Minggu, 23 Januari 2022

Pengusaha Kecil Tak Siap PPKM

Berharap Dapat Bantuan atau Keringan Pajak dari Pemerintah

Senin, 23 Agustus 2021 | 08:34:12 WIB


Tabel lokasi titik penyekatan yang akan diberlakukkan pada Senin 23 Agustus 2021 untuk wilayah Kota Jambi
Tabel lokasi titik penyekatan yang akan diberlakukkan pada Senin 23 Agustus 2021 untuk wilayah Kota Jambi / Antara

 JAMBI - Pemerintah Kota Jambi mulai hari ini (Senin, 23/8) memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Dengan pengetatan ini, Pemkot menyekat sejumlah wilayah dan menutup sementara sejumlah usaha, tak terkecuali usaha kecil dan menengah.

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, pengetatan akan dilakukan selama tujuh hari mulai 23 Agustus 2021. Kebijakan ini bertujuan menekan laju penularan kasus aktif dan angka konfirmasi positif Covid-19 di Kota Jambi.

Karena itu, mobilitas penduduk di dalam dan ke luar kota dibatasi, kegiatan sosial ekonomi pun dikurangi. Sektor esensial, seperti bank, teknologi informasi, hotel, dan industri ekspor dibolehkan beroperasi dengan jumlah staf yang dibatasi.

Sektor lain yang dibolehkan adalah sektor kritikal, seperti kesehatan, pengamanan, penanganan bencana, energi, obyek vital nasional, proyek staregis, yang boleh beroperasi penuh. Sementara usaha kecil, seperti toko baju, pedagang asongan, restoran, cafe, bengkel, dan sejenisnya ditutup sementara waktu.

Sejumlah pelaku usaha menyatakan keberatan dengan kebijakan ini. “Terus terang, saya keberatan. Tapi dengan hati ikhlas dan sabar, kita patuh,” ujar Eka, pemilik toko pakaian di kawasan Sungai Kambang kepada Metro Jambi, Minggu (22/8).

Dia masih berharap pengetatan PPKM Level 4 tidak dilakukan sampai satu minggu penuh. “Semoga tiga hari angka Covid-19 langsung turun,” ujarnya.

Eka sempat berharap ketika mendapat kabar pemerintah akan memberikan bantuan bagi usaha-usaha kecil miliknya. Tetapi, sampai Minggu dia belum menerimanya. Demikian pula untuk karyawannnya, juga belum ada tanda-tanda akan mendapat bantuan.

“Tetapi, kami sudah didata, bisa jadi sore atau malam (dibagi). Sepertinya petugas lembur membagi sembako,” ujarnya lagi.

Pengusaha kuliner Nasi Ciprat di Mayang, Muhammad Reza Pahlawan, mengaku sejak pandemi Covid-19 usahanya turun drastis. Dengan pengetatan PPKM, kata dia, usaha yang dirintis hingga memiliki cabang di Mendalo ini akan semakin sulit.

“Jujur, kita keberatan,” ujarnya. Menurur Reza, usahanya selain menghidupi keluarga dan pekerjanya juga menghidupkan usaha-usaha lain, seperti usaha air minum, batu es, dan sembako. “Kalau disuruh tutup, ya, kita bingung juga,” paparnya.

Menurut Reza, sejak masa pandemi penjualan hariannya kini hanya sekitar 50 porsi. Sebelum pandemi bisa di atas 100 porsi.

Ditanya soal bantuan dari pemerintah, Reza mengaku tidak mendapatkannya. “Mungkin karena untuk resto masih boleh buka, ya, untuk take away dan ojol. Kan kabarnya yang disuruh tutup semua itu yang non-esensial,” ujarnya.

Cecep Sunarya, pemilik cafe Hellosapa di pinggiran Danau Sipin, Telanaipura, berharap pemerintah memberikan keringanan pajak saat mengambil kebijakan pembatasan bagi pelaku usaha. Dengan demikian ada keseimbangan.

“(Kini) dalam hal pajak kita digenjot, tidak mendapat keringanan. Tapi di sisi lain kita terus diperketat,” ucap Cecep, Minggu (22/8).

Diakui Cecep, beberapa karyawan Hellosapa mendapat bantuan sembako dari pemerintah. “Bantuan (untuk usaha) tidak ada. Tapi tadi (Minggu) karyawan kita ada yang dapat dari kecamatan, dikasih sembako,” katanya.

Sejak berdiri dua tahun lalu, Hellosapa memiliki 20 karyawan. Diakui Cecep, sejak pandemi, sebagian karyawan dirumahkan sementara. “Dirumahkan karena gajinya tidak tertutupi, tetapi masih kita subsidi,” ujarnya.

Diakui mantan aktivis ini, sejak pandemi pendapatan Hellosapa turun 75 persen. Sebelum pandemi, kata dia, omset Hellosapa pernah mencapai Rp 10 juta per hari. Kini tertinggi Rp 3 juta per hari.

Pedagang kebab di Depan Transmart, Jalan Jenderal Sudirman, Maskun Sofwan, berharap Pemkot memberikan  bantuan bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Dia mengaku tidak mendapat bantuan UMKM hanya karena masalah administrasi.

Tempat jualan dan tempat tinggalnya berbeda. “Pihak kelurahan mengatakan urus di tempat tinggal. Sedangkan di tempat tinggal, lurahnya bilang urus di tempat  jualan. Tidak jelas,” katanya.

Harusnya, ujar dia lagi, hal-hal seperti sudah ada solusinya, tanpa mempersulit pelaku usaha kecil.

Maskun menggeluti usaha kebab sejak 2020. Sebelum pandemi dia bisa mengumpulkan omset Rp 300 ribu per hari. “Kini sekitar Rp 70 ribu per hari,” ujarnya dengan nada lesu.

Imelda Yuliana, pengusaha laundry di Jalan Ledmud Sarniem Kenaliasam Bawah mengaku sudah menerima pemberitahuan pembatasan kegiatan dari Pemkot. Dia mengaku tidak siap karena akan berdampak pada kehidupan dia dan karyawannya. 

Dia menyayangkan tidak adanya bantuan dari pemerintah. “Harapan saya, karyawan juga segera dikasih bantuan sembako. Kasihan mereka hanya mengandalkan gaji dari usaha ini,” keluh dia.

Dia mempekerjakan 12-15 karyawan, tetapi sebagian juga dirumahkan. “Tiga orang yang dirumahkan. Kemungkinan ada dua lagi yang akan dirumahkan,” ujarnya. 

Usahanya bisa mendapat omset kotor antara Rp 30 juta hingga Rp 60 juta per bulan. Gaji karyawan minimal Rp 1 juta per orang per bulan.

Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Noviarman mengatakan bahwa Pemkot memberikan bantuan sebanyak 30 ribu paket sembako kepada warga terdampak.

“Bantuan diberikan dalam bentuk sembako untuk 30 ribu orang, yang bersumber dari Pemprov Jambi. Bantuan sudah disalurkan hari ini melalui kantor lurah masing-masing,” ujarnya Noviarman, Minggu (22/8).

Sebelumnya, kata dia, Dinsos Kota Jambi juga menyalurkan bantuan PPKM Level 4 dari pemerintah pusat. Sementara Pemkot sendiri menyiapkan 1.000 paket sembako untuk keluarga tidak mampu yang tidak mendapat bantuan Pemprov atau pemerintah pusat.

“Kalau ada yang belum menerima, warga bisa langsung ke lurah. Posko pengaduan ada di Dinsos Kota Jambi,” katanya..

Wali Kota Jambi Syarif Fasha mengatakan, bantuan juga akan diberitakan kepada pedagang kantin sekolah, karyawan toko, dan pedagang kaki lima, yang usahanya ditutup. “Untuk karyawan apotik, toko bangunan dan restoran tidak diberikan bantuan karena mereka masih kerja,” terang Fasha.


Penulis: chy/nta
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments