Selasa, 9 Agustus 2022

Koruptor Asrama Haji Serahkan Uang Denda Rp 500 Juta

Kamis, 23 Desember 2021 | 08:53:49 WIB


 Keluarga terpidana korupsi Asrama Haji menyerahkan uang ke Kejari Jambi, Rabu (22/12).
Keluarga terpidana korupsi Asrama Haji menyerahkan uang ke Kejari Jambi, Rabu (22/12). /

JAMBI - Terpidana korupsi proyek revitalisasi Asrama Haji Jambi, Johan Arifin Muba, menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Kejaksaan Negeri Jambi, Rabu (22/12). Johan dijebloskan ke penjara untuk menjalani hukuman kurungan selama 4 tahun.

Uang pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu diserahkan langsung oleh perwakilan keluarga Johan yang diterima oleh Kasi Pidsus Kejari Yayi Dita Nirmala. Penyerahan disaksikan Kepala Kejari Jambi Fajar Rudi Manurung dan Kasi Intelijen Wesli Sirait.

Menurut Fajar Rudi, uang yang diserahkan itu merupakan pembayaran denda berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung beberapa waktu lalu. Kasus ini mengemuka sejak 2016, tapi Johan terus melakukan upaya hukum hingga ke Mahkamah Agung.

Fajar menjelaskan, Johan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Awalnya, dia dihukum penjara 5 tahun 10 bulan dan denda Rp 500 juta.

Namun dalam vonis peninjauan kembali, Mahkamah Agung menurunkan hukumannya menjadi 4 tahun penjara, namun dendanya tetap Rp 500 juta. “Denda inilah yang dibayar oleh Johan,” jelas Fajar Rudi.

Usai diterima dari keluarga Johan,  uang tersebut langsung diserahkan kepada petugas bank sebagai setoran ke kas negara. “Uang denda ini menjadi pendapatan negara bukan pajak. Uang biaya perkara Rp 2.500 juga ada di sini,” tambah Rudi.

Johan merupakan satu dari enam terdakwa korupsi Proyek Revilisasi Asrama Haji Jambi 2016 senilai Rp 51 miliar. Tender proyek ini dimenangkan PT Guna Karya Nusantara (GKN). Nilai kerugian  negara yang ditimbulkan mencapai Rp 11 miliar.

Johan Arifin Muba dan Bambang Marsudi Raharja disebut sebagai pemilik dan pemodal proyek tersebut. Belakangan Bambang divonis bebas. Di antara enam terpidana itu, termasuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  Jambi saat itu, M Thahir Rahman.

Thahir divonis bersalah dengan hukuman penjara 5 tahun 10 bulan dan membayar uang pengganti Rp 1,075 miliar.

Bila di vonis awal Johan dibebankan membayar uang pengganti Rp 3,75 miliar, saat PK kewajiban ini hilang. Sementara itu, bebasnya Bambang juga menghilangkan hukuman membayar uang pengganti.

Dengan demikian, kini belum diketahui siapa yang bertanggungjawab atas pengembalian kerugian negara sebesar Rp 7,5 miliar. Fajar Rudi menyatakan pihaknya tidak bisa lagi melakukan upaya hukum terhadap kedua orang tersebut.

Dia menegaskan, putusan bagi kedua orang tersebut sudah di tingkat akhir. Namun, karena perkara ini di-juncto-kan dengan Pasal 55 KUHP, masih ada pelaku lain.

“Jadi, tentang kerugian negaranya itu kan masih ada perkara-perkara lain juga yang sedang berjalan. Mungkin akan dibebankan kepada pihak lain. Kita tunggu dulu perkara-perkara lain yang berkaitan dengan splitsing perkara ini,” kata Fajar Rudi.

Diketahui, masih ada kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang juga terseret kasus ini. “Kita tunggu perkara lain karena di sini kan ada rekanan, KPA, dan PPK-nya,” pungkasnya.


Penulis: Sahrial
Editor: Mrj


TAGS:


comments