Rabu, 8 Februari 2023

Parpol Baru Akui Berat Hadapi Verifikasi Faktual

Selasa, 11 Oktober 2022 | 07:13:35 WIB


/ dok/metrojambi.com

JAMBI - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi meminta partai politik bersiap menghadapi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan untuk dapat lolos sebagai peserta Pemilu 2024. Verifikasi faktual dilakukan mulai 15 Oktober 2022.

Baca juga : Nyaleg Dulu, Baru Maju Pilkada, Strategi Partai Raup Suara Lewat Figur Calon Kepala Daerah

Verifikasi faktual akan dilakukan KPU dengan metode sampling Krejcie dan Morgan. Metode ini dinilai bakal menyulitkan parpol non parlemen atau pendatang baru, sebagaimana diakui Ketua DPW Partai Republik Indonesia (PRI) Provinsi Jambi Bujang Zulkifli.

Baca juga : Perempuan Pengusaha Tambang Batubara di Kaltim Siap Maju di Pilkada Kerinci 2024

Menurut Bujang, tidak perlu ada verifikasi faktual karena akan menghabiskan waktu dan energi. “Jadi simpel saja, supaya semua bisa ikut pemilu. Jangan ada yang digagalkan,” katanya.

Dia mengaku berat memenuhi keanggotaan partai. Menggunakan metode Krejcie dan Morgan, KPU mensyaratkan keanggotaan 1/1000 dari jumlah penduduk. “Itu yang berat. Menurut saya sebaiknya cukup pengurus saja,” katanya.

Ketua DPW Partai Garuda M Grivan mengaku siap menghadapi verifikasi faktual. “Kita sudah meminta DPD kabupaten dan kota untuk menginventarisasi semuanya, terutama kantor dan kepengurusan,” kata dia.

Walau sudah siap, ditanya soal verifikasi faktual keanggotaan dengan metode Krejcie dan Morgan, dia juga mengakui akan lebih sulit memenuhinya. 

Dalam verifikasi, KPU juga akan mencocokkan dokumen kantor, kepengurusan dan keanggotaan parpol dengan dokumen yang ada di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik).

Anggota KPU Provinsi Jambi Apnizal mengatakan, verifikasi faktual akan dilakukan satu hari setelah KPU RI mengumumkan parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi pada 14 Oktober 2022.

Verifikasi faktual dijadwalkan mulai 15 Oktober 2022 hingga 9 November 2022. Verifikasi faktual dilakukan dengan mendatangi langsung, bertemu dengan pengurus dan pemanfaatan teknologi. “Yang tidak bisa ditemui langsung akan dilakukan lewat video call,” tegasnya.

Untuk itu Apnizal meminta parpol menyiapkan diri, mulai dari memasang plang kantor hingga menyiapkan dokumen, seperti KTP dan KTA. “Kita akan mencocokan dengan dokumen yang ada di Sipol,” tutupnya.

Mengacu ke metode Krejcie dan Morgan, untuk kabupaten berpenduduk 1.200.000 jiwa, misalnya, syarat minimal keanggotaan yang diserahkan adalah 1.000. Jika parpol menyerahkan data keanggotaan melalui Sipol sebanyak 1.200, maka jumlah sampel anggota parpol yang diverifikasi faktual adalah 290-an.

Bila menggunakan metode yang dipakai KPU pada Pemilu 2019, jumlah sampel keanggotaannya hanya 120 saja.


Penulis: Sahrial
Editor: Joni Rizal



comments