Rabu, 26 Januari 2022

Problematika Produk Minyak Sawit (CPO) Indonesia dan Uni Eropa

Senin, 22 April 2019 | 16:31:00 WIB


ilustrasi
ilustrasi / istimewa

Oleh Bismar Liriyansah *)

BELAKANGAN ini ramai pembicaraan mengenai upaya Uni Eropa yang akan menerapkan kebijakan pelarangan dan penghentian penggunaan produk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang berupa biofuel setelah revisi Renewable Energy Directive (RED II) atau dikenal dengan Delegated Act disetujui oleh Parlemen Uni Eropa. Ini karena dianggap merusak lingkungan dan akan diterapkan pada tahun 2019 ini.

Pemerintah Indonesia menilai upaya ini merupakan upaya yang diskriminatif dan tidak adil terhadap produk minyak nabati dari kelapa sawit, karena hanya CPO yang dilarang, sedangkan produk minyak nabati lain seperti Soybeans Oil, Rapeseed, dan Sunflower Oil yang menurut pemerintah Indonesia lebih tidak ramah lingkungan tetap diperbolehkan. Jika Uni Eropa tetap melakukan pelarangan tersebut, Pemerintah Indonesia berencana akan membawa permasalahan ini ke World Trade Organization (WTO). Lantas mengapa hal ini menjadi sebuah problematika bagi kedua belah pihak?

Kepentingan

Di kancah internasional, Indonesia telah dikenal sebagai Raja Sawit Dunia. Bagaimana tidak? Indonesia merupakan produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia dengan jumlah produksi pada tahun 2017 sebanyak 56 persen dari total produksi CPO di seluruh dunia. Bagi Indonesia CPO merupakan salah satu komoditas ekspor yang penting dengan Uni Eropa sebagai pasar tujuan ekspor CPO terbesar kedua setelah India. Upaya pelarangan yang dilakukan Uni Eropa tentu saja akan membuat Indonesia dan produsen CPO lainnya, seperti Malaysia, kehilangan salah satu pasar terbesarnya.

Uni Eropa sebagai importir CPO berencana melakukan palarangan dan penghentian penggunaan CPO sebagai biofuel secara bertahap hingga mencapai 0 persen pada tahun 2030. Uni Eropa menilai kebijakan pelarangan CPO dilakukan demi melindungi kepentingan alam dan lingkungan dengan beberapa alasan diantaranya karena industri sawit dianggap menciptakan deforestasi. Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang menyumbang kerusakan hutan di bumi.

Menurut Uni Eropa, banyak perusahaan sawit di Indonesia yang telah melakukan penghancuran hutan dengan cara pembakaran hutan guna melalukan pembukaan lahan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Banyak hutan gambut di Sumatera dan Kalimantan yang kini telah dialih fungsikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit. Pembukaan lahan juga mengakibatkan degradasi habitat satwa, utamanya habitat Orang Utan yang merupakan spesies yang terancam punah di Kalimantan.

Selain itu, merebaknya kasus korupsi, terutama korupsi yang berkenaan dengan perizininan pembukaan lahan, dan perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, serta kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia lainnya juga menjadi pertimbangan Uni Eropa dalam mengambil kebijakan tersebut.

Menurut Pemerintah Indonesia, upaya yang sedang dilakukan Uni Eropa bukan merupakan upaya untuk melindungi alam dan lingkungan, tapi lebih pada untuk melindungi perdagangannya. Pertama, Uni Eropa dianggap menerapkan double standar pada kebijakannya, yaitu dengan melarang CPO yang dinilai beresiko tinggi, sedangkan produk sejenis dari tanaman lainnya dinilai beresiko rendah dan tidak dilarang.

Berdasarkan data dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dari total lahan seluas 277 juta hektare yang digunakan sebagai perkebunan penghasil minyak nabati di dunia, kelapa sawit hanya menggunakan lahan seluas 16 juta hektar dan mampu memproduksi 4 ton minyak nabati per hektarnya. Dari penggunaan lahan pemerintah menilai CPO lebih efisien dari pada produk sejenis lainnya. Kedua, Uni Eropa dinilai sedang melakukan black campaigndengan menggiring opini publik di Eropa untuk tidak menggunakan CPO karena dianggap tidak ramah lingkungan, hal ini dapat mengurangi minat masyarakat Eropa untuk menggunakan biofuel pada kendaraan bermesin diesel yang mereka miliki. Ketiga, upaya ini dinilai sebagai upaya protektif Uni Eropa terhadap produk minyak nabatinya berupa Soybeans Oil yang di pasar ekspor kalah bersaing dengan CPO yang relatif lebih murah dan lebih efisien. Industri sawit tidak dapat dipungkiri memang memiliki andil bagi kerusakan lingkungan dan keanekaragamannya, oleh karena itu Pemerintah Indonesia telah berusaha memperketat ragulasi, melakukan moratorium perkebunan sawit, dan memperkenalkan urgensi Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustanability Palm Oil (RSPO) untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh industri sawit.

Dampak

Terbaru, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah menandatangani surat keberatan bersama untuk Uni Eropa atas rencana pelarangan dan penghentian penggunaan CPO yang tertuang dalam Delegated Act. Pemerintah Indonesia menyatakan menolak diskriminasi terhadap CPO. Tentu saja pemerintah Indonesia akan menanggapi dengan serius upaya Uni Eropa ini. Karena, Industri CPO merupakan produk unggulan ekspor Indonesia, CPO menjadi salah satu kontributor ekspor terbesar bagi perekonomian Indonesia.

Terhitung pada tahun 2017 saja ekspor CPO Indonesia mencapai 29 juta ton yang bernilai kurang lebih sebesar 21 miliar dolar. Tren dari tahun ke tahun juga menunjukkan bahwa salah satu penyumbang surplus perdagangan Indonesia berasal dari ekspor CPO, apabila Indonesia kehilangan salah satu pasar terbesarnya tentu akan manambah defisit perdagangan Indonesia. Selain itu berdasarkan data tahun 2017 dari sektor perkebunan kelapa sawit telah menyerap sebanyak 16,2 juta orang tenaga kerja, yang terdiri dari 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Pelarangan dari Uni Eropa ini akan mengakibatkan pengurangan jumlah produksi, dengan kata lain perusahaan tidak lagi membutuhkan banyak pekerja, perkebunan rakyat jadi lesu, dan pada akhirnya menambah jumlah pengangguran di Indonesia. Pendapatan Nasional selain dari ekspor yaitu dari sektor pendapatan pajak juga akan mengalami penurunan akibat kebijakan tersebut. Uni Eropa mungkin bukan pasar terbesar CPO, namun pengaruhnya tetap saja signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Uni Eropa bukan tanpa konsekuensi dengan kebijakannya ini, dengan melakukan pelarangan dan penghentian penggunaan CPO, Uni Eropa seolah-olah telah mendeklarasikan “perang dagang dengan Indonesia. Pemerintah Indonesia bahkan sempat mengancam akan memboikot sejumlah produk dari Uni Eropa. Perlu diketahui bahwa Indonesia merupakah salah satu importir produk-produk dari Eropa, salah satu produk yang sempat disinggung oleh Pemerintah Indonesia adalah produk dari sektor industri penerbangan milik Eropa.

Pemerintah Indonesia bisa saja melakukan upaya retaliasi terhadap produk-produk yang diimpor Indonesia dari Eropa sebagai bentuk penolakan dan perlawanan Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa tersebut.

Saran

Penulis berpendapat bahwa kebijakan pelarangan dan penghentian penggunaan CPO tidak sesuai dengan semangat perdagangan bebas di dunia internasional, upaya yang dilakukan Uni Eropa ini akan merugikan kedua belah pihak. Indonesia akan mengalami dampak kerugian secara langsung yaitu kehilangan salah satu pasar potensial dan melemahkan perekonomiannya, sementara Uni Eropa akan menghadapi ancaman terhadap pembatasan produknya dari negara-negara produsen CPO sebagai respon terhadap Delegated Act yang dapat berupa hambatan perdagangan, kenaikan tarif bea masuk, atau pelarangan produk-produk Eropa. Untuk saat ini, penulis menyarankan agar problematika ini dapat terselesaikan melalui langkah-langkah diplomasi antara kedua belah pihak, jika tidak ada titik temu melalui diplomasi, penyelesaian permasalahan melalui proses hukum atau litigasi ke WTO adalah jalan terbaik untuk kedua belah pihak.

*) Mahasiswa DIII Akuntansi Alih Program, Politeknik Keuangan Negara STAN


Penulis: Bismar Liriyansah
Editor: Herri Novealdi



comments