Senin, 6 Februari 2023

Jambi 'Malang', Gubernur Jambi Bisa Apa?

Jumat, 02 Desember 2022 | 07:48:13 WIB


/

Oleh: Dandi Pranata*

TERWUJUDNYA masyarakat yang adil dan makmur serta terciptakannya kesejahteraan umum seperti yang disebutkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tujuan akhir dari suatu pembangunan nasional.

Pembangunan manusia merupakan hal yang penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dengan tercapainya pembangunan manusia yang berkualitas dan dibarengi perekonomian yang mantap, maka kesejahteraan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Peran pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sangat penting dalam merealisasikan program pembangaunan demi mencapai cita-cita mulia teresebut. Berbagai riset mengungkapkan bahwa, anggaran belanja daerah memiliki dampak yang baik terhadap pembangunan manusia.

Anggaran belanja daerah akan mempunyai peran riil dan dapat memberikan dampak multiple effect teradap berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian semestinya belanja daerah direalisasikan seoptimal mungkin.

Pada awal Desember kali ini penulis disuguhkan dengan sebuah berita yang sangat mengejutkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dibuat geram oleh tingkah kepala daerah yang serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya rendah.

Provinsi Jambi salah satunya. Serapan belanja daerah baru hanya teralisasi di angka 60 persen, sementara untuk merealisasikan anggaran tersebut waktunya tersisa kurang lebih 30 hari lagi. (Sumber: bisnis.tempo.co)

Jika dikaji kembali ke belakang, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada periode 2005-2001 keparahan kemiskinan cendrung turun sampai pada tahun 2011, dan mengalami tren peningkatan pada periode 2012 sampai 2016.

Namun pada tahun 2020 keparahan kemiskinan sempat meberikan kabar gembira karena keparahan kemiskinan yang terjadi berhasil mengalami penurunan. Hanya berselang beberapa waktu saja, saat ini keparahan kemiskinan di Provinsi Jambi kembali naik sebesar 0.051 poin dari tahun sebelumnya.

Apakah ini dampak dari rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi di Provinisi Jambi? Langkah strategis seperti apa yang sudah dirancang oleh Gubernur Jambi dalam mengatasi persoalan ini? Atau jangan-jangan Pemerintah Provinsi Jambi tidak punya grand design?

Priambodo (2015) mengatakan peran belanja daerah terlihat dalam mengalokasikan dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/prasarana, penyediaan layanan umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan sosial kepada berbagai pihak.

Pembangunan infrastruktur akan mempekerjakan banyak tenaga kerja, yang diberikan pendapatan sebagian dari padanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yang kemudian akan diikuti oleh kenaikan tingkat konsumsi.

Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong peningkatan produksi, dan dampak positif ini akan semakin meningkat dan berkelanjutan, maka hasilnya dapat dilihat kemudian adalah pengangguran dapat diatasi, kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Kekuasaan memang berbicara kebijakan dan kepemimpinan berbicara tentang kemampuan mempengaruhi. Jika kebijakan yang telah dibuat tidak dilaksanakan maka ada kemungkinan lemahnya kemampuan mempengaruhi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Namun situasi dan kondsi akan menjadi lebih buruk apabila seorang pemimpin keliru dalam mengambil kebijakan.

Lalu, bagaimana dengan Gubernur Jambi? 

Ruang diskusi terbuka selebar-lebarnya.

*) Bendahara Umum DPD IMM Provinsi Jambi


Penulis: Dandi Pranata
Editor: Ikbal Ferdiyal


TAGS:


comments