Sabtu, 20 Agustus 2022

Massa Tuntut Kenaikan UMP 10 Persen, Ini Kata Gubernur Jambi

Senin, 06 Desember 2021 | 16:24:16 WIB


/ Metrojambi.com

JAMBI – Ratusan massa dari Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPPP-SPSI) berunjuk rasa di kantor Gubernur Jambi, Senin (6/12).

Ada lima hal yang menjadi tuntutan SPPP dan SPSI, yakni kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 10 persen, serta meminta pembentukan dewan pengupahan kabupaten.

Tuntutan lainnya, menjalankan struktur dan skala upah untuk kelipatan masa kerja tiga tahun masing-masing 15 persen, menindak perusahaan yang menjalankan PKWT yang bertentangan dengan hokum, serta mengangkat pekerja harian lepas menjadi karyawan tetap.

Pantauan di lapangan, Gubernur Jambi, Al Haris langsung menemui para pendemo. Di hadapan massa SPPP dan SPSI, Al Haris mengatakan jika ia telah berupaya untuk menaikkan upah pekerja.

“Persoalan yang terjadi selama ini, ternyata perusahaan pakai dasar UMP. Padahal UMP diberikan bagi pekerja dengan masa kerja nol sampai satu tahun,” kata Al Haris.

Melihat kenyataan ini, Al Haris mengatakan jika ia telah berupaya menaikkan UMP sebesar Rp 18 ribu, dan mendorong tujuh kabupaten/kota yang belum menerapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) untuk menetapkan UMK di daerahnya.

“Saya juga akan undang tujuh bupati/walikota, akan minta mereka membentuk dewan pengupahan karena UMK nanti akan lumayan untuk pekerja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua SPPP-SPSI Jambi, Don Fredy menyampaikan apresiasi karena Gubernur Jambi, Al Haris mau menemui mereka. Ia juga meminta agar gubernur tidak perlu takut dengan menteri, karena gubernur bukan anak buah menteri.

“Lawan kebijakan menteri yang tidak berpihak kepada buruh,” ujarnya.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments