Senin, 30 Januari 2023

Kongkalikong Pejabat Daerah dan Pengusaha dalam Pusaran Bisnis Batubara

Selasa, 08 November 2022 | 18:27:09 WIB


Citra Darminto
Citra Darminto / ist

Oleh: Citra Darminto*

SUDAH lama kita dengar bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil pertambangan. Sayangnya, sebagian besar untuk memenuhi permintaan luar negeri. Sebut saja batubara yang sebenarnya hanya butuh 25 persen untuk kebutuhan domestik. Begitu juga dengan LNG (gas alam cair) yang 59 persennya diekspor.

Secara hitung-hitungan, penerimaan negara memang terlihat baik. Namun faktanya masyarakat tak dapat manfaat yang mensejahterakan. Ditambah lagi dengan perusakan lingkungan sebagai hasil penambangan dalam jumlah yang besar, bukan untuk kepentingan masyarakat.

Keterlibatan elit politik dalam bisnis pertambangan

Banyak kasus korupsi berkaitan erat dengan aktivitas bisnis pertambangan para pelakunya. Alasannya jelas, karena bisnis pertambangan membutuhkan modal yang besar. Selain itu, keterlibatan pemerintah yang diwajibkan dalam pengurusan perizinan, jumlah royalti, dan pajak yang besar, membuat bisnis pertambangan sangat membutuhkan “orang dalam”.

Perizinan dan persetujuan pemerintah harus didapat dari pejabat pemerintah untuk kegiatan eksplorasi dan pengoperasian pertambangan. Yang pada akibatnya, pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan mencari suap sebagai imbalan dari penggunaan kekuasaan.

Tak heran, jika berbagai perluasan akses bisnis ini menjadi sebab utama atas banyaknya pihak sangat bernafsu menjadi pejabat, meski biaya kampanye bisa mencapai miliaran rupiah.

Jalan pintas yang ditempuh pengusaha tambang untuk meminimalisir hambatan yang muncul dan mengeruk keuntungan yang besar adalah dengan melibatkan orang-orang yang memiliki kekuatan politik, atau masih atau sedang menjabat pada posisi politik tentu. 

Tujuannya jelas untuk memangkas alur birokrasi dan regulasi yang selama ini mempersulit berjalannya bisnis pertambangan. Bahkan, jika perlu nama sang tokoh politik ditelakkan sebagai komisaris atau direktur untuk menguatkan menguatkan pengaruh dan memperlancar proses bisnis pertambangan.

Tulisan ini memberikan sedikit gambaran bagaimana elit politik di tingkal lokal dalam pusaran bisnis batubara dalam menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batubara.

Pilkada hanya menjadi ajang merebut kuasa dan jabatan serta menangguk kekaya­an. Korupsi politik melalui kongkalikong penguasa/ elit politik dan pebisnis batubara menyebabkan masyarakat harus berhadapan dengan berbagai masalah, yang ditimbulkan oleh industri kotor itu.

Pesta demokrasi lima tahunan juga menjadi kesempatan bagi para pebisnis batubara melakukan praktik ijon politik untuk mendapatkan jaminan politik demi melanggengkan usaha mereka di daerah.

Kondisi saat ini elite nasional bersekongkol dengan elite daerah dalam bisnis batu bara. Penulis melihat carut-marut regulasi terkait pertambangan bara di Provinsi Jambi, dilatarbelakangi keterlibatan elit pemerintah pusat, daerah dan pengusaha tambang.

Mereka menyatukan kepentingan bisnis dan kepentingan penguasa yang korup. Ini yang menjadikan bagaimana bisnis batubara itu rentan dengan akar kekuasaan dan sulit dihentikan.

Pertanyaan mendasar bagi penulis saat ini adalah, seberapa besar pendapatan daerah/keuntungan Pemerintah Provinsi Jambi dari eksploitasi pertambagan batubara di Provinsi Jambi saat ini?

*) Penulis adalah Dosen Ilmu Pemerintahan dan Politik Universitas Jambi


Penulis: *
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments