Kamis, 9 Desember 2021

PT Kharisma Kemingking Gugat KPKNL dan BPN Terkait Lelang Lahan 1.550 Hektare

Jumat, 26 November 2021 | 09:13:50 WIB


Sidang penyerahan bukti dari penggugat dan tergugat  di PTUN Jambi
Sidang penyerahan bukti dari penggugat dan tergugat di PTUN Jambi /

JAMBI – PT Kharisma Kemingking, menggugat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jambi. Gugatan itu terkait penetapan pemenang lelang lahan kawasan perkebunan PT Kharisma Kemingking Jambi seluas 1.550 hektare berlokasi di Kemingking, Kabupaten Muarojambi.

Selain KPKNL selaku tergugat I, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muaro Jambi Tergugat II dan PT Bhaktimitra Rielma Intiharmoni, sebagai Tergugat II Intervensi.

Dalam gugatannya, penggugat PT Kharisma Kemingking, memohonkan agar majelis hakim mengabulkan permohonan seluruhkan dengan amar, menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh BPN Muarojambi (Tergugat II) yang dijadikan syarat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh KPKNL (Tergugat I) atas tanah-tanah milik Penggugat pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Kode Lot Lelang ODX8E11 sebagaimana risalah Lelang No. 368/13/2021 tersebut.

Selain itu, menyatakan batal atau tidak sah Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang yang dilakukan oleh KPKNL atas tanah-tanah milik Penggugat pada tanggal 27 Juli 2021 dengan Kode Lot Lelang ODX8E11 sebagaimana risalah Lelang No. 368/13/2021 tersebut serta Surat Pemberitahuan Risalah Lelang No. 368/13/2021 yang diterbitkan oleh Tergugat I, telah dinyatakan tidak sah dan cacat formil.

Dalam sidang pembuktian, Karliston Horas Sitompol, kuasa hukum PT Kharisma Kemingking, mengungkapkan, bukti dari KPKNL tidak lengkap, seperti dokumen lelang, dan bagaimana proses lelang dilakukan.

“Kita harus tahu, jangan tiba-tiba satu (peserta lelang) aja terus menang. Dari bukti penilaian hanya dibuat sendiri oleh BRI Agroniaga, tanpa ada metodologi seperti penilaian itu dibuat. Kalau ini dibiarkan, siapa pun pemilik tanah yang diagunkan di bank, sangat memungkinkan dirugikan,” katanya usai persidangan, Kamis (25/11).

Pihak Kharisma Kemingking juga mempersoalkan lelang yang dinilai tidak ada keterbukaan dalam proses lelang karena yang diajukan hanya akta-akta perusahaan. “Hubungan akta-akta itu apa? Tapi kita sudah mohonkan kepada Majelis Hakim, agar semuanya terbuka terang benderang. Harapan kita simple saja, jangan sampai orang-orang punya itikad baik tidak terpenuhi secara utuh,” timpalnya lagi.

Bahkan kata Karliston, KPKNL melakukan lelang objek yang telah terblokir. Pertama, dalam SKPT tanah tersebut tercantum catatan apa saja, termasuk sudah terblokir. Pada pengumuman kedua Rp 56,2 miliar. "Tapi tahu harga 2021. Pada tahun 2014 harganya sudah Rp 117 miliar. Artinya apa, kerugian kan pada kepemilikan. Realistis saja, terindikasi persertanya hanya satu, PT Intimas Selaras Propertindo (ISP), tapi sudah berganti nama,” beber Karliston.

Sementara menurut Anwar Efendi, kuasa dari KPKNL Jambi, pihaknya sudah menjalankan sesuai dengan yang diamankan undang-undang. Anwar juga menegaskan bahwa penetapan harga adalah dari pemohon lelang, PT BRI Agroniaga.

“Tidak ada kewenangkan kita menentukan harga, kita hanya menjadwalkan pelaksanaan lelang hingga diakhir waktu siapa pemenang lelangnya,” jelasnya. Namun soal jumlah peserta lelang, Anwar Efendi mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu, tapi di dikumen ada,” jelasnya usai sidang. 


Penulis: Ria
Editor: Ikbal Feridiyal


TAGS:


comments