Minggu, 5 Februari 2023

Angkutan Batubara Kembali Beroperasi, Terminal Pelabuhan Diingatkan Tak Langgar Aturan

Selasa, 06 Desember 2022 | 14:01:31 WIB


Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol. Dhafi
Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol. Dhafi / istimewa

JAMBI - Truk angkutan batubara sejak Senin (5/12/2022) kembali diperbolehkan beroperasi melewati kawasan Sridadi, Kabupaten Batanghari.

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jambi Kombes Pol Dhafi mengatakan, dari hasil koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Jambi, diketahui jika jalan di kawasan Sridadi belum bisa dibuka seratus persen.

Saat ini, kata Dhafi, jalan baru bisa dibuka satu jalur. Maka dari itu, Dhafi mengatakan pihaknya akan memberlakukan sistem buka tutup bagi angkutan batubara yang akan melintas.

"Artinya kendaraan di mulut tambang 30 menit buka, 30 menit tutup. Terutama di tiga daerah yakni Sarolangun, Tebo, dan Kotoboyo," kata Dhafi, Selasa (6/12).

Selain menerapkan sistem buka tutup, Dhafi mengatakan pihaknya juga akan mengatur jam operasional angkutan batubara agar tidak terjadi kemacetan. "Seperti dari Kotoboyo, dari jam 7 malam sampai jam 2 pagi. Setelah jam 2 pagi tidak boleh ada yang keluar," jelasnya.

"Tapi kita evaluasi juga, apakah masih padat. Kalau masih pada, besok akan kita berlakukan 1 jam sekali dan yang paling penting adalah kita sudah batasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Dhafi mengatakan pihaknya juga telah melakukan evaluasi terhadap Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TuKS) di pelabuhan. Hasil perhitungan, Dhafi mengatakan yang terdaftar dalam draf ada 4.000 unit kendaraan angkutan truk batubara.

"Misalnya ada TuKS di PT Pelindo, kemampuannya untuk bongkar muat ada 356 kendaraan. Itu dia sudah berkontrak dengan tiga perusahaan dan mudah-mudahan tidak ada masalah," terangnya.

Dengan adanya perbaikan jalan terdapat 2.500 unit mobil truk angkutan batubara yang keluar dari mulut tambang. "Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Yang setengahnya kita tahan," kata Dhafi.

Kemudian, masalah tonase batubara pada mobil truk angkutan batubara, mobil truk angkutan batubara harus berafiliasi dengan perusahaan.

"Terus terang saja ini ada unsur kesengajaan. Kenapa angkutan dibiarkan sendiri. Kita tidak bisa nindak. Masalahnya aturan mendalam, aturan dari pada kementerian ESDM sendiri. Kalau itu dilepas maka, angkutan batubara bebas mau mengisi berapa saja. Masalah beratnya itu tadi, tanggung jawabnya kembali ke Dishub. Makanya di jembatan timbang. Kontrolnya ada disitu," beber Dhafi. 

Dalam hal muatan, harus ada pengawasan, dan kontrol serta pemeriksaan terhadap muatan tonase. "Karena di Pelabuhan kami tahunya yang masuk itu tidak lebih dari 4000 kendaraan. Tapi beratnya itu, harus dilakukan pemeriksaan secara ketat," tuturnya.

Ditambahkan Dhafi, jika TUKS melebihi kuota yang telah ditentukan jumlah kendaraan maka dari pihak KSOP akan memberikan sanksi.

"Dari kita juga tetap melaporkan ke Kementerian ESDM. Kalau melebihi 4000 kendaraan, TUKS- nya nanti akan kita laporkan ke ESDM," tegasnya.

Misalnya, TUKS PT Pelindo disana ada dua, PT MBS dan PT CDE. Kedua perusahaan itu ada sebanyak 448 kendaraan angkutan batubara. "Jumlahnya segitu, tidak boleh lebih dari itu," ujarnya.

Kemudian, misalnya PT Lintas Bungo Super Coal ada sebanyak 208 unit kendaraan per malam. "Dia di sana sudah berkontrak dengan PT ZJPC, PT BHS, PT TNI, PT HKI, dan PT KAI. Jadi dia bagi jumlah harinya," tandasnya.


Penulis: Ichsan
Editor: Ikbal Ferdiyal



comments