Rabu, 17 Agustus 2022

Usul Dana Pemilu Tunggu Pembahasan, KPU Minta Rp 150 M, Bawaslu Rp 84 M

Selasa, 28 Juni 2022 | 08:03:11 WIB


Sekda Provinsi Jambi Sudirman
Sekda Provinsi Jambi Sudirman / dokumentasi - Metrojambi.com

JAMBI - Pemerintah Provinsi Jambi mengusulkan alokasi anggaran Pemilihan Umum 2024 sebesar Rp 350 miliar. Dana sebanyak itu termasuk untuk penyelenggaran oleh Komisi Pemilihan Umum, pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu dan pengamanan.

“Kita sudah usulkan alokasi anggaran untuk Pemilu 2024, namun usulan dari KPU Jambi ada yang kita revisi,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman, Senin (27/6).

Kata Sudirman, alokasi anggaran Pemilu 2024 yang disampaikan KPU disesuaikan dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Sebab, saat mengusulkan anggaran KPU membuat skema pelaksanaan di masa pandemi Covid-19.

Baca versi cetaknya disini

Sementara pada pelaksanaan Pemilu 2024 diyakini tidak lagi dalam penerapan protokol kesehatan Covid-19. Di antara usulan KPU yang dihapus adalah anggaran untuk masker, alat pelindung diri, dan bilik khusus Covid-19.

Menurut Sudirman, Pemprov tentu harus mencadangkan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu 2024. “Sebab, tidak bisa tidak, dana tersebut harus dianggarkan,” tegasnya.

Sudirman juga mengingatkan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengalokasikan anggaran pemilu serentak 2024.  Pemilu serentak meliputi pemilihan anggota legislatif tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.

Kemudian, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah, baik itu wali kota, bupati maupun gubernur. “Pemerintah daerah mulai dari sekarang juga harus menghitung berapa alokasi anggaran untuk Pemilu 2024,” tambah Sudirman.

Anggota KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan bahwa pihaknya mengajukan usulan anggaran Pilkada Provinsi Jambi 2024 sebesar Rp 150 miliar.  “Usulannya sudah kita ajukan sebulan yang lalu, tapi ini belum dibahas,” katanya.

Jelas Apnizal, anggaran Rp 150 miliar itu juga untuk honorium petugas PPS, PPK, biaya kampanye dan APD (alat pelindung diri). KPU, kata Apnizal, akan membahas usulan anggaran ini dengan pemerintah.

“Kita menunggu informasi dari Pemprov. Kita sudah bertemu Sekda, tapi belum ada pembahasan resmi,” kata Apnizal lagi.

Sementara Bawaslu Provinsi Jambi mengajukan anggaran lebih rendah dari KPU. Anggota Bawaslu Fahrul Rozi mengatakan bahwa pihaknya mengajukan anggaran pengawasan sekitar Rp 84 miliar. 

Menurut Paul --panggilan Fahrul Rozi-- usulan anggaran pengawasan itu juga belum dibahas bersama Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi. “Belum ada pembahasan, baru kita usulkan,” pungkasnya.

Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Wein Arifin mengatakan, angka Rp 84 miliar itu baru usulan. Kata dia, pengusulan sebenarnya dilakukan pada 2023.

Namun untuk memberikan gambaran alokasi, maka disusun tahun ini. “Supaya Pemda bisa melakukan pencadangan,” katanya.

Usulan Rp 84 miliar ini, kata Wein, disusun dengan skema seluruh biaya pemilu ditanggung APBD provinsi. “Nah, nanti pasti ada sharing karena pilkada serentak, yang dananya juga dianggarkan di kabupaten dan kota,” jelasnya.

Diakuinya, belum ada petunjuk dari pemerintah pusat soal skema sharing anggaran itu. “Makanya, untuk mengetahui besarannya kita ajukan dulu, sambil menunggu regulasi pusat mana yang ditanggung APBD provinsi dan APBD kabupaten dan kota,” tukasnya.

“Yang penting kita ajukan dulu supaya pemerintah bisa melakukan pencadangan anggaran,” tambah mantan Ketua KPU Kota Jambi ini.


Penulis: Ant/Sahrial
Editor: Joni Rizal



comments