Minggu, 23 Januari 2022

Pemprov Jambi Diminta Turun Tangan Selesaikan Kisruh di Universitas Batanghari

Kamis, 13 Januari 2022 | 19:37:49 WIB


/ Metrojambi.com

 JAMBI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi diminta segera turun tangan untuk menyelesaikan kisruh dualisme kepemimpinan di Universitas Batanghari, yang berujung pelaporan ke Polda Jambi.

Terkait kisruh tersebut, Selasa (11/1/2022) lalu, Rektor Unbari H. Fachruddin Razi, SH, MH dilaporkan ke Polda Jambi oleh Camelia Puji Astuti selaku Ketua Umum Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ).

Camelia kepada wartawan saat itu mengatakan, pihaknya mengambil langkah hukum terkait manuver dan politisasi yang terjadi Universitas Batanghari (Unbari).

"Ini merupakan bentuk tanggung jawab yayasan kepada mahasiswa, alumni, dosen dan seluruh karyawan di Unbari," kata Camelia.

Dikatakannya lagi, Fachrudin Razi telah menjabat sebagai rektor selama empat periode atau 16 tahun. Di akhir jabatannya, Camelia mengataka Fachruddin melakukan manuver dan mempolitisasi Unbari, yang pada akhirnya mengancam eksistensi Unbari.

Camelia mengatakan laporan ke Polda Jambi ini merupakan usaha YPJ sebagai penyelenggara Unbari yang sah untuk menjaga kelangsungan Unbari, serta meningkatkan kredibilitas unbari.

"Yang jelas dari YPJ menunjukkan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan agar eksistensi Unbari terus berlangsung. Dan ini merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kredibilitas Unbari. Ini juga merupakan tanggung jawab kami untuk masyarakat Provinsi Jambi," katanya.

Menggapi pelaporan tersebut, Firman Wijaya selaku ketua tim kuasa hukum Unbari menyampaikan, sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua belah pihak, dimana saat itu dari pihak Camelia memberikan beberapa persyaratan, salah satunya meminta dirinya untuk dijadikan Plt Rektor. Sekaligus meminta Senat Unbari untuk menyetujui hal tersebut.

"Tapi setelah adanya rekonsiliasi itu muncul syarat- syarat yang harus dipenuhi. Seperti memaksa," kata Firman Wijaya kepada wartawan, Kamis (13/1/2022).

Berdasarkan catatan sejarah, Firman mengatakan pendiri utama Unbari adalah unsur Pemerintah Provinsi Jambi. "Persoalan ini bisa diselesaikan melalui pendiri, yaitu unsur Pemerintah Provinsi Jambi. Kemudian soal aset ini merupakan milik Pemerintah Provinsi Jambi," kata Firman.

Menurut Firman, dualisme kepemimpinan yang terjadi di Unbari saat ini karena adanya perbedaan tafsir soal akta pendirian. Maka dari itu, Firman menilai pemerintah perlu mengambil langkah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.

"Pemerintah adalah pendiri dan pendiri yang masih ada saat ini," tegasnya.

Dikatakannya lagi, kepentingan publik yakni kepentingan mahasiswa sangat diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Kampus juga merupakan pelayanan publik dan tidak boleh vakum, apa lagi mengingat akan ada agenda besar yakni wisuda.

Soal pelaporan ke Polda Jambi, Firman menegaskan jika pihak Unbari siap menghadapinya. Firman bahkan menyebut pelaporan oleh pihak Camelia tidak didukung oleh dokumen bukti, maka potensi biasnya tinggi.

"Ada masalah de jure dan de facto. Kadangkala secara de jure kita kuat, tetapi jka de facto-nya  tidak menguasai, maka nantinya akan menimbulkan masalah, misalnya berkaitan dengan akuisisi. Maka secara de facto atau dokumen dan data-data harus ada," beber Firman.

Ia juga mengatakan ada kelonggaran pada pasal-pasal dalam undang-undang yayasan. Yayasan yang otentik termasuk pendiri dan aset (minus aset yang bukan milik pendiri, seperti aset milik pemerintah).

"Jangan sampai ada produk apapun dari yayasan yang mengklaim aset pemerintah sebagai asetnya. Jika ada aset milik pemerintah harus diselesaikan terlebih dahulu," katanya.

Walaupun ada penyesuaian terhadap undang-undang yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan baru dan menghapus pendiri yayasan lama, tidak kemudian bisa melakukan "rekayasa" terhadap aset, karena hal tersebut akan menimbulkan masalah tersendiri.

Sesuai ketentuannya, suatu yayasan baru tidak boleh memiliki persamaan sebagian maupun seluruhnya terhadap simbol-simbol yayasan yang lama. Tetapi hal ini yang sering dilupakan, karena berpikirnya hanya seperti ganti "seragam" yang sebenarnya ada kemiripan sebagian atau seluruhnya dengan yayasan lama, maka salah betul dan ini merupakan pelanggaran, ada unsur pidananya. Walaupun masalah simbol-simbol tersebut sudah diatur dalam statuta.

"Sebenarnya unsur rekayasa yayasan baru ini makin jelas terlihat melalui pengakuan pendirinya sebagai pendiri tunggal dihadapan notaris. Hal ini mengarah kepada pidana. Karena unsur otentisitasnya ada yang ditinggalkan, yaitu memberikan keterangan yang tidak benar dalam akta, yaitu menghilangkan pendiri-pendiri yang masih ada pada saat itu," kata Firman.

Ia menuturkan perlu ada pemetaan skema pendirian dari awal yang sistematis supaya objektifitas bisa diukur, sebaiknya dibentuk "task force" semacam tim penyelamat diluar posisi profesi yang tujuannya untuk mengimbangi pengambilan keputusan.

Hal terpenting yang harus kita jaga adalah suasana akademik. Jadi secara de facto, semua unsur-unsur universitas yang ada di statuta harus dapat kita konsolidasikan. Kita berharap Rektor dapat menghimbau para dekanat untuk tetap menjalankan proses akademik seperti biasa.

Berkaitan dengan proses hukum yayasan, nantinya akan melibatkan unsur pemerintah sebagai PLT jika Rektor yang dipermasalahkan. Langkah ini merupakan pekerjaan yang sistemik, tidak boleh parsial. Karena berkaitan dengan kebijakan, maka sebaiknya persoalan Yayasan Pendidikan Jambi ini ditarik ke pusat. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Dikti dan pihak-pihak terkait.

Sedangkan, Aksi hukum berkaitan dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang baru akan dilakukan setelah masalah aset yang berkaitan dengan aset pemerintah diselesaikan.

Ia menambahkan langkah nyata yang harus diambil adalah, segera laksanakan rapat pendiri yayasan lama dengan agenda melihat dokumen-dokumen yang ada terkait dengan akta No. 17 Tahun 2010, dan ditemukan kejanggalan-kejanggalan diantaranya  Yayasan Pendidikan Jambi baru bukan merupakan badan penyelenggara sebenarnya yang menaungi Universitas Batanghari. Ada salah satu pendiri yayasan lama yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mendirikan yayasan baru dengan nama yang sama dan menyatakan sebagai pendiri yayasan lama yang masih ada pada saat itu.

Secara substansi yayasan baru tersebut sama dengan yayasan lama, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum. Dari dasar tersebut ditemukan bahwa akta ini cacat hukum dan ditemukan unsur pidana.

"Seharusnya tidak perlu membentuk yayasan baru, harus tetap dikaitkan dengan historis yayasan lama. Yang diperlukan adalah memperbaiki Yayasan Pendidikan Jambi yang masih ada," tandasnya.

Sementara itu, dosen sekaligus kuasa hukum Unbari Ahmad Zulfikar menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara Yayasan Pendidikan Jambi tahun 1977 dengan Yayasan Pendidikan Jambi tahun 2010 sebagaimana yang diklaim oleh anak-anak dari almarhum Hasyip Kalimudin Syam.

"Aset milik yayasan lama tidak bisa dipindahkan ke yayasan baru, harus dilihat dulu aturannya dari AD/ART pada Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi Tahun 1977. Aset yayasan lama tidak bisa dipindahkan ke yayasan baru, sekalipun pendiri yayasan baru tersebut merupakan pendiri yayasan lama," jelasnya.

Dalam hal ini, ia menyarankan melakukan pembedahan terhadap AD ART Pendirian Yayasan Pendidikan Jambi yang disahkan oleh notaris. Bedah SK Pembentukan Dewan Pembina, Pengawas, dan Pengurus, siapa mitra usaha yayasan (pihak mana saja yang berperan), dan apa saja sektor usaha yayasan.

"Kita juga akan melalukan penuntutan terhadap pendiri Yayasan Pendidikan Jambi baru yang telah mengakuisisi atau merampas harta kekayaan Yayasan Pendidikan Jambi lama," pungkasnya.

Dualisme kepemimpinan di Unbari bermula dari Senat Unbari yang pada 24 Desember 2021 lalu memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan H. Fachruddin Razi, SH, MH sebagai rektor.

Menindaklanjuti hal itu, Camelia Puji Astuti selaku ketua umum Yayasan Pendidikan Jambi pada Selasa (28/12/2021) menyerahkan surat keputusan kepada Dr. Yunan Surono, SE, MM sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Unbari.


Penulis: Pratiwi Resti Amalia/bar
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments