Rabu, 7 Desember 2022

Eksepsi Dikabulkan, Empat Terdakwa Kasus Dana Desa di Bungo Bebas

Senin, 04 Juli 2022 | 19:47:29 WIB


/ Metrojambi.com/ist

 MUARABUNGO - Empat orang terdakwa kasus dugaan korupsi Dana Desa Cilodang, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo tahun 2019 senilai Rp 504.561.000 dibebaskan dari penahanan.

Keempat terdakwa merupakan pejabat Dusun (Desa, red) Cilodang. Mereka adalah Endoh sebagai Datin (Kepala Desa, red) Cilodang, Cucun Cunayah sebagai bendahara, Bambang sebagai sekretaris, dan Nana sebagai Kasi Pembangunan.

Keempat terdakwa dibebaskan setelah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi yang menyidangkan perkara tersebut, dalam putusan selanya mengabulkan eksepsi atau keberatan dari pihak terdakwa atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

"Alhamdulillah klien kami sudah resmi bebas," kata Budi Aksoni, kuasa hukum para terdakwa saat dikonfirmasi, Senin (4/7).

Budi menyebutkan, salah satu pertimbangan majelis hakim sehingga eksepsi mereka dikabulkan yakni jaksa dalam membuat kesimpulan dakwaannya menggunakan Peraturan Menteri yang sudah tidak berlaku lagi.

"Dakwaan jaksa penuntut umum kabur dan tidak jelas," ujar Budi.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 2 ayat (1) dan pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

"Aturan itu sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Vide Pasal 79 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa," kata Budi.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bungo Herdian Malda mengatakan, putusan majelis hakim dibacakan dalam pitusan sela yang bersifat sementara, bukan merupakan putusan final.

Katakan Herdian, putusan sela bertujuan mengoreksi dakwaan jaksa. Karena Permendagri yang dimasukkan terdapat kesalahan karena memamasukkan Permendagri yang tidak berlaku lagi.

"Surat dakwaan itu sudah kita perbaiki dan sudah kita limpahkan lagi untuk proses sidang selanjutnya," kata Herdian.

Ditegaskan Herdian, putusan majelis hakim bukan berarti bebas sepenuhnya. Jika perbaikan berkas dakwaan telah dilimpahkan ke pengadilan dan perintah penahanan, maka akan dilakukan penahanan kembali terhadap terdakwa.

"Ini baru formil belum pembuktiannya. Jika nanti sudah pembuktian baru dinyatakan bebas murni," tandasnya.


Penulis: Khairul Fahmi
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments