Senin, 26 September 2022

Mudahkan Warga, Pemkab Tebo Bebaskan Pajak BPHTB

Selasa, 24 Mei 2022 | 11:52:27 WIB


ilustrasi
ilustrasi / Istimewa

MUARATEBO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo menjadi daerah kedua di Pulau Sumatera dan kabupaten pertama di Provinsi Jambi yang membebaskan pajak BPHTB dalam pembuatan sertifikat tanah.

Program inovasi yang dicetuskan Badan Keuangan Daerah (Bekeuda) Tebo ini, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tebo.

Kepala Bekeuda Tebo, Nazar Efendi mengakui bahwa memang Tebo menjadi daerah kedua di pulau Sumatera dan kabupaten pertama di Provinsi Jambi dalam mendukung program pemerintah pusat, terkait pembebasan pajak BPHTB.

Semua itu untuk mempermudah masyarakat Tebo supaya bisa segera mendapatkan jaminan kepastian hukum dan hak atas tanah tersebut.

”Apa yang kita lakukan ini mendukung program pusat dan kita ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kita bebaskan pajak BPHTB nya untuk kegiatan PTSL. Alhamdulillah kita daerah kedua di pulau Sumatera yang menerapkan itu,” ujar Nazar, Selasa (24/5).

Hal senada disampaikan Kabid Pajak dan Pendapatan Lainnya, Sutarti. Dikatakannya, program tersebut salah satunya bertujuan untuk meringankan beban kepada masyarakat.

Untuk jangka panjang, pemerintah daerah akan mendapatkan feedback dari pelaksanaan program inovasi tersebut, disaat masyarakat melakukan pemecahan sertifikat, jual beli tanah mereka ataupun transaksi yang lainnya. Dari situlah pendapat pajak mengalir ke kas daerah.

”Keunggulan daerah dari program inovasi ini tentu jangka panjang. Beberapa tahun ke depan, saat terjadinya transaksi seperti halnya terjadinya jual beli, pemecahan sertifikat ataupun yang lainnya. Saat itulah pendapatan pajak BPHTB mengalir ke kas daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, sebelum lahir program inovasi ini, diakui Sutarti pembuatan sertifikat melalui kegiatan PTSL sebagian dikenakan pajak BPHTB terhutang (cap merah).

Aturan ini memberatkan masyarakat terutama mereka yang kondisi ekonominya kurang mampu, sebagian orang seringkali menunda pembuatan sertifikat dikarenakan faktor biaya.

Sutarti menyebutkan, program inovasi pembebasan pajak program PTSL, di Tebo sudah diberlakukan atas 14 sertifikat aset tanah Polri seluas 46,4 hektar di Jalan Padang Lamo, Desa Kuamang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo.

Sertifikat ini diterima langsung Wakapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Yudawan dengan disaksikan langsung Gubernur Jambi, Bupati Tebo dan unsur Forkopimda Tebo.


Penulis: Suci Ramadhan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments