Banyak sisi kehidupan terganggu. Mulai dari aktivitas pendidikan, sampai ke angkutan hasil pertanian yang terancam busuk karena terjebak kemacetan.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya komitmen pengusaha batubara membangun jalur khusus dan menolak memanfaatkan jalur Sungai Batanghari. Pemprov dan Polda Jambi telah mengambil sejumlah kebijakan. Salah satunya membatasi jumlah kendaraan dan mengatur jam operasionalnya.
Gubernur Al Haris memerintahkan agar jumlah kendaraan hanya 3.500 saja. Namun, perintah tersebut tidak diindahkan. Menurut Al Haris, masih banyak oknum sopir angkutan batubara yang melanggar aturan, namun tidak diberi sanksi.
Dia mengatakan, Pemprov Jambi tidak dapat memberikan sanksi terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangam (IUP). Sebab, semua izin merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. “Hanya pusat yang bisa mencabut izinnya,” tegasnya.
Dia juga menyinggung soal pembangunan jalur khusus angkutan batubara oleh swasta, yakni ruas Kilangan-Dusunmudo. Menurut dia, tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini sedang berada di Jambi untuk kajian analisa masalah dampak lingkungan (amdal).
“Kita berharap agar bisa secepatnya keluar izin amdal, agar rute jalan khusus selesai dengan cepat. Target kita jalan itu selesai tahun depan,” katanya.
Baca juga :
Kapolda Jambi Pastikan Lintasan Angkutan Batubara Tidak Macet Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto meminta pemerintah tegas menindak pengusaha angkutan batubara yang membandel. Kata dia, tindakan tegas tidak hanya bagi sopir, tetapi juga pemilik izin usaha angkutan dan usaha pertambangan.
“Kita tidak bisa juga beralibi sudah diatur, tapi masyarakat tidak tertib. Ini tidak bisa. Ini kan persoalan hukum. Hukum itu dibuat untuk dijalankan,” tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Menurut dia, DPRD juga memiliki tanggung jawab meredam ketidakpuasan masyarakat terkait aktivitas angkutan batubara. Dia mendengar banyak kalangan yang akan melakukan aksi menyikapi tidak selesainya masalah angkutan batubara.
