Selasa, 4 Oktober 2022

Hukuman Cornelis Ditambah, MA Putuskan Penjara 6 Tahun

Senin, 20 Desember 2021 | 06:43:00 WIB


Cornelis Buston
Cornelis Buston /

 JAMBI - Upaya mantan Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mencari keringanan hukuman kandas. Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Cornelis dari  5,5 tahun menjadi 6 tahun karena terbukti menerima suap dalam kasus ketok palu RAPBD 2017-2018.

Turunnya putusan kasasi Cornelis itu dibenarkan oleh juru bicara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi Yandri Roni. “Ya, putusannya sudah kita terima beberapa hari lalu,” ujar Yandri Roni menajwab Metro Jambi akhir pekan lalu.

Dalam salinan putusan, MA menolak permohonan kasasi Cornelis Buston, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jambi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi. 

“Putusannya naik. Dulu lima setengah tahun, kini menjadi 6 tahun. Sementara untuk pidana denda dan subsidairnya tetap, yaitu denda Rp 500 juta, subsidair masing-masing 3 bulan kurungan,” kata Yandri.

Dengan hukuman itu, Cornelis masih akan terus menghuni Lapas Kelas II A Jambi untuk menghabiskan masa hukumannya bersama mantan pimpinan dan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Di antanya, wakil ketua DPRD Chumaidi Zaini dan AR Syahbandar.

Selain penjara, Cornelis juga dibebankan membayar uang pengganti Rp 100 juta subsidair 1 bulan. Majelis hakim juga memjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani hukuman pokok.

Putusan kasasi ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Di pengadilan sebelumnya, Cornelis dijatuhi hukuman 5,5 tahun penjara, Chumaidi Zaidi 5 tahun dan AR Syahbandar 4 tahun 6 bulan. Ketiganya terbukti secara bersama menerima suap pengesahaan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018.

Dalam persidangan disebutkan, salah satu hal yang memberatkan hukuman ketiga pimpinan tersebut adalah tidak membantu peran pemerintah memberantas korupsi.

Untuk Cornelis Buston, yang semakin memberatkan hukumnnya adalah memberikan keterangan yang berbelit-belit dalam persidangan dan belum mengembalikan uang suap yang diterima. Dia, misalnya, mengakui menerima uang suap sebagai pinjaman.

Dalam konstruksi kasus, para pimpinan DPRD Provinsi Jambi diduga menerima uang “ketok palu” antara Rp 100 juta hingga Rp 600 juta per orang. Para unsur pimpinan fraksi dan komisi menerima Rp 400 juta hingga Rp 700 juta untuk setiap fraksi atau Rp 100 juta, Rp 140 juta atau Rp 200 juta per orang.

Penasihat hukum Cornelis, Heri Najib, menyatakan sudah menerima petikan putusan tersebut pada pekan lalu. “Sementara pikir-pikir dulu. Kita juga belum tahu pertimbangan putusannya. Jadi, kita tunggu salinan putusan dulu,” kata Heri singkat.


Penulis: Sahrial
Editor: Ikbal Ferdiyal/mrj


TAGS:


comments