Minggu, 27 November 2022

Penasehat Hukum Ismail Cs Tolak Ahli, Persoalkan Perbedaan Audit

Kamis, 22 September 2022 | 22:32:12 WIB


Sidang kasus korupsi Jalan Padang Lamo di Pengadilan Tipikor Jambi
Sidang kasus korupsi Jalan Padang Lamo di Pengadilan Tipikor Jambi /

JAMBI – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebo menghadirkan tiga orang ahli ke persidangan kasus korupsi yang menjerat Ismail Ibrahim, adik ipar mantan Gubernur Jambi Fachrori Umar. Ismail menjadi terdakwa bersama Tetap Sinulingga dan Suarto.

Adapun tiga ahli yang dihadirkan dua dari Balai Jalan, Kementerian PUPR salah satunya atas nama Irman, dan satu auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, Sugeng Handoyo. Namun kehadiran ahli ini sempat mendapat penolakan dari penasehat hukum terdakwa.

Alasannya menurut mereka, ahli tidak dapat menunjukkan sertifikat keahlian sesuai bidang masing-masing. Menurut mereka, ahli yang dihadirkan Kejaksaan Tebo belum sesuai dengan syarat-syarat menjadi ahli, minimal pendidikan pernah jadi guru, dosen atau mengajar.

“Sehingga dalam proses persidangan ini, kami sebagai kuasa hukum menolak atas kesaksian sebagai ahli. Persoalan yang mereka sampaikan dalam persidangan, kami anggap sebagai saksi,” terang dr Muhammad Azri, penasehat hukum para terdakwa usai sidang.

Selain itu, tim penasehat hukum juga menyoalkan perbedaan hasil audit BPK dan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi. Dalam LHP BPK disebutkan jika ada kekurangan pekerjaan. “BPK menemukan ada kekurangan atas volume atas pekerjaan PT Nai Adhipati, yaitu volume agregat A dan B. Temuan BPK itu sudah dibayarkan oleh PT Nai Adhipati kepada Negara, yaitu melalui pemotongan biaya yang diambil pemerintah,” jelasnya.

Namun kata dia, dalam pemeriksaan Kejari Tebo bersama BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan Tim Teknis dari Bandung, tidak menemukan adanya pekerjaan galian agregat A dan B. “Ini yang menjadi perdebatan. Kami akan mencoba menghadirkan ahli dari akademisi,” ujarnya.  

Dalam persidangan, Sugeng Handoyo, auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jambi, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit kerugian Negara, tim melakukan pengecekan dokumen dari tim penyidik juga mengklarifikasi saksi-saksi dan turun langsung ke lokasi.

Sementara terkait perbedaan hasil audit antara BPK dan BPKP, ahli mengakui memang hasilnya saling berarsiran. BPK Perwakilan Provinsi Jambi, menyatakan, ada temuan kekurangan pekerjaan. Dan sudah dibayarkan sesuai temuan itu.

Memang temuan antara BPK dan BPKP saling berarsiran. BPK menyebutkan ada agregat kelas A dan B. Sementara tim teknis yang melakukan pengujian dengan mengambil tiga titik sebagai sampel untuk diuji di laboraturium.

“Hasilnya, tidak ada agregat aspal Kelas A dan B. Lalu kami mengambil kesimpulan, dan menjadikan hasil perhitungan tim teknis sebagai salah satu dasar dalam menghitung kerugian Negara. Alasannya, karena etika kami melakukan observasi ke lapangan kami menemukan ada bukti eks pengambilan sampel. Berdasarkan hasil perhitungan kami, total kerugian Negara sebesar Rp 965.755.858,” katanya.


Penulis: Ria
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments