Senin, 15 Agustus 2022

Inspektorat Dalami Temuan di RSUD Raden Mattaher

Senin, 27 Juni 2022 | 07:15:02 WIB


/ istimewa/metrojambi.com

JAMBI -  Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher terus mengembalikan uang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi. Namun, masih banyak temuan yang harus ditindaklanjut oleh rumah sakit pelat merah itu.

Dihubungi Metro Jambi pekan lalu, Kabag Umum dan Humas RSUD RM Zofran mengatakan, semua temuan BPK sudah ditindaklanjuti. Termasuk dugaan mark up 600 persen pada belanja pengendalian rayap termite control?

Baca versi cetaknya disini

“Ya, termasuk itu,” ujar Zofran. Saat memeriksa belanja barang dan jasa di RSUD RM pada awal tahun lalu, BPK menemukan adanya pengeluaran untuk termite control sebesar Rp 186,6 juta untuk gedung seluas 1.300 meter persegi.

Angka itu jauh di atas ketentuan. Berdasarkan Kepgub No 337/KEP.GUB/SETDA.PBMD-1.2/2021, harga satuan biaya pengendalian dan pembasmi rayap hanya Rp 20.000 per meter persegi.

Dengan luas 1.300, maka biaya riilnya adalah Rp 26 juta saja. Namun, pihak RSUD RM menetapkan harga Rp 140 ribu per meter persegi, di-mark up sebesar 600 persen, sebagaiman terbaca dalam SPK (surat perintah kerja) ke rekanan.

Sehingga, totalnya Rp 186,6 juta. Artinya, ada mark up sebesar Rp 139 juta setelah pajak. BPK meminta kelebihan tersebut dikembalikan ke kas daerah. Zofran tidak bisa menjelaskan kenapa sampai ada mark up sebesar itu.

Zofran mengakui banyak sekali temuan BPK atas belanja APBD dan BLUD di RSUD Raden Mattaher. Semuanya, kata dia, dalam proses tindak lanjut, baik administrasi maupun pengembalian dana.

Di antara temuan yang cukup besar adalah uang jaga malam bagi dokter, perawat dan pegawai lainnya di RSUD RM yang dibagi-bagi tanpa SK Gubernur Jambi. Jumlahnya Rp 3,4 miliar.

Manajemen RSUD RM mencairkan pendapatan di luar gaji itu hanya berdasarkan SK direktur. Ini melanggar Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan  Layanan Umum Daerah (BLUD).

Temuan yang lebih besar lagi adalah belanja BLUD yang tidak melalui mekanisme surat perintah pencairan dana (SP2D) sebesar Rp 3,9 miliar dan belanja tidak sesuai ketentuan Rp 5,2 miliar.

“Kalau itu, sedang didalami Inspektorat,” ujar Zofran. Sayangnya, Zofran tidak menjelaskan bentuk pendalaman yang sedang dilakukan Inspektorat.

Ditanya soal tindak lanjut temuan-temuan lain, Zofran menyarankan berbicara dengan Wakil Direktur Umum RSUD RM. Bahkan, Zofran berjanji menghubungkan Metro Jambi dengan pejabat dimaksud.

Namun, hingga berita ini ditulis, Zofran belum menyebutkan kesediaan Wadir Umum untuk diwawancara.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Provinsi Jambi Agus Herianto mengatakan bahwa Wagub Abdullah Sani sudah memerintahkan seluruh OPD terkait menyelesaikan seluruh temuan BPK.

Katanya, Inspektorat memberi batas waktu penyelesaian pada 21 Juni 2022. Disinggung soal temuan di RSUD RM, Agus memastikan tidak ada pengecualian. Katanya, akan ada sanksi bilamana tidak ditindaklanjuti.


Penulis: Joni Rizal/Pratiwi Resti Amalia
Editor: Joni Rizal



comments