minyak ilegal /

AKTIVITAS pengeboran minyak secara ilegal atau illegal drilling di sejumlah wilayah di Jambi ditenggarai masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas illegal drilling tersebut seakan tidak dihiraukan oleh para pelaku.

Di Kabupaten Batanghari misalnya. Beberapa waktu lalu tim dari Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup setempat telah melakukan inspeksi kesehatan lingkungan di lokasi penambangan minyak ilegal (illegal driling) di Desa Pompa Air dan Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, untuk melakukan pengecekan udara, suhu, kebisingan, kelembaban, serta meminta keterangan warga terkait dampak yang telah dirasakan akibat terpapar minyak mentah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, dr. Elfie Yennie saat itu menyampaikan, kualitas udara di kawasan penambangan minyak tersebut sudah sangat jelek. Alat pengukur kualitas udara menunjukkan tingkat cemaran udara di kawasan tersebut sudah berada di atas ambang batas.

Udara yang tercemar dapat menimbulkan iritasi pada saluran pernapasan jika terlalu lama berada di kawasan tersebut. Iritasi yang dialami dapat berupa batuk, sesak nafas dan dapat menyebabkan pusing.

Selain itu kualitas lingkungan di kawasan penambangan minyak tersebut juga sudah tercemar, yang berdampak langsung terhadap kulit manusia akibat paparan bahan kimia dari minyak mentah tersebut.

Tidak hanya itu, juga ditemukan anak-anak yang kulitnya mengalami peradangan karena terpapar minyak mentah, dimana kulit pada bagian lengan mereka timbul bintik-bintik merah yang gatal.

Selain udara dan lingkungan, kualitas air di kawasan tersebut juga sudah tidak bagus. Air pada sumur-sumur warga di kawasan tersebut berwarna kehitaman, berminyak, berbuih dan menimbulkan bau.

Hampir seluruh rumah yang berada di kawasan penambangan minyak tersebut air sumurnya sudah tidak dapat digunakan, sehingga tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi dan mencuci, apalagi memasak.

Gangguan kesehatan yang dialami saat ini merupakan yang tampak secara kasat mata, namun dalam jangka waktu yang cukup panjang, bahan kimia yang terkandung dalam minyak mentah tersebut dapat memicu timbulnya kanker. Selain itu inspeksi saluran pernapasan yang dialami tersebut juga dapat menyerang paru-paru.

Elfie Yennie menyampaikan, minyak mentah tersebut bersifat kasinogenik, artinya bahan kimia aktif yang terkandung pada minyak mentah dapat memicu timbulnya penyakit kanker, seperti kanker kulit dan jenis-jenis kanker lainnya.

Minyak mentah tersebut mengandung bahan kimia berbahaya seperti benzene(C6H6), toluene (C7H8), cylene (C8H10), serta sejumlah logam berat seperti tembaga (cu), arsen (ar), merkuri (hg) dan timbal (pb).

Secara kasat mata dampak yang dirasakan masyarakat akibat tercemarnya lingkungan dari aktifitas penambangan minyak secara ilegal tersebut yakni dermatitis, sejenis iritasi dan infeksi pada kulit. Selain itu saluran pernafasan masyarakat di daerah itu juga sudah mulai terganggu

Tidak hanya gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan, kegiatan illegal drilling di Batanghari juga tengah menyebabjan jatuhnya korban jiwa.

Catatan Metrojambi.com, pada 16 Februari 2019 lalu seorang pria bernama Herdam (45) yang diduga penambang liar, tewas setelah terjadi ledakan pada sumur minyak ilegal di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Kemudian pada 18 September lalu juga terjadi ledakan di lokasi illegal drilling yang berada dalam kawasan konsensi PT Agronusa Alam Sejahtera di Kecamatan Bajubang. Seorang pekerja mengalami luka bakar hingga 80 persen. Bahkan dari informasi yang beredar, juga terdapat satu korban jiwa.

Tidak hanya korban jiwa, kejadian tersebut juga berdampak pada terjadinya kebakaran lahan. Lebih dari satu bulan setelah kejadian, tepatnya pada 26 Oktober 2021, kobaran api baru berhasil dipadamkan. SKK Migas-Pertamina EP Jambi juga ikut terlibat dalam proses pemadaman.

Meski berbagai dampak telah ditimbulkan, namun aktivitas illegal drilling tetap masih berlangsung. Para pemangku kepentingan juga tidak tutup mata terkait persolalan ini. Berbagai upaya pun telah dilakukan untuk memberantas praktik illegal drilling tersebut.

Dari catatan Metrojambi.com, pada akhir 2019 lalu setidaknya935 sumur minyak ilegal di Kabupaten Batanghari dan Sarolangun, telah ditutup oleh tim gabungan pemberantasan illegal drilling yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi.
 
Adapun rinciannya, di Kabupaten Batanghari ada 820 sumur minyak ilegal yang ditutup, kebanyakan berada di Kecamatan Bajubang. Sementara itu di Kabupaten Sarolangun, ada 115 sumur minyak ilegal yang ditutup.

Pada April 2021 lalu, tim gabungan dari Polda Jambi, Polres Batanghari, Polisi Kehutanan, serta Pertamina, juga melakukan penutupan terhadap puluhan lubang sumur minyak ilegal yang berlokasi di Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.

Tidak hanya menutup sumur illegal drilling, sejumlah gudang penampungan di Kota Jambi dan Kabupaten Muarojambi belum lama ini juga telah disegel. Selain itu, sejumlah pelaku, termasuk diantaranya pemodal, juga telah ditangkap oleh pihak kepolisian.

Selain melakukan penegakan hukum, kepolisian bersama pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya juga melakukan sosialisasi kepada warga untuk menghentikan aktivitas illegal drilling, karena banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan. Namun demikian, aktivitas illegal drilling di sejumlah daerah di Jambi ditenggarai masih berjalan.

Hal ini menunjukkan jika pemberantasan atau penegakan hukum ternyata juga bukan solusi tepat. Akhirnya, wacana untuk melegalkan illegal drilling lewat konsep tambang rakyat akhirnya mengemuka.

Pengelolaan aktivitas penambangan minyak dengan baik lewat konsep tambang rakyat juga bisa meminimalis timbulnya dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun masyarakat, dan tidak lagi ada korban jiwa.

Menteri ESDM Arifin Tasrif yang pada 15 Oktober 2021 lalu turun ke Jambi meninjau lokasi sumur minyak ilegal yang terbakar di Bajubang, Kabupaten Batanghari, juga menyampaikan jika wacana untuk melegalkan illegal drilling lewat tambang rakyat saat ini juga tengah disiapkan.

Saat kunjungan ke Jambi itu, Arifin Tasrif mengatakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan minyak ilegal, konsep tambang minyak rakyat yang ada di Provinsi Jambi tinggal menunggu waktu untuk bisa dilegalkan.

Arifin mengatakan, untuk melegalkan tambang minyak rakyat yang ada di beberapa wilayah di Provinsi Jambi masih harus menunggu waktu agar bisa resmi atau legal, sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan masalah hukum dan lainnya.
 
Untuk peraturannya kini dalam tahap harmonisasi antara seluruh sektor dan sebentar lagi selesai. Daerah juga nanti akan diberi otoritas untuk pengelolaannya serta semua rekomendasi itu berdasarkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dengan ukuran tertentu dan sesuai aturan.

Sementara itu Direktur Reskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dany Setiyono, usai melalukan pemaparan di hadapan menteri mengatakan, Keputusan Menteri nomor 175 tahun 2021 tentang tim koordinasi penanganan sumur minyak yang dikelola oleh masyarakat di Jambi dan Sumatera Selatan sudah masuk tahapan pembahasan dan hasil koordinasi yang sudah kita lakukan selama ini sejak awal tahun.

Berkaitan dengan keputusan menteri tersebut di dalam ada struktur pengarah, koordinator kemudian ada sub tim, artinya ada tim di masing masing kabupaten. Sementara berkaitan dengan revisi Permen yang akan diberikan payung hukum pengelolaan sumur itu saat ini sudah di tahapan harmonisasi di Kemenkum HAM.

Berdasarkan catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) saat ini setidaknya ada 4.500 sumur ilegal yang tersebar di Indonesia. Dari total sumur ilegal tersebut ditaksir memproduksi kurang lebih 2.500 barel minyak per hari. Angka itu diperoleh dari pendataan yang dilakukan kantor perwakilan SKK Migas di daerah dan juga Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Menurut Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Ngatijan, dalam salah satu acara diskusi virtual, Jumat (5/11) beberapa waktu lalu, sebenarnya apabila sumur-sumur ilegal tersebut dikelola secara baik, bisa menghasilkan minyak sebanyak 10.000 barel per hari.

Ngatijan menyebutkan, aktivitas penambangan ilegal kenyataannya selama ini sangat merugikan negara. Lingkungan juga rusak, dan tak jarang menyebabkan korban jiwa.

Sejauh ini menurut Ngatijan, untuk mengantisipasi aktivitas tersebut, SKK Migas telah menjalin kerja sama dengan TNI-Polri, melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat, hingga pembentukan tim kajian penanganan pengeboran sumur ilegal serta penanganan dan pengelolaan produksi sumur ilegal.

Ngatijan mengatakan, ada dua alternatif dalam penanganan sumur ilegal tersebut. Pertama, menghentikan aktivitas penambangan dengan rekomendasi prosedur penanganan dari seluruh aspek mulai dari dampak sosial, dampak lingkungan, dampak keamanan, hingga proses hukum.

Lalu kedua, memberikan payung hukum agar aktivitas sumur ilegal tersebut dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga kegiatan produksi bisa berjalan baik dan aman serta memberikan manfaat bagi daerah.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas A. Rinto Pudyantoro mengatakan, SKK Migas tidak memiliki kewenangan penindakan terhadap kegiatan illegal drilling. Untuk itu SKK Migas menjalin kerjasama dengan aparat keamanan dalam penanganan illegal drilling dan kerja sama tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2003. Kolaborasi ini tertuang dalam nota kesepahaman bidang penegakan hukum dan bidang pengamanan.

Nota kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik. Saat ini, SKK Migas telah mengeluarkan 14 PKS yang meliputi kolaborasi bersama 10 Kepolisian Daerah dan 28 KKKS.

Rinto menambahkan, pelaksanaan PKS dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu operasional hulu migas. Beberapa gangguan ini adalah pencurian peralatan operasi, illegal drilling dan illegal tapping, penyerobotan lahan operasi, serta masalah-masalah sosial di sektor hulu migas.

Upaya lain yang telah dilakukan SKK Migas untuk penanganan kegiatan illegal drilling adalah dengan membentuk tim kajian penanganan pengeboran sumur ilegal, serta penanganan dan pengelolaan produksi sumur ilegal.

Sementara itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Sumbagsel, Andi Arie Pangeran mengatakan sejauh ini kontribusi dan retribusi juga tidak ada terhadap masyarakat. Malah mengarah pada kerusakan lingkungan di sekitar wilayah kerja illegal drilling.

Maka dari itu, SKK Migas berharap agar pemerintah dapat segera mengeluarkan aturan-aturan untuk kegiatan illegal drilling sehingga ada kejelasan akan dibawa ke arah mana.


Penulis: Ikbal Ferdiyal
Editor: Sabar


TAGS:


comments